Founder Local Goverment Studis (Logos) Mansur Alfarisi mengatakan perlu pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Depok. Jawa Barat yang transparan agar tercipta pemerintahan yang peka dalam pengelolaan anggaran dan program berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
"Kita ingin agar masyarakat tidak selalu jadi objek dalam anggaran, tetapi menjadi subjek dalam anggaran," katanya di Depok, Senin.
Untuk itu, katanya, Logos menyelenggarakan Sekolah Analisa Anggaran agar warga paham pengelolaan anggaran yang transparan dan mampu menganalisa penggunaan anggaran tersebut.
Ia mencontohkan selama lima tahun Kota Depok agak "berantakan" soal analisa dan pengelolaan anggaran.
Bahkan, lanjutnya, ada kondi minimnya anggaran dengan pembangunan yang belum merata dan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) anggaran.
"Pemerintah Kota Depok punya anggaran kok banyak Silpa-nya dan pembangunan juga menyisakan masalah. Jangan main-main soal anggaran, kita akan awasi," kata Mansur Alfarisi.
Sementara itu Direktur Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP) Abdurrahman Wahid menyoroti kepemimpinan Kota Depok.
Menurutnya, sebagai "Kota Religius" hendaknya jangan mengkonversi tradisi keagamaan masyarakat Kota Depok.
Ia meminta agar program secara riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kita lihat bagaimana akhir tahun banyak realisasi anggaran seperti di infrastruktur, seharusnya tidak seperti itu. Jadi pemimpin jangan hanya kejar popularitas, tapi program yang mengena pada masyarakat," katanya.
Sekolah Analisa Anggaran yang digelar Logos dimulai dari Depok dan akan berlangsung di berbagai daerah se-nusantara.
Para narasumber dari pakar di bidangnya seperti dari KPK, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), ICW, Ombudsman dengan peserta dari kalangan aktivis dan komunitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Kita ingin agar masyarakat tidak selalu jadi objek dalam anggaran, tetapi menjadi subjek dalam anggaran," katanya di Depok, Senin.
Untuk itu, katanya, Logos menyelenggarakan Sekolah Analisa Anggaran agar warga paham pengelolaan anggaran yang transparan dan mampu menganalisa penggunaan anggaran tersebut.
Ia mencontohkan selama lima tahun Kota Depok agak "berantakan" soal analisa dan pengelolaan anggaran.
Bahkan, lanjutnya, ada kondi minimnya anggaran dengan pembangunan yang belum merata dan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) anggaran.
"Pemerintah Kota Depok punya anggaran kok banyak Silpa-nya dan pembangunan juga menyisakan masalah. Jangan main-main soal anggaran, kita akan awasi," kata Mansur Alfarisi.
Sementara itu Direktur Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (LKSP) Abdurrahman Wahid menyoroti kepemimpinan Kota Depok.
Menurutnya, sebagai "Kota Religius" hendaknya jangan mengkonversi tradisi keagamaan masyarakat Kota Depok.
Ia meminta agar program secara riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kita lihat bagaimana akhir tahun banyak realisasi anggaran seperti di infrastruktur, seharusnya tidak seperti itu. Jadi pemimpin jangan hanya kejar popularitas, tapi program yang mengena pada masyarakat," katanya.
Sekolah Analisa Anggaran yang digelar Logos dimulai dari Depok dan akan berlangsung di berbagai daerah se-nusantara.
Para narasumber dari pakar di bidangnya seperti dari KPK, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), ICW, Ombudsman dengan peserta dari kalangan aktivis dan komunitas.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019