Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meminta kepada perwakilan dari 12 Pemerintah Daerah (Pemda) yang terlibat dalam Borderline Economic Summit (BES) 2019 agar melanjutkan segala pembahasannya di WhastApp Group (WAG) bernama Focus Borderline Economic Bogor, yang ia singkat menjadi 'Focus BEB'.
"Akan kita mulai, siapa yang jadi adminnya. Kemudian perbincangannya dimulai dari problem statemen, tersumbatnya dimana, jadi informasi itu cepat kita lakukan," ujarnya usai acara BES 2019 yang berlangsung di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurutnya, forum tersebut bisa menjadi terobosan lintas Pemda untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan yang ia anggap rentan adanya ego sektoral.
Baca juga: BES 2019 hasilkan lima kesepakatan 'Protokol Bogor'
"Sering kali kerja sama tidak bisa dilakukan. Ada daerah yang merasa superlatif ada juga yang lain merasa minder. Dengan cara-cara seperti ini akan menembus kebuntuan," kata Suharso.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit, yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.
"Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan," tuturnya.
Baca juga: 12 Pemda berkumpul akan bahas investasi hingga perbatasan wilayah di BES 2019
Setidaknya ada delapan isu strategis dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Isu pertama, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT.
Baca juga: Pemkab Bogor undang menteri Kabinet Jokowi ke BES 2019
Ketiga, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api. Keempat, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang. Kelima, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh.
Keenam, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Ketujuh, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung. Kedelapan yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Akan kita mulai, siapa yang jadi adminnya. Kemudian perbincangannya dimulai dari problem statemen, tersumbatnya dimana, jadi informasi itu cepat kita lakukan," ujarnya usai acara BES 2019 yang berlangsung di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Menurutnya, forum tersebut bisa menjadi terobosan lintas Pemda untuk menyelesaikan permasalahan di perbatasan yang ia anggap rentan adanya ego sektoral.
Baca juga: BES 2019 hasilkan lima kesepakatan 'Protokol Bogor'
"Sering kali kerja sama tidak bisa dilakukan. Ada daerah yang merasa superlatif ada juga yang lain merasa minder. Dengan cara-cara seperti ini akan menembus kebuntuan," kata Suharso.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit, yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.
"Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan," tuturnya.
Baca juga: 12 Pemda berkumpul akan bahas investasi hingga perbatasan wilayah di BES 2019
Setidaknya ada delapan isu strategis dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Isu pertama, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT.
Baca juga: Pemkab Bogor undang menteri Kabinet Jokowi ke BES 2019
Ketiga, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api. Keempat, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang. Kelima, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh.
Keenam, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Ketujuh, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung. Kedelapan yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019