Cibinong (ANTARA News Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Bogor, Jawa Barat akan merekrut 2.209 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2019.
Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Selasa, mengatakan, perekrutan P3K dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) dengan kouta sebanyak 2.209 orang.
"Rekrutmen ini khusus bagi para K2 yang bekerja di jajaran Pemkab Bogor," katanya.
Ade mengemukakan, kuota 2.209 P3K direkomendasikan bagi guru, tenaga medis, dan penyuluh pertanian.
P3K mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS dengan mengunakan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Pemkab Bogor.
"Ini tawaran bagus dari Pemerintah Pusat atau KemenPANRB bagi Pemkab Bogor. Ini tawaran baik, bagaikan gayung bersambut untuk meningkatkan guru dan pertanian di Kabupaten Bogor," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengemukakan, kouta 2.209 P3K dibagi tiga bidang, yaitu penyuluh pertanian 50 orang, tenaga medis 37 orang, dan sisanya 2.121 tenaga pendidikan atau guru.
"Untuk teknis perekrutan P3K masih menunggu Pemerintah Pusat karena yang menjadi pantia seleksi dari KemenPANRB," katanya.
Ia menjelaskan, para calon P3K ini diikuti K2 yang namanya sudah ada di Badan Kepegawain Negara (BKN). Kouta yang diberikan KemenPANRB untuk Pemkab Bogor sebanyak 2.209 orang masih kurang karena jumlah tenaga K2 ada 3.012 orang.
"Gaji P3K ini sama dengan PNS yang membedakan adalah tidak dapat pensiun," tandas Dadang.
Sedangkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno menyambut baik P3K. Namun, pihaknya masih membahas anggaran untuk mengaji para P3K nanti, karena gaji mereka dari APBD Kabupaten Bogor.
Meski begitu, menurut politikus PKS ini penganggaran gaji bagi P3K untuk tahap awal nanti dimasukan di APBD Perubahan 2019.
"Memungkinkan di anggaran perubahan 2019 sekitar Rp 90 miliar untuk 2.209 P3Kini," kata Wasto.
P3K ini sebelumnya, menurut dia, Pemkab Bogor telah mengajukan sebanyak 1.200 orang ke Pemerintah Pusat.
Namun, kouta diberikan sebesar 2.209 pada 2019.
"Bupati Bogor merespon untuk diambil semua, meski begitu masih ada ratusan K2 yang tidak menjadi P3K. Ini perlu dipikirkan para K2 yang tidak lolos nanti," ujar Wasto.
Editor berita: Alex Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019
Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Selasa, mengatakan, perekrutan P3K dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi(KemenPAN-RB) dengan kouta sebanyak 2.209 orang.
"Rekrutmen ini khusus bagi para K2 yang bekerja di jajaran Pemkab Bogor," katanya.
Ade mengemukakan, kuota 2.209 P3K direkomendasikan bagi guru, tenaga medis, dan penyuluh pertanian.
P3K mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS dengan mengunakan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Pemkab Bogor.
"Ini tawaran bagus dari Pemerintah Pusat atau KemenPANRB bagi Pemkab Bogor. Ini tawaran baik, bagaikan gayung bersambut untuk meningkatkan guru dan pertanian di Kabupaten Bogor," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Dadang Irfan mengemukakan, kouta 2.209 P3K dibagi tiga bidang, yaitu penyuluh pertanian 50 orang, tenaga medis 37 orang, dan sisanya 2.121 tenaga pendidikan atau guru.
"Untuk teknis perekrutan P3K masih menunggu Pemerintah Pusat karena yang menjadi pantia seleksi dari KemenPANRB," katanya.
Ia menjelaskan, para calon P3K ini diikuti K2 yang namanya sudah ada di Badan Kepegawain Negara (BKN). Kouta yang diberikan KemenPANRB untuk Pemkab Bogor sebanyak 2.209 orang masih kurang karena jumlah tenaga K2 ada 3.012 orang.
"Gaji P3K ini sama dengan PNS yang membedakan adalah tidak dapat pensiun," tandas Dadang.
Sedangkan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno menyambut baik P3K. Namun, pihaknya masih membahas anggaran untuk mengaji para P3K nanti, karena gaji mereka dari APBD Kabupaten Bogor.
Meski begitu, menurut politikus PKS ini penganggaran gaji bagi P3K untuk tahap awal nanti dimasukan di APBD Perubahan 2019.
"Memungkinkan di anggaran perubahan 2019 sekitar Rp 90 miliar untuk 2.209 P3Kini," kata Wasto.
P3K ini sebelumnya, menurut dia, Pemkab Bogor telah mengajukan sebanyak 1.200 orang ke Pemerintah Pusat.
Namun, kouta diberikan sebesar 2.209 pada 2019.
"Bupati Bogor merespon untuk diambil semua, meski begitu masih ada ratusan K2 yang tidak menjadi P3K. Ini perlu dipikirkan para K2 yang tidak lolos nanti," ujar Wasto.
Editor berita: Alex Sariwating
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2019