Jakarta (Antaranews Bogor) - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan apabila pemilu 2014 terjadi konflik maka akan merusak citra Indonesia sebagai negara demokrasi di mata internasional.
"Jika memang ada kelompok-kelompok yang ingin memancing di air keruh untuk menciptakan situasi `chaos`, berarti pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia," kata Ikrar di sela-sela seminar bertajuk `Presiden RI: Mengapa Harus Jokowi` yang digelar Alumni FIS Universita Indonesia Angkatan 78 di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan potensi konflik di lapangan dalam Pemilu bisa saja terjadi, karena saat ini sudah ada kelompok-kelompok pro dan anti yang bermunculan. Seperti halnya kelompok pro Jokowi dengan anti Jokowi.
Menurut dia, dalam sejarah politik Indonesia tidak pernah ada pemilu nasional yang menimbulkan konflik. Walaupun ada konflik pernah sekali terjadi pada 1982 di Lapangan Banteng, saat kampanye Golkar yang seolah-olah diganggu oleh pendukung PPP.
Padahal, lanjut dia, adalah rekayasa untuk menjelekkan citra PPP, jadi sebenarnya bukan murni konflik dan tidak lebih dari itu. Dalam sejarah politik nasional tidak pernah terjadi konflik sampai terjadi pertumpahan darah.
"Jangan lihat Aceh, karena konflik di sana hanya pada tingkatan lokal akibat adanya persaingan antara partai Aceh dengan partai nasional Aceh," jelasnya.
Ia menegaskan dalam politik itu kata yang lebih didahulukan, bukan senjata. Perdebatan atau konflik itu harus diselesaikan dengan perpaduan kata, bukan adu senjata.
Ikrar menilai sosok Jokowi bisa mengarah kepada perubahan besar bagi Indonesia. Dari sebelumnya presiden dari latar belakang militer, berani, tegas, ultra nasionalis berubah menjadi yang pertama jujur, kedua jujur, ketiga jujur.
Sedangkan keempat memiliki sifat kerakyatan, merakyat, punya pengalaman dalam pemerintahan, baik paling kecil maupun provinsi, dan tentunya harus kapabel. "Yang perlu kita perhatikan, pemimpin itu harus punya hati sanubari," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014
"Jika memang ada kelompok-kelompok yang ingin memancing di air keruh untuk menciptakan situasi `chaos`, berarti pertama kali terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia," kata Ikrar di sela-sela seminar bertajuk `Presiden RI: Mengapa Harus Jokowi` yang digelar Alumni FIS Universita Indonesia Angkatan 78 di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan potensi konflik di lapangan dalam Pemilu bisa saja terjadi, karena saat ini sudah ada kelompok-kelompok pro dan anti yang bermunculan. Seperti halnya kelompok pro Jokowi dengan anti Jokowi.
Menurut dia, dalam sejarah politik Indonesia tidak pernah ada pemilu nasional yang menimbulkan konflik. Walaupun ada konflik pernah sekali terjadi pada 1982 di Lapangan Banteng, saat kampanye Golkar yang seolah-olah diganggu oleh pendukung PPP.
Padahal, lanjut dia, adalah rekayasa untuk menjelekkan citra PPP, jadi sebenarnya bukan murni konflik dan tidak lebih dari itu. Dalam sejarah politik nasional tidak pernah terjadi konflik sampai terjadi pertumpahan darah.
"Jangan lihat Aceh, karena konflik di sana hanya pada tingkatan lokal akibat adanya persaingan antara partai Aceh dengan partai nasional Aceh," jelasnya.
Ia menegaskan dalam politik itu kata yang lebih didahulukan, bukan senjata. Perdebatan atau konflik itu harus diselesaikan dengan perpaduan kata, bukan adu senjata.
Ikrar menilai sosok Jokowi bisa mengarah kepada perubahan besar bagi Indonesia. Dari sebelumnya presiden dari latar belakang militer, berani, tegas, ultra nasionalis berubah menjadi yang pertama jujur, kedua jujur, ketiga jujur.
Sedangkan keempat memiliki sifat kerakyatan, merakyat, punya pengalaman dalam pemerintahan, baik paling kecil maupun provinsi, dan tentunya harus kapabel. "Yang perlu kita perhatikan, pemimpin itu harus punya hati sanubari," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2014