Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha mengatakan untuk mengatasi masalah disinformasi sebenarnya dibutuhkan informasi terbarunya atau fakta sebenarnya yang tidak cukup hanya dengan pemberian stempel "Hoax" saja.
Pengguna twitter di Indonesia saat ini sekitar 40 juta, dengan pengguna aktif hariannya sekitar 4-5 juta. Sedangkan penggunaan twitter di Indonesia, berada di posisi ke-7 dunia. Jadi banyak informasi yang beredar dimasyarakat.
Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha dalam keterangan tertulisanya, Jumat menjelaskan karakter penggunaan twitter di Indonesia sepertinya terlihat besar karena hampir semua kalangan mulai dari politisi, pengusaha, pejabat, dan artis mempunyai akun twitter. Sehingga banyak sekali informasi yang disebar melalui twitter ini.
Banyaknya media online mainstream yang mengutip pernyataan-pernyataan para politisi atau pejabat pemerintah lewat twitter membuat twitter seolah-olah sebagai sebuah platform yang besar.
"Twitter sebenarnya tempat untuk semua orang menyebarkan informasinya masing-masing. Semua pihak juga bisa membantah informasi yang disebarkan oleh pihak lain. Dan kita juga tidak bisa menyerahkan pada twitter untuk menentukan mana yang benar atau salah," ungkap Agung.
Agung menambahkan untuk mengatasi masalah dis-informasi sebenarnya dibutuhkan informasi terbarunya atau fakta sebenarnya yang tidak cukup hanya dengan pemberian stempel "Hoax" saja.
Namun kabar terbaru dari twitter yaitu twitter kini memperketat aturannya (rules), diantaranya twitter tidak memperbolehkan seseorang untuk membuat fake account tapi masih memperbolehkan anonymous account, karena hal ini bagian dari demokrasi agar orang tidak takut menyampaikan pendapatnya.
Twitter juga memperketat informasi dan akun terkait dukungan kepada kekerasan meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungannya.
Contohnya seperti peristiwa penusukan Menkopolkam, Wiranto yang kemudian diikuti dengan banyaknya akun-akun yang terblokir karena twit mereka yang meragukan kejadian itu atau semacamnya. Twitter juga memperketat akun-akun yang melakukan spam.
Aturan ini juga memberikan efek ke akun-akun yang mempromosikan pariwisata Indonesia. Padahal hal itu baik, namun menurut twitter itu sudah melanggar rules twitter.
Di twitter ada juga legal government form. Hal ini bisa dipakai untuk melaporkan konten-konten yang menurut aturan pemerintah lokal melanggar tapi menurut rules twitter tidak.
"Form ini sudah sering kali dipakai oleh teman - teman di siber" ujar Agung.
Sementara itu ditempat yang sama mewakili Baintelkam Mabespolri, Kombespol Ratno Kuncoro S.IK mengatakan sudah banyak sekali contoh akibat penyebaran hoax yang menimbulkan kerusuhan.
Peristiwa yang terjadi di Papua merupakan contoh konflik terbaru yang dipicu oleh kejadian di Surabaya akibat kekurang lengkapan informasi yang sudah terlanjur menyebar luas dimasyarakat.
"Kemajuan IT pasti ada dampak positif dan negatif, namun perkembangan hoax pasti akan terus berkembang. Tinggal bagaimana diri kita menyikapi hal ini," ujar Ratno.
Hal tersebut dikatakan Ratno dalam Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan oleh Baintelkam Mabespolri dengan tema : "Antisipasi Ancaman dan Penyesatan Informasi Bagi Masyarakat " di Jakarta, Kamis.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Pengguna twitter di Indonesia saat ini sekitar 40 juta, dengan pengguna aktif hariannya sekitar 4-5 juta. Sedangkan penggunaan twitter di Indonesia, berada di posisi ke-7 dunia. Jadi banyak informasi yang beredar dimasyarakat.
Public Policy Lead Twitter Indonesia, Agung Yudha dalam keterangan tertulisanya, Jumat menjelaskan karakter penggunaan twitter di Indonesia sepertinya terlihat besar karena hampir semua kalangan mulai dari politisi, pengusaha, pejabat, dan artis mempunyai akun twitter. Sehingga banyak sekali informasi yang disebar melalui twitter ini.
Banyaknya media online mainstream yang mengutip pernyataan-pernyataan para politisi atau pejabat pemerintah lewat twitter membuat twitter seolah-olah sebagai sebuah platform yang besar.
"Twitter sebenarnya tempat untuk semua orang menyebarkan informasinya masing-masing. Semua pihak juga bisa membantah informasi yang disebarkan oleh pihak lain. Dan kita juga tidak bisa menyerahkan pada twitter untuk menentukan mana yang benar atau salah," ungkap Agung.
Agung menambahkan untuk mengatasi masalah dis-informasi sebenarnya dibutuhkan informasi terbarunya atau fakta sebenarnya yang tidak cukup hanya dengan pemberian stempel "Hoax" saja.
Namun kabar terbaru dari twitter yaitu twitter kini memperketat aturannya (rules), diantaranya twitter tidak memperbolehkan seseorang untuk membuat fake account tapi masih memperbolehkan anonymous account, karena hal ini bagian dari demokrasi agar orang tidak takut menyampaikan pendapatnya.
Twitter juga memperketat informasi dan akun terkait dukungan kepada kekerasan meskipun tidak secara eksplisit menyatakan dukungannya.
Contohnya seperti peristiwa penusukan Menkopolkam, Wiranto yang kemudian diikuti dengan banyaknya akun-akun yang terblokir karena twit mereka yang meragukan kejadian itu atau semacamnya. Twitter juga memperketat akun-akun yang melakukan spam.
Aturan ini juga memberikan efek ke akun-akun yang mempromosikan pariwisata Indonesia. Padahal hal itu baik, namun menurut twitter itu sudah melanggar rules twitter.
Di twitter ada juga legal government form. Hal ini bisa dipakai untuk melaporkan konten-konten yang menurut aturan pemerintah lokal melanggar tapi menurut rules twitter tidak.
"Form ini sudah sering kali dipakai oleh teman - teman di siber" ujar Agung.
Sementara itu ditempat yang sama mewakili Baintelkam Mabespolri, Kombespol Ratno Kuncoro S.IK mengatakan sudah banyak sekali contoh akibat penyebaran hoax yang menimbulkan kerusuhan.
Peristiwa yang terjadi di Papua merupakan contoh konflik terbaru yang dipicu oleh kejadian di Surabaya akibat kekurang lengkapan informasi yang sudah terlanjur menyebar luas dimasyarakat.
"Kemajuan IT pasti ada dampak positif dan negatif, namun perkembangan hoax pasti akan terus berkembang. Tinggal bagaimana diri kita menyikapi hal ini," ujar Ratno.
Hal tersebut dikatakan Ratno dalam Forum Discussion Group (FDG) yang diselenggarakan oleh Baintelkam Mabespolri dengan tema : "Antisipasi Ancaman dan Penyesatan Informasi Bagi Masyarakat " di Jakarta, Kamis.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019