Prof Achmad Suryana, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyinggung fungsi ketahanan pangan dalam program prioritas Joko Widodo - Ma'ruf Amin, terkait pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) saat menyampaikan orasi purna tugasnya di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Menurutnya, untuk melahirkan SDM yang berkualitas, perlu didukung ketahanan pangan yang mempuni. Maka, masyarakat perlu mendapatkan gizi yang baik sejak masih dalam kandungan.
"Untuk punya kemampuan itu, asupan gizinya harus baik, harus sejak bayi. Sejak konsepsi, saat janin. Jadi pola makan ibu hamilnya harus baik, agar anaknya tidak bodoh," ujarnya saat ditemui Antara usai menyampaikan orasi.
Prof Achmad mengatakan, asupan makanan ini berpengaruh pada tingkat kecerdasan masyarakat. Terlebih, di era milenial ini menurutnya masyarakat jika tidak memiliki talenta yang spesifik akan sulit bersaing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sayangnya, langkah pemerintah ketika mengimpor pangan kerap mendapat kritikan dari masyarakat, padahal menurutnya cara tersebut merupakan salah satu penguatan ketahanan pengan.
"Dalam konteks pembangunan SDM-nya Pak Jokowi, impor pangan bisa dilihat untuk kecukupan pangan dari SDM itu," kata Prof Achmad.
Ia menyebutkan, ketika pemerintah mengambil langkah impor pangan, bukan berarti tidak berdaulat pangan, melainkan menguatkan ketahanan pangan dan kecukupan pangan untuk melahirkan SDM yang berkualitas.
"Karena di dalam undang-undang diperbolehkan impor apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi," tuturnya.(KR-MFS).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Menurutnya, untuk melahirkan SDM yang berkualitas, perlu didukung ketahanan pangan yang mempuni. Maka, masyarakat perlu mendapatkan gizi yang baik sejak masih dalam kandungan.
"Untuk punya kemampuan itu, asupan gizinya harus baik, harus sejak bayi. Sejak konsepsi, saat janin. Jadi pola makan ibu hamilnya harus baik, agar anaknya tidak bodoh," ujarnya saat ditemui Antara usai menyampaikan orasi.
Prof Achmad mengatakan, asupan makanan ini berpengaruh pada tingkat kecerdasan masyarakat. Terlebih, di era milenial ini menurutnya masyarakat jika tidak memiliki talenta yang spesifik akan sulit bersaing, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Sayangnya, langkah pemerintah ketika mengimpor pangan kerap mendapat kritikan dari masyarakat, padahal menurutnya cara tersebut merupakan salah satu penguatan ketahanan pengan.
"Dalam konteks pembangunan SDM-nya Pak Jokowi, impor pangan bisa dilihat untuk kecukupan pangan dari SDM itu," kata Prof Achmad.
Ia menyebutkan, ketika pemerintah mengambil langkah impor pangan, bukan berarti tidak berdaulat pangan, melainkan menguatkan ketahanan pangan dan kecukupan pangan untuk melahirkan SDM yang berkualitas.
"Karena di dalam undang-undang diperbolehkan impor apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi," tuturnya.(KR-MFS).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019