Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD) bersama perwakilan mahasiswa dan pemuda Papua dari kota-kota seluruh Indonesia menyelenggarakan Musyawarah Besar (Mubes) di Yogyakarta, 5 - 7 Agustus 2019 untuk berdiskusi merumuskan solusi di Papua.
Ketua Umum PRD Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya, Senin menjelaskan Mubes dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan berbagai macam persoalan yang terjadi di Papua sekaligus merumuskan jalan keluar secara demokratis, baik persoalan ekonomi, politik maupun sosial budaya, yang akan dituangkan dalam bentuk resolusi.
"Selain berisi jalan keluar secara terprogram, resolusi ini juga akan mengkritisi otonomi khusus termasuk aspek kelembagaan, agar aspirasi dari basis masyarakat yang paling bawah yaitu suku-suku menjadi dasar dalam membangun masyarakat Papua," ujarnya.
Dia mengatakan masyarakat Papua harus menjadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial ekonomi maupun sumber daya manusia.
"Harus diperhatikan juga bahwa pembangunan di Papua harus menjunjung tinggi adat istiadat dan yang terpenting menjadikan masyarakat di sana sebagai subyek, agar keadilan serta kemakmuran bisa segera terwujud," katanya.
Kapitalisasi serta eksploitasi terhadap sumber daya alam serta masyarakat Papua yang hanya menguntungkan segelintir orang, menurutnya, harus dihentikan karena menjadi sumber konflik yang terjadi.
"Masyarakat harus dilibatkan dalam mengatur serta memberdayakan potensi yang ada, agar mereka tidak merasa hanya ditempatkan di 'teras' rumah besar Indonesia," tuturnya.
Sementara itu Alif Kamal sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa Mubes ini dilaksanakan setelah KPP PRD menyelenggarakan Pendidikan Politik di 14 kota, dengan peserta mahasiswa dan pemuda Papua.
Sedangkan tema besar Mubes ini adalah "Menangkan Pancasila di Bumi Papua" dengan sub tema "Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 : Wujudkan Keadilan serta Kemakmuran".
"Pancasila adalah gotong royong, filosofi, dasar dan bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya yaitu masyarakat adil dan makmur, di tengah gempuran kapitalisme serta liberalisme," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Ketua Umum PRD Agus Jabo dalam keterangan tertulisnya, Senin menjelaskan Mubes dilaksanakan dalam rangka mendiskusikan berbagai macam persoalan yang terjadi di Papua sekaligus merumuskan jalan keluar secara demokratis, baik persoalan ekonomi, politik maupun sosial budaya, yang akan dituangkan dalam bentuk resolusi.
"Selain berisi jalan keluar secara terprogram, resolusi ini juga akan mengkritisi otonomi khusus termasuk aspek kelembagaan, agar aspirasi dari basis masyarakat yang paling bawah yaitu suku-suku menjadi dasar dalam membangun masyarakat Papua," ujarnya.
Dia mengatakan masyarakat Papua harus menjadi prioritas pembangunan, baik pembangunan sosial ekonomi maupun sumber daya manusia.
"Harus diperhatikan juga bahwa pembangunan di Papua harus menjunjung tinggi adat istiadat dan yang terpenting menjadikan masyarakat di sana sebagai subyek, agar keadilan serta kemakmuran bisa segera terwujud," katanya.
Kapitalisasi serta eksploitasi terhadap sumber daya alam serta masyarakat Papua yang hanya menguntungkan segelintir orang, menurutnya, harus dihentikan karena menjadi sumber konflik yang terjadi.
"Masyarakat harus dilibatkan dalam mengatur serta memberdayakan potensi yang ada, agar mereka tidak merasa hanya ditempatkan di 'teras' rumah besar Indonesia," tuturnya.
Sementara itu Alif Kamal sebagai Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan bahwa Mubes ini dilaksanakan setelah KPP PRD menyelenggarakan Pendidikan Politik di 14 kota, dengan peserta mahasiswa dan pemuda Papua.
Sedangkan tema besar Mubes ini adalah "Menangkan Pancasila di Bumi Papua" dengan sub tema "Laksanakan Pasal 33 UUD 1945 : Wujudkan Keadilan serta Kemakmuran".
"Pancasila adalah gotong royong, filosofi, dasar dan bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-citanya yaitu masyarakat adil dan makmur, di tengah gempuran kapitalisme serta liberalisme," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019