Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) mendorong Pemerintah Indonesia dapat bertindak aktif menjembatani dan membangun perdamaian terhadap situasi pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di daerah otonomi Xinjiang Uighur China.
"Indonesia harus dapat mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu.
Andre juga menegaskan, mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan komunikasi konstruktif, melalui langkah-langkah diplomasi lunak guna mengingatkan negara sahabat, China, dalam persoalan penegakan HAM pada komunitas Uighur di Xinjiang.
Kementerian Luar Negeri RI, menurut dia, dapat memberikan saran kepada Pemerintah China bahwa persoalan HAM di Xinjiang layaknya diselesaikan melalui mekanisme dialog damai dari hati ke hati, atas semua stakeholder yang terlibat.
Pada kesempatan tersebut, Andre juga menyatakan prihatin terhadap situasi HAM di Xinjiang Uighur China.
Menurut dia, sejumlah lembaga pemantau HAM internasional menuduh Pemerintah China menahan lebih dari 1 juta jiwa penduduk minoritas muslim Uighur di pusat-pusat penahanan dan tahanan diperlakukan tidak manusiawi.
"Menanggapi tuduhan itu, Beijing telah berulang kali menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar," katanya.
Menurut Andrea, meskipun China telah mengundang pengamat internasional, termasuk tokoh-tokoh Indonesia, untuk mengunjungi wilayah itu, tapi kunjungan mereka tetap dikontrol dan dipantau dengan ketat, sehingga faktanya tetap tidak jelas.
Andre menegaskan, ILUNI UI meminta semua pihak dapat menghormati nilai-nilai HAM. "China sebagai salah satu negara sahabat Indonesia, perlu memberikan informasi transparan kepada masyarakat internasional tentang kebijakannya di XUAR (Xinjiang Uygur Autonomous Region)," katanya.
Dia menambahkan, China juga perlu mengizinkan pengamat independen, termasuk utusan khusus PBB, untuk mengunjungi wilayah tersebut dan memahami situasi nyata di XUAR. "Ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Indonesia harus dapat mengoptimalkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," kata Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahadian, melalui pernyataan tertulisnya, Minggu.
Andre juga menegaskan, mendukung Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan komunikasi konstruktif, melalui langkah-langkah diplomasi lunak guna mengingatkan negara sahabat, China, dalam persoalan penegakan HAM pada komunitas Uighur di Xinjiang.
Kementerian Luar Negeri RI, menurut dia, dapat memberikan saran kepada Pemerintah China bahwa persoalan HAM di Xinjiang layaknya diselesaikan melalui mekanisme dialog damai dari hati ke hati, atas semua stakeholder yang terlibat.
Pada kesempatan tersebut, Andre juga menyatakan prihatin terhadap situasi HAM di Xinjiang Uighur China.
Menurut dia, sejumlah lembaga pemantau HAM internasional menuduh Pemerintah China menahan lebih dari 1 juta jiwa penduduk minoritas muslim Uighur di pusat-pusat penahanan dan tahanan diperlakukan tidak manusiawi.
"Menanggapi tuduhan itu, Beijing telah berulang kali menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar," katanya.
Menurut Andrea, meskipun China telah mengundang pengamat internasional, termasuk tokoh-tokoh Indonesia, untuk mengunjungi wilayah itu, tapi kunjungan mereka tetap dikontrol dan dipantau dengan ketat, sehingga faktanya tetap tidak jelas.
Andre menegaskan, ILUNI UI meminta semua pihak dapat menghormati nilai-nilai HAM. "China sebagai salah satu negara sahabat Indonesia, perlu memberikan informasi transparan kepada masyarakat internasional tentang kebijakannya di XUAR (Xinjiang Uygur Autonomous Region)," katanya.
Dia menambahkan, China juga perlu mengizinkan pengamat independen, termasuk utusan khusus PBB, untuk mengunjungi wilayah tersebut dan memahami situasi nyata di XUAR. "Ini untuk menghindari kesimpangsiuran informasi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019