DPRD Jawa Barat (Jabar) mendorong agar forum Borderline Economic Summit (BES) yang digelar di Hotel Royal Tulip, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, segera dilembagakan agar mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Pusat.
"Kita harapkan forum ini tidak hanya sebatas wacana, tapi menjadi lembaga strategis kawasan yang mestinya terus diinisiasi. Sehingga respon dari Pemprov Jabar dan pusat pun tidak setengah-setengah dalam mensupport-nya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya usai acara.
Baca juga: Suharso Monoarfa minta BES 2019 berlanjut di WAG Focus BEB
Ia berharap, forum BES 2019 bisa mengakselerasi pembangunan di perbatasan Kabupaten Bogor dengan 11 daerah lainnya yang terbagi di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sehingga, bisa berdampak positif bagi masyarakat daerah tersebut.
"Ini juga akan berdampak ke wilayah provinsi lainnya, yaitu Jakarta dan Banten sebagai tetangga meskipun mereka tidak hadir. Padahal menurut saya ini adalah isu penting dan tidak berlebihan jika isu ini di bawa ke pusat," kata pria yang akrab disapa AW itu.
Baca juga: BES 2019 hasilkan lima kesepakatan 'Protokol Bogor'
AW menganggap peran Kabupaten Bogor cukup krusial di Jawa Barat, mengingat wilayahnya yang luas dan jumlah penduduknya yang terbilang banyak, yakni 5,8 juta jiwa. Menurutnya, ketika permasalahan di Kabupaten Bogor selesai, sama halnya menyelesaikan permasalahan di sebahian wilayah Jawa Barat.
"Terutama di sini juga potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor sangat besar yang mensupport Jawa Barat. Apa yang disampaikan oleh Bupati Bogor tadi di forum menjadi masukan bagi Pemprov atau pun pusat," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit, yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.
"Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan," tuturnya.
Baca juga: Pencemaran Sungai Cileungsi, Wagub Jabar sebut anggaran terbatas
Setidaknya ada delapan isu strategis dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Sebanyak 12 Pemda yang terlibat dalam BES 2019 antara lain, Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, Pemkab Karawang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tangerang, Pemkab Purwakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, dan Pemkot Tangerang Selatan.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Kita harapkan forum ini tidak hanya sebatas wacana, tapi menjadi lembaga strategis kawasan yang mestinya terus diinisiasi. Sehingga respon dari Pemprov Jabar dan pusat pun tidak setengah-setengah dalam mensupport-nya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat, Asep Wahyu Wijaya usai acara.
Baca juga: Suharso Monoarfa minta BES 2019 berlanjut di WAG Focus BEB
Ia berharap, forum BES 2019 bisa mengakselerasi pembangunan di perbatasan Kabupaten Bogor dengan 11 daerah lainnya yang terbagi di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Sehingga, bisa berdampak positif bagi masyarakat daerah tersebut.
"Ini juga akan berdampak ke wilayah provinsi lainnya, yaitu Jakarta dan Banten sebagai tetangga meskipun mereka tidak hadir. Padahal menurut saya ini adalah isu penting dan tidak berlebihan jika isu ini di bawa ke pusat," kata pria yang akrab disapa AW itu.
Baca juga: BES 2019 hasilkan lima kesepakatan 'Protokol Bogor'
AW menganggap peran Kabupaten Bogor cukup krusial di Jawa Barat, mengingat wilayahnya yang luas dan jumlah penduduknya yang terbilang banyak, yakni 5,8 juta jiwa. Menurutnya, ketika permasalahan di Kabupaten Bogor selesai, sama halnya menyelesaikan permasalahan di sebahian wilayah Jawa Barat.
"Terutama di sini juga potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor sangat besar yang mensupport Jawa Barat. Apa yang disampaikan oleh Bupati Bogor tadi di forum menjadi masukan bagi Pemprov atau pun pusat," tuturnya.
Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin menyebutkan bahwa BES sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bogor pada akhir tahun 2018. Tapi, BES saat itu merupakan kepanjangan dari Bogor Economic Summit, yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor.
"Sekarang kita perluas jadi 12 daerah, Kota dan Kabupaten Bogor dengan daerah-daerah yang berbatasan," tuturnya.
Baca juga: Pencemaran Sungai Cileungsi, Wagub Jabar sebut anggaran terbatas
Setidaknya ada delapan isu strategis dibawa Pemkab Bogor dalam BES 2019. Mulai dari infrastrukur hingga pengembangan kawasan wisata yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor.
Sebanyak 12 Pemda yang terlibat dalam BES 2019 antara lain, Pemkab Bogor, Pemkab Lebak, Pemkab Cianjur, Pemkab Sukabumi, Pemkab Karawang, Pemkab Bekasi, Pemkab Tangerang, Pemkab Purwakarta, Pemkot Bogor, Pemkot Bekasi, Pemkot Depok, dan Pemkot Tangerang Selatan.(KR-MFS).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019