![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/6276/muhammadiyah-sambut-positif-sosialisasi-empat-pilar-oleh-mpr&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/10/pilar-pp-muhammadiyah.jpg&description=Muhammadiyah sambut positif sosialisasi "Empat Pilar" oleh MPR){kind=link}
Bogor (Antara) - Pengurus Pusat Muhammadiyah menyambut positif kegiatan sosialisasi "empat pilar berbangsa" yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI kepada berbagai kalangan masyararakat.
Menurut ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, sosialisasi empat pilar tersebut berperan dalam mempertahankan dan memperkokoh semangat kebangsaan dimana Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa bertanggungjawab terhadap tujuan berbangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila merupakan 'Kalimantun Sawa', sebagai pemersatu bangsa," kata Dadang dalam sambutannya pada acara ToT 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan MPR RI dan PP Muhammadiyah di Lido, Bogor, Kamis malam.
Kegiatan yang diselengarakan di Lido Lakes Resort tersebut diikuti oleh 100 orang peserta.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari yang juga warga Muhammadiyah menyampaikan mengenai perlunya alat perekat bangsa dan negara ini yang begitu luas dan majemuk.
Ia juga mengilustrasikan Sabang – Merauke sejauh 5000 km sama dengan Aceh – Jeddah dan Miangas – Rote sejauh 2000 km sama dengan New York – Florida mesti disangga oleh pilar-pilar negara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Upaya menjaga eksistensi bangsa dan negara ini dengan mendeklarasikan ke dunia Internasional sampai dimana wilayah-teritorial Indonesia, telah dilakukan oleh Perdana Menteri Djuanda yang merupakan kader Muhammadiyah atau dikenal dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan meskipun mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas kemudian akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Acara kemudian lanjutkan dengan pemukulan gong dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata antara Wakil Ketua MPR RI dengan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad sebagai bentuk acara ToT 4 Pilar resmi dibuka.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
Menurut ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad, sosialisasi empat pilar tersebut berperan dalam mempertahankan dan memperkokoh semangat kebangsaan dimana Muhammadiyah sebagai salah satu komponen bangsa bertanggungjawab terhadap tujuan berbangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
"Salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila merupakan 'Kalimantun Sawa', sebagai pemersatu bangsa," kata Dadang dalam sambutannya pada acara ToT 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang diselenggarakan MPR RI dan PP Muhammadiyah di Lido, Bogor, Kamis malam.
Kegiatan yang diselengarakan di Lido Lakes Resort tersebut diikuti oleh 100 orang peserta.
Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y. Thohari yang juga warga Muhammadiyah menyampaikan mengenai perlunya alat perekat bangsa dan negara ini yang begitu luas dan majemuk.
Ia juga mengilustrasikan Sabang – Merauke sejauh 5000 km sama dengan Aceh – Jeddah dan Miangas – Rote sejauh 2000 km sama dengan New York – Florida mesti disangga oleh pilar-pilar negara yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
Upaya menjaga eksistensi bangsa dan negara ini dengan mendeklarasikan ke dunia Internasional sampai dimana wilayah-teritorial Indonesia, telah dilakukan oleh Perdana Menteri Djuanda yang merupakan kader Muhammadiyah atau dikenal dengan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
Deklarasi tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan meskipun mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas kemudian akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).
Acara kemudian lanjutkan dengan pemukulan gong dilanjutkan dengan tukar menukar cinderamata antara Wakil Ketua MPR RI dengan Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad sebagai bentuk acara ToT 4 Pilar resmi dibuka.
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013