Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Komitmen Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam mewujudkan peningkatan manajemen pemerintahan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2019 yang dilakukan di Hotel Ayola, Cikarang Selatan, Kamis (14/2).
Puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat menandatangani perjanjian kinerja dengan disaksikan Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, serta perwakilan dari Deputi Kemenpan-RB.
"Penandatanganan tersebut dilakukan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil," kata Eka.
Eka mengatakan, perjanjian kinerja yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara.
Selain itu juga merupakan salah satu komponen pendukung indikator Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kemenpan-RB.
Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi mendapat predikat dengan kategori nilai B. Capaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Eka melanjutkan, kualitas budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkab Bekasi menunjukan hasil yang baik, namun belum maksimal. Capaian tersebut secara hirarki penilaian masuk dalam kategori predikat menengah karena masih ada predikat BB dan A.
"Untuk itu saya minta kepada Kepala Dinas untuk meningkatkan lagi kinerjanya pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun mendatang agar naik menjadi predikat BB atau A," ujarnya.
Eka berharap, perjanjian kinerja ini makin mendorong dan memotivasi aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam menjalankan kinerjanya agar lebih baik. Seperti yang berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkat dan tepat sasaran.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat menandatangani perjanjian kinerja dengan disaksikan Plt Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Uju, serta perwakilan dari Deputi Kemenpan-RB.
"Penandatanganan tersebut dilakukan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil," kata Eka.
Eka mengatakan, perjanjian kinerja yang dilakukan ini merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai penyelenggara negara.
Selain itu juga merupakan salah satu komponen pendukung indikator Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan hasil evaluasi penilaian Kemenpan-RB.
Pada tahun 2018 lalu, Pemkab Bekasi mendapat predikat dengan kategori nilai B. Capaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya.
Eka melanjutkan, kualitas budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemkab Bekasi menunjukan hasil yang baik, namun belum maksimal. Capaian tersebut secara hirarki penilaian masuk dalam kategori predikat menengah karena masih ada predikat BB dan A.
"Untuk itu saya minta kepada Kepala Dinas untuk meningkatkan lagi kinerjanya pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun mendatang agar naik menjadi predikat BB atau A," ujarnya.
Eka berharap, perjanjian kinerja ini makin mendorong dan memotivasi aparatur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya dalam menjalankan kinerjanya agar lebih baik. Seperti yang berkaitan dengan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Sehingga laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi meningkat dan tepat sasaran.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019