Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menangani sebanyak 28,8 juta percobaan serangan terhadap server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercatat hingga 23 Mei 2019.
"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian ketika hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Banyaknya percobaan serangan server KPU itu, lanjut dia, bukan karena ada teknik baru, melainkan dilakukan lebih masif.
Sebagian besar penanganan tersebut, kata dia, dalam bentuk serangan "malware".
Hinsa menambahkan BSSN tidak mendalami motif atau konten serangan siber tersebut.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, BSSN berkoordinasi dengan KPU, BPPT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Polri, Kemenkumham dan instansi lainnya.
Dalam rapat tertutup dari media itu, Hinsa menyebutkan BSSN akan tetap melakukan deteksi dan identifikasi ancaman serangan siber pascapengumuman resmi KPU terkait hasil Pemilu 2019.
"BSSN tetap menjaga integritas dan profesionalitas serta menjunjung tinggi netralitas dalam mendukung pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil," katanya.
Pengamanan ruang siber nasional dalam pengamanan Pemilu 2019 merupakan salah satu agenda dalam rapat kerja yang dilaksanakan bersama Komisi I DPR RI.
Dalam rapat tersebut juga membahas anggaran dan rencana kerja prioritas nasional.
Hinsa menyebutkan anggaran BSSN sebesar Rp2,2 triliun tahun 2020 yang akan difokuskan untuk skala prioritas di antaranya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan operasional.
Anggaran tersebut, kata dia, jumlahnya sama dengan tahun ini tapi diharapkan dapat ditambah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN Hinsa Siburian ketika hadir dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
Banyaknya percobaan serangan server KPU itu, lanjut dia, bukan karena ada teknik baru, melainkan dilakukan lebih masif.
Sebagian besar penanganan tersebut, kata dia, dalam bentuk serangan "malware".
Hinsa menambahkan BSSN tidak mendalami motif atau konten serangan siber tersebut.
Untuk itu, sebagai langkah antisipasi, BSSN berkoordinasi dengan KPU, BPPT, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, Polri, Kemenkumham dan instansi lainnya.
Dalam rapat tertutup dari media itu, Hinsa menyebutkan BSSN akan tetap melakukan deteksi dan identifikasi ancaman serangan siber pascapengumuman resmi KPU terkait hasil Pemilu 2019.
"BSSN tetap menjaga integritas dan profesionalitas serta menjunjung tinggi netralitas dalam mendukung pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil," katanya.
Pengamanan ruang siber nasional dalam pengamanan Pemilu 2019 merupakan salah satu agenda dalam rapat kerja yang dilaksanakan bersama Komisi I DPR RI.
Dalam rapat tersebut juga membahas anggaran dan rencana kerja prioritas nasional.
Hinsa menyebutkan anggaran BSSN sebesar Rp2,2 triliun tahun 2020 yang akan difokuskan untuk skala prioritas di antaranya pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan operasional.
Anggaran tersebut, kata dia, jumlahnya sama dengan tahun ini tapi diharapkan dapat ditambah.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019