Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi memastikan jajaran pengurus di wilayah Jawa Barat solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar pada musyawarah nasional (munas).
“Golkar Jabar ke Pak Airlangga Hartarto, 27 (DPD II) plus 1 (DPD I) di Jabar,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Jumat.
Baca juga: Viktus soroti kesepakatan Airlangga-Bamsoet jelang Munas Golkar
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan Golkar agar solid
Ia mengatakan, selain menyuarakan dukungan di munas untuk Airlangga, Dedi juga akan mendorong agar Golkar memelopori sebagai partai yang merespons cepat perubahan politik di Indonesia.
Dikatakannya, respons itu ialah reformasi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang utama. Hal tersebut diinterpretasi dalam hal pemilihan pemimpin saat pemilu.
“Sehingga, di munas nanti saya akan tetap (menyuarakan) pemilihan presiden oleh masyaralat, bupati/wali kota oleh masyarakat, sementara gubernur bisa dikaji lebih lanjut,” katanya.
Baca juga: Partai Golkar Bogor gelar syukuran pascapengumuman Kabinet Indonesia Maju
Khusus gubernur, kata dia, hal itu adalah posisi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berbeda dengan bupati/wali kota yang lebih berpihak pada masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
“Golkar Jabar ke Pak Airlangga Hartarto, 27 (DPD II) plus 1 (DPD I) di Jabar,” kata Dedi dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Jumat.
Baca juga: Viktus soroti kesepakatan Airlangga-Bamsoet jelang Munas Golkar
Baca juga: Presiden Jokowi ingatkan Golkar agar solid
Ia mengatakan, selain menyuarakan dukungan di munas untuk Airlangga, Dedi juga akan mendorong agar Golkar memelopori sebagai partai yang merespons cepat perubahan politik di Indonesia.
Dikatakannya, respons itu ialah reformasi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai hal yang utama. Hal tersebut diinterpretasi dalam hal pemilihan pemimpin saat pemilu.
“Sehingga, di munas nanti saya akan tetap (menyuarakan) pemilihan presiden oleh masyaralat, bupati/wali kota oleh masyarakat, sementara gubernur bisa dikaji lebih lanjut,” katanya.
Baca juga: Partai Golkar Bogor gelar syukuran pascapengumuman Kabinet Indonesia Maju
Khusus gubernur, kata dia, hal itu adalah posisi perpanjangan tangan pemerintah pusat. Berbeda dengan bupati/wali kota yang lebih berpihak pada masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019