Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalokasikan sebesar Rp52 Miliar untuk anggaran pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2019.
"Anggaran tersebut merupakan gabungan dari bidang pemeliharaan dan juga untuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)," kata Kabid Pemeliharaan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Ambarusno di Cikarang, Rabu.
Pada tahun ini pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan hasil usulan yang masuk melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan rencana kerja dinas.
Dari hasil usulan keduanya, Ambar mencatat ada 35 titik kegiatan di bidangnya yang akan dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan.
"35 titik kegiatan itu didominasi oleh kegiatan rehab bangunan ditambah pagar dan penataan halaman. Itu untuk di SD dan SLTP yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Selain bangunan sekolah, anggaran pemeliharaan juga dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang jumlahnya mencapai 30 titik.
Adapun bentuk kegiatannya didominasi oleh pengaspalan jalan berupa hot mix, penguatan lapisan jalan di atas jembatan, serta pengecatan.
"Kalau dari kuantitas, antara rehab bangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan hampir sama banyak, hanya saja dari segi pagu anggaran tentu berbeda nilainya," kata dia.
Sementara untuk mengantisipasi munculnya permohonan pengajuan perbaikan yang bersifat penting dan mendadak, pemerintah daerah telah menyiapkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Forum tersebut bertugas menyamakan persepsi dan melakukan penyelarasan di masing-masing OPD (dinas) pasca Musrenbang tingkat kecamatan beberapa hari yang lalu untuk selanjutnya di input ke dalam database bidang pemeliharaan.
"Ada skala prioritas di situ, berdasarkan hasil semua usulan Musrenbang kecamatan yang akan digabungkan dengan rencana kerja kita dan direalisasikan pada tahun 2020. Namun jika ada yang sifatnya urgent dan butuh perbaikan cepat, akan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Tambahan tahun ini," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
"Anggaran tersebut merupakan gabungan dari bidang pemeliharaan dan juga untuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)," kata Kabid Pemeliharaan Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Ambarusno di Cikarang, Rabu.
Pada tahun ini pihaknya akan melakukan sejumlah perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan hasil usulan yang masuk melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dan rencana kerja dinas.
Dari hasil usulan keduanya, Ambar mencatat ada 35 titik kegiatan di bidangnya yang akan dialokasikan untuk pemeliharaan bangunan.
"35 titik kegiatan itu didominasi oleh kegiatan rehab bangunan ditambah pagar dan penataan halaman. Itu untuk di SD dan SLTP yang ada di Kabupaten Bekasi," ujarnya.
Selain bangunan sekolah, anggaran pemeliharaan juga dialokasikan untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang jumlahnya mencapai 30 titik.
Adapun bentuk kegiatannya didominasi oleh pengaspalan jalan berupa hot mix, penguatan lapisan jalan di atas jembatan, serta pengecatan.
"Kalau dari kuantitas, antara rehab bangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan hampir sama banyak, hanya saja dari segi pagu anggaran tentu berbeda nilainya," kata dia.
Sementara untuk mengantisipasi munculnya permohonan pengajuan perbaikan yang bersifat penting dan mendadak, pemerintah daerah telah menyiapkan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Forum tersebut bertugas menyamakan persepsi dan melakukan penyelarasan di masing-masing OPD (dinas) pasca Musrenbang tingkat kecamatan beberapa hari yang lalu untuk selanjutnya di input ke dalam database bidang pemeliharaan.
"Ada skala prioritas di situ, berdasarkan hasil semua usulan Musrenbang kecamatan yang akan digabungkan dengan rencana kerja kita dan direalisasikan pada tahun 2020. Namun jika ada yang sifatnya urgent dan butuh perbaikan cepat, akan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Tambahan tahun ini," tandasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019