Bogor (Antara) - Sebanyak 600 personel gabungan dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan pembongkaran sejumlah vila di kawasan Cisarua, Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
"Kita kerahkan 600 personel gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, Brimob, Provos, TNI dan juga Babinsa," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Dace Supryadi.
Dance menjelaskan, penurunan personel lengkap tersebut untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, mengingat situasi di lokasi pembongkaran rawan konflik.
Terlebih lagi, kegiatan pembongkaran oleh Satpol PP kerap mendapat perlawan dari pihak yang pembongkar.
Adapun vila-vila yang dibongkar tersebut, merupakan bangunan ilegal yang tidak mengantongi izin seperti IMB.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara, yang merupakan lahan konservasi.
Ia menyebutkan, personel yang dikerahkan terdiri dari 250 anggota Satpol PP, Anggota Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polres Bogor 100 personel, Brimob Kedung Halang 100 personel, Kodim 20 orang, Danpom 10 orang, PMI dan dari pemuda setempat.
"Kita meminta bantuan dari aparat terkait untuk pengamanan. Karena kita tidak ingin adanya perlawanan agar penertiban bisa berjalan sesuai rencana," kata Dace.
Kasat Pol PP mengatakan, untuk hari ini pembongkaran dilakukan kepada 10 pemilik dengan jumlah 21 unit bangunan yang akan diratakan.
Bangunan yang akan dibongkar menggunakan dua alat berat tersebut sebelumnya telah disegel dan diberikan surat peringatan ketiga kalinya.
"Pembongkaran in tidak ada tembang pilih. Kita membongkar sudah sesuai dengan pelimpahan berkas dan Dinas Tata Bangunan. Jadi pembongkaran sudah sesuai prosedur," katanya.
Dace menyebutkan terdapat 239 pemilik vila yang ilegal yang akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Dari 239 pemilik tersebut jumlah bangunan yang melanggar mencapai 4.000 unit lebih.
"Kita menargetkan penertiban dan pembongkaran ini selesai hingga akhir tahun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Kita kerahkan 600 personel gabungan dari Satpol PP, Kepolisian, Brimob, Provos, TNI dan juga Babinsa," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Dace Supryadi.
Dance menjelaskan, penurunan personel lengkap tersebut untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan, mengingat situasi di lokasi pembongkaran rawan konflik.
Terlebih lagi, kegiatan pembongkaran oleh Satpol PP kerap mendapat perlawan dari pihak yang pembongkar.
Adapun vila-vila yang dibongkar tersebut, merupakan bangunan ilegal yang tidak mengantongi izin seperti IMB.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut berdiri di atas tanah negara, yang merupakan lahan konservasi.
Ia menyebutkan, personel yang dikerahkan terdiri dari 250 anggota Satpol PP, Anggota Pengendalian Masyarakat (Dalmas) Polres Bogor 100 personel, Brimob Kedung Halang 100 personel, Kodim 20 orang, Danpom 10 orang, PMI dan dari pemuda setempat.
"Kita meminta bantuan dari aparat terkait untuk pengamanan. Karena kita tidak ingin adanya perlawanan agar penertiban bisa berjalan sesuai rencana," kata Dace.
Kasat Pol PP mengatakan, untuk hari ini pembongkaran dilakukan kepada 10 pemilik dengan jumlah 21 unit bangunan yang akan diratakan.
Bangunan yang akan dibongkar menggunakan dua alat berat tersebut sebelumnya telah disegel dan diberikan surat peringatan ketiga kalinya.
"Pembongkaran in tidak ada tembang pilih. Kita membongkar sudah sesuai dengan pelimpahan berkas dan Dinas Tata Bangunan. Jadi pembongkaran sudah sesuai prosedur," katanya.
Dace menyebutkan terdapat 239 pemilik vila yang ilegal yang akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
Dari 239 pemilik tersebut jumlah bangunan yang melanggar mencapai 4.000 unit lebih.
"Kita menargetkan penertiban dan pembongkaran ini selesai hingga akhir tahun," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013