Sukabumi (Antara) - Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat, menegaskan bagi pendatang tidak akan diberi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah penduduk.
"Kepada siapapun, Kota Sukabumi terbuka bagi para pendatang, tetapi untuk menetap dan menjadi warga setempat, apalagi mendapatkan identitas kependudukan, kami tidak akan memberi kemudahan, ini sebagai antisipasi terjadinya lonjakan jumlah pendatang," kata Wali Kota Sukabumi M Muraz kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, mereka baru bisa mendapatkan identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga jika mempunyai tujuan jelas datang ke Kota Sukabumi, tidak hanya modal dengkul yang berharap bisa mendapatkan penghasilan tanpa memiliki keahlian dan bekal lainnya.
Pihaknya tidak ingin banyaknya pendatang yang datang ke Kota Sukabumi menjadi beban pemerintah, seperti harus mengeluarkan biaya tidak jelas lainnya, seperti menertibkan gelandangan dan pengemis, sampai harus memberikan bantuan lainnya bagi para pendatang.
"Kota Sukabumi saat ini sudah menjadi daerah tujuan bagi para pendatang, jangan sampai keterbukaan kami ini dimanfaatkan yang menyebabkan lonjakan penduduk menjadi cepat dan angka kemiskinan bertambah karena pendatang yang datang tidak memliki tujuan jelas. Sehingga mereka lontang lantung yang bisa menjadi gelandangan, pengemis atau bisa saja menjadi preman karena tidak memiliki keahlian dan bekal," tambahnya.
Namun, dikatakan Muraz sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya lonjakan jumlah pendatang dari luar daerah ke Kota Sukabumi, tapi walauapun demikian pihaknya juga akan tetap memantau dan melakukan pengawasan. Karena banyak pendatang yang sudah memiliki identitas kependudukan Kota Sukabumi membawa sanak saudaranya dari tempat tinggal asalnya.
Tapi bagi Pemkot Sukabumi tidak menjadi masalah asalkan pendatang tersebut memiliki keahlian dan tujuan yang jelas jangan mengandalkan modal dengkul saja, karena Kota Sukabumi saat sudah cukup padat dan untuk mendapatkan pekerjaan bisa dikatakan sulit apalabila tidak memiliki keahlian. Ditambah warga asli Kota Sukabumi mayoritas sudah lulusan SMA sederajat yang memiliki keahlian bahkan yang lulusan sarjana pun sudah banyak.
Sehingga, jika pendatang hanya mengandalkan tenaga dan tidak ditunjang dengan kompetensi pendidikan hanya bisa menjadi beban daerah saja."Tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar operasi yustisi untuk para pendatang di Kota Sukabumi," kata Muraz.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
"Kepada siapapun, Kota Sukabumi terbuka bagi para pendatang, tetapi untuk menetap dan menjadi warga setempat, apalagi mendapatkan identitas kependudukan, kami tidak akan memberi kemudahan, ini sebagai antisipasi terjadinya lonjakan jumlah pendatang," kata Wali Kota Sukabumi M Muraz kepada wartawan, Kamis.
Menurut dia, mereka baru bisa mendapatkan identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga jika mempunyai tujuan jelas datang ke Kota Sukabumi, tidak hanya modal dengkul yang berharap bisa mendapatkan penghasilan tanpa memiliki keahlian dan bekal lainnya.
Pihaknya tidak ingin banyaknya pendatang yang datang ke Kota Sukabumi menjadi beban pemerintah, seperti harus mengeluarkan biaya tidak jelas lainnya, seperti menertibkan gelandangan dan pengemis, sampai harus memberikan bantuan lainnya bagi para pendatang.
"Kota Sukabumi saat ini sudah menjadi daerah tujuan bagi para pendatang, jangan sampai keterbukaan kami ini dimanfaatkan yang menyebabkan lonjakan penduduk menjadi cepat dan angka kemiskinan bertambah karena pendatang yang datang tidak memliki tujuan jelas. Sehingga mereka lontang lantung yang bisa menjadi gelandangan, pengemis atau bisa saja menjadi preman karena tidak memiliki keahlian dan bekal," tambahnya.
Namun, dikatakan Muraz sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya lonjakan jumlah pendatang dari luar daerah ke Kota Sukabumi, tapi walauapun demikian pihaknya juga akan tetap memantau dan melakukan pengawasan. Karena banyak pendatang yang sudah memiliki identitas kependudukan Kota Sukabumi membawa sanak saudaranya dari tempat tinggal asalnya.
Tapi bagi Pemkot Sukabumi tidak menjadi masalah asalkan pendatang tersebut memiliki keahlian dan tujuan yang jelas jangan mengandalkan modal dengkul saja, karena Kota Sukabumi saat sudah cukup padat dan untuk mendapatkan pekerjaan bisa dikatakan sulit apalabila tidak memiliki keahlian. Ditambah warga asli Kota Sukabumi mayoritas sudah lulusan SMA sederajat yang memiliki keahlian bahkan yang lulusan sarjana pun sudah banyak.
Sehingga, jika pendatang hanya mengandalkan tenaga dan tidak ditunjang dengan kompetensi pendidikan hanya bisa menjadi beban daerah saja."Tidak menutup kemungkinan kami akan menggelar operasi yustisi untuk para pendatang di Kota Sukabumi," kata Muraz.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013