Pengurus Wilayah Mathla’ul Anwar (PWMA) DKI mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan program Pemerintah Provinsi DKI untuk memajukan warga Jakarta, khususnya yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja di Jakarta.
“Kami mengapresiasi dan mendukung program Pemprov DKI yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan. Tapi kami juga tidak segan-segan menyampaikan masukan bahkan kritik jika pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Anggota Majelis Amanah Mathla’ul Anwar DKI Saeful Bahri di Bogor, Senin.
Pernyataan yang dikemukakan Saeful Bahri kepada pers tersebut merupakan salah satu butir rekomendasi dari Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Mathla’ul Anwar DKI yang berlangsung di daerah Cipayung Kecamatan Megamendung Bogor Jawa Barat dari 29 hingga 30 Juni 2019.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini menginisiasi dan mendorong program "Sekolah Berkualitas dan Tuntas 100 Persen" agar seluruh anak di Provinsi DKI Jakarta memperoleh pendidikan berkualitas hingga tuntas.
Menurut Anies, dari keseluruhan jenjang pendidikan, di Jakarta terdapat sekitar 30 persen anak yang tidak menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah atas, dan ia berkomitmen untuk memajukan pendidikan agar setiap anak di Jakarta mengalami pendidikan tuntas dan berkualitas.
"Semua anak yang lahir di Jakarta harus mendapatkan pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan pendidikan SMA atau SMK. Semua harus mendapatkan kesempatan," ujar Anies seperti dikutip Radio Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta belum lama berselang.
Gubernur DKI juga mengemukakan, peningkatan akses pendidikan di Jakarta antara lain dilakukan melalui pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang merupakan program untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun).
Saeful Bahri lebih lanjut mengemukakan, komitmen untuk memajukan pendidikan adalah sesuai dengan khittah Mathla’ul Anwar, yakni memajukan pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi peningkatan kualitas kehidupan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
Ia juga mengemukakan rekomendasi lainnya dari Rakerwil Mathla’ul Anwar DKI, antara lain perlunya dukungan serius Pemprov DKI terhadap “Gerakan Maghrib Mengaji”, pemberian KJP Plus khusus untuk madrasah, pengurusan jenazah gratis hingga penguatan ekonomi umat dengan memajukanusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun rekomendasi internal antara lain perlunya pengajian bulanan dengan berfokus pada pembahasan Kitab Kuning Syech Nawawi Al-Bantani, pelatihan “public speaking” dan beberapa keterampilan lainnya, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta pembuatan WhatsApp Group dan media internal untuk kepentingan komunikasi dan konsolidasi.
Mathla’ul Anwar itu sendiri didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Ormas Islam itu didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU. Muhammadiyah dirikan pada 18 Nopember 1912 di Kauman Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan dan NU pada 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur oleh KH Hasyim Asy’ari.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
“Kami mengapresiasi dan mendukung program Pemprov DKI yang berfokus pada peningkatan akses pendidikan. Tapi kami juga tidak segan-segan menyampaikan masukan bahkan kritik jika pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Anggota Majelis Amanah Mathla’ul Anwar DKI Saeful Bahri di Bogor, Senin.
Pernyataan yang dikemukakan Saeful Bahri kepada pers tersebut merupakan salah satu butir rekomendasi dari Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Mathla’ul Anwar DKI yang berlangsung di daerah Cipayung Kecamatan Megamendung Bogor Jawa Barat dari 29 hingga 30 Juni 2019.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini menginisiasi dan mendorong program "Sekolah Berkualitas dan Tuntas 100 Persen" agar seluruh anak di Provinsi DKI Jakarta memperoleh pendidikan berkualitas hingga tuntas.
Menurut Anies, dari keseluruhan jenjang pendidikan, di Jakarta terdapat sekitar 30 persen anak yang tidak menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah atas, dan ia berkomitmen untuk memajukan pendidikan agar setiap anak di Jakarta mengalami pendidikan tuntas dan berkualitas.
"Semua anak yang lahir di Jakarta harus mendapatkan pendidikan mulai dari usia dini sampai dengan pendidikan SMA atau SMK. Semua harus mendapatkan kesempatan," ujar Anies seperti dikutip Radio Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta belum lama berselang.
Gubernur DKI juga mengemukakan, peningkatan akses pendidikan di Jakarta antara lain dilakukan melalui pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang merupakan program untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun).
Saeful Bahri lebih lanjut mengemukakan, komitmen untuk memajukan pendidikan adalah sesuai dengan khittah Mathla’ul Anwar, yakni memajukan pendidikan, dakwah, dan sosial sebagai sebuah gerakan strategis yang memberi andil bagi peningkatan kualitas kehidupan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.
Ia juga mengemukakan rekomendasi lainnya dari Rakerwil Mathla’ul Anwar DKI, antara lain perlunya dukungan serius Pemprov DKI terhadap “Gerakan Maghrib Mengaji”, pemberian KJP Plus khusus untuk madrasah, pengurusan jenazah gratis hingga penguatan ekonomi umat dengan memajukanusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Adapun rekomendasi internal antara lain perlunya pengajian bulanan dengan berfokus pada pembahasan Kitab Kuning Syech Nawawi Al-Bantani, pelatihan “public speaking” dan beberapa keterampilan lainnya, pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) serta pembuatan WhatsApp Group dan media internal untuk kepentingan komunikasi dan konsolidasi.
Mathla’ul Anwar itu sendiri didirikan pada 10 Ramadhan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 oleh KH E Mohammad Yasin, KH Tb Mohammad Sholeh, dan KH Mas Abdurrahman serta dibantu oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.
Ormas Islam itu didirikan berselang empat tahun setelah berdirinya Muhammadiyah serta sepuluh tahun lebih awal dibanding NU. Muhammadiyah dirikan pada 18 Nopember 1912 di Kauman Yogyakarta oleh KH Ahmad Dahlan dan NU pada 31 Januari 1926 di Surabaya Jawa Timur oleh KH Hasyim Asy’ari.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019