Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat mengundang menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) dan 13 kepala daerah pada acara Borderline Economic Summit (BES) di Hotel Royal Tulip Gunung Geulis Bogor pada 12 Desember 2019, untuk membahas perbatasan di Kabupaten Bogor.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, Jumat, mengatakan bahwa BES diinisiasi oleh Pemkab Bogor untuk memecahkan permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan 10 daerah lain di tiga provinsi.
"Sampai saat ini 80 persen sudah ok, persiapan sudah kita siapkan terutama dari aspek teknis," ujarnya kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Baca juga: Ade Yasin sambangi kantor Tri Rismaharini belajar kelola Taman Kota
Agus mengatakan, jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diundang antara lain Kepala BAPPENAS, Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR.
Sedangkan 13 kepala daerah yang diundang yaitu terdiri dari tiga gubernur dan 10 wali kota dan bupati. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, kemudian Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bekasi, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang dan Bupati Lebak.
Baca juga: Ade Yasin ajak 200 perusahaan di Bogor bangun infrastruktur Piala Dunia
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa BES sengaja digelar sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
"Agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan laju percepatan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor bisa cepat tumbuh," kata perempuan yang akrab disapa Ipah itu.
Baca juga: Pemkab Bogor terima Penghargaan Desa Sadar Hukum dari Yasonna Laoly
Ia membeberkan, akan ada delapan isu strategis yang akan dibahas pada forum BES ini, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada impul LRT, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, pembangunan Jalan Khusus Tambang, pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, penanganan Das Kali Bekasi, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, serta pengendalian banjir di Kawasan Hulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Agus Ridhallah, Jumat, mengatakan bahwa BES diinisiasi oleh Pemkab Bogor untuk memecahkan permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor dengan 10 daerah lain di tiga provinsi.
"Sampai saat ini 80 persen sudah ok, persiapan sudah kita siapkan terutama dari aspek teknis," ujarnya kepada Antara di Cibinong, Kabupaten Bogor.
Baca juga: Ade Yasin sambangi kantor Tri Rismaharini belajar kelola Taman Kota
Agus mengatakan, jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diundang antara lain Kepala BAPPENAS, Kepala BKPM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR.
Sedangkan 13 kepala daerah yang diundang yaitu terdiri dari tiga gubernur dan 10 wali kota dan bupati. Mereka adalah Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, kemudian Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Bekasi, Bupati Tangerang, Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang dan Bupati Lebak.
Baca juga: Ade Yasin ajak 200 perusahaan di Bogor bangun infrastruktur Piala Dunia
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan bahwa BES sengaja digelar sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
"Agar akselerasi pembangunan infrastruktur dan laju percepatan ekonomi di daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bogor bisa cepat tumbuh," kata perempuan yang akrab disapa Ipah itu.
Baca juga: Pemkab Bogor terima Penghargaan Desa Sadar Hukum dari Yasonna Laoly
Ia membeberkan, akan ada delapan isu strategis yang akan dibahas pada forum BES ini, yaitu pembangunan Jalur Poros Timur Tengah (PTT) atau Jalur Puncak Dua, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada impul LRT, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) pada simpul Kereta Api, pembangunan Jalan Khusus Tambang, pengembangan Twin Geopark Pongkor-Ciletuh, penanganan Das Kali Bekasi, penghubung Tol Cimanggis-Cibitung, serta pengendalian banjir di Kawasan Hulu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019