Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mengundang para menteri Kabinet Joko Widodo alias Jokowi, pada kegiatan Borderline Ecobomic Summit (BES) 2019 yang akan dilaksanakan di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis, Kabupaten Bogor pada Kamis 12 Desember mendatang.
"Kita undang Kepala Bappenas, Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan UMKM, Menko Perekonomian, serta Menteri LHK," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi saat konferensi pers di Kantor Diskominfo, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Pemkab Bogor mengundang menteri dan 13 kepala daerah bahas perbatasan
Selain jajaran menteri, Pemkab Bogor juga mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta, serta mengundang 11 wali kota/bupati yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
Dace membeberkan, akan ada delapan isu yang dibahas bersama pada kegiatan yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor itu. Pertama, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT.
Baca juga: Ade Yasin sambangi kantor Tri Rismaharini belajar kelola Taman Kota
Ketiga, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api. Keempat, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang. Kelima, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh.
Keenam, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Ketujuh, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung. Terakhir, kedelapan yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.
Baca juga: Ade Yasin curhat masalah perbatasan wilayah ke Gubernur Ridwan Kamil
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal di tempat yang sama menyebutkan bahwa Borderline Economic Summit 2019 merupakan inovasi Bupati Bogor, Ade Yasin dalam menyempurnakan Bogor Economic Summit yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya.
"Rencananya ini akan berlangsung dua tahun sekali, setelah melalui bagaimana tindak lanjut pertemuan 11 wali kota dan bupati," kata Kardenal.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Kita undang Kepala Bappenas, Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Koperasi dan UMKM, Menko Perekonomian, serta Menteri LHK," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi saat konferensi pers di Kantor Diskominfo, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.
Baca juga: Pemkab Bogor mengundang menteri dan 13 kepala daerah bahas perbatasan
Selain jajaran menteri, Pemkab Bogor juga mengundang tiga gubernur, yaitu Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta, serta mengundang 11 wali kota/bupati yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor.
Dace membeberkan, akan ada delapan isu yang dibahas bersama pada kegiatan yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor itu. Pertama, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua. Kedua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul angkutan masal LRT.
Baca juga: Ade Yasin sambangi kantor Tri Rismaharini belajar kelola Taman Kota
Ketiga, mengenai pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api. Keempat, membahas pembangunan Jalan Khusus Tambang. Kelima, mengenai pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh.
Keenam, menyepakati penanganan daerah aliran sungai (DAS) Kali Bekasi. Ketujuh, membahas penghubung antara Tol Cimanggis-Cibitung. Terakhir, kedelapan yaitu mengenai pengendalian banjir di kawasan hulu.
Baca juga: Ade Yasin curhat masalah perbatasan wilayah ke Gubernur Ridwan Kamil
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal di tempat yang sama menyebutkan bahwa Borderline Economic Summit 2019 merupakan inovasi Bupati Bogor, Ade Yasin dalam menyempurnakan Bogor Economic Summit yang hanya melibatkan Kota dan Kabupaten Bogor pada tahun-tahun sebelumnya.
"Rencananya ini akan berlangsung dua tahun sekali, setelah melalui bagaimana tindak lanjut pertemuan 11 wali kota dan bupati," kata Kardenal.(KR-MFS).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019