Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam menangani persoalan sampah sehingga layak menjadi barometer nasional pengelolaan sampah berbasis hulu.

Saat memberikan sambutan pada Peluncuran Refuse Derived Fuel (RDF) dan Recycling Center Kabupaten Banyumas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, Selasa, Diaz mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan perang melawan sampah yang langsung ditindaklanjuti Banyumas melalui kerja nyata di lapangan.

"Tadi malam (saat Rapat Koordinasi Nasional 2026 di Sentul) diserukan perang melawan sampah, pagi ini (3/2) Pak Bupati sudah langsung terjun. Ini menunjukkan daerah bisa menjadi garda terdepan. Banyumas tidak ragu saya sebut sebagai barometer penanganan sampah," katanya.

Dia menilai pengelolaan sampah melalui Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Banyumas berjalan relatif baik.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), kata dia, terdapat sekitar 4.494 TPS3R di Indonesia, namun sekitar 35 persen di antaranya tidak aktif.

"Karena itu KLH mendorong reaktivasi TPS3R dan pembangunan TPS3R baru agar paradigma kumpul-angkut-buang tidak lagi digunakan," katanya.

Menurut Diaz, capaian pengelolaan sampah di Banyumas telah mencapai sekitar 77 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang masih berada di kisaran 25–39 persen. Capaian tersebut dinilai cukup tinggi dan patut diapresiasi.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian pihak pembeli (off-taker) dalam pengolahan sampah menjadi RDF agar pasokan dan distribusi berjalan stabil serta tidak menimbulkan persoalan lingkungan baru, seperti bau dan penumpukan sampah.

Dalam kesempatan itu, Diaz turut mengapresiasi keberhasilan Banyumas memperoleh dana hibah sebesar 150.000 dolar Amerika Serikat dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) untuk pengelolaan lingkungan. Banyumas menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang menerima hibah tersebut.

"Di ASEAN banyak kota menerima, tapi di Indonesia hanya Banyumas. Ini membuktikan ada kerja nyata dari Pak Bupati dan jajarannya," kata Wamen LH menegaskan.

Meskipun alokasi anggaran lingkungan hidup dalam APBD Banyumas masih di bawah 3 persen, dia menilai capaian tersebut menunjukkan pentingnya inovasi serta kolaborasi pemerintah, swasta, komunitas, dan investor.

Ia mengharapkan upaya tersebut dapat mendorong Banyumas kembali meraih penghargaan Adipura serta terhindar dari kategori daerah dengan pengelolaan lingkungan yang buruk.

"Masalah sampah bukan sekadar soal estetika, tetapi menyangkut kesehatan dan eksistensi manusia. Karena itu, kerja nyata seperti ini sangat penting untuk masa depan," katanya.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Faisal Malik Hendropriyono (tiga dari kanan) didampingi Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono (dua dari kanan) meninjau penanganan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sokaraja Kulon, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Sumarwoto

Usai meninjau pengolahan sampah di TPST Sokaraja Kulon, Diaz kembali menegaskan apresiasinya atas capaian pengelolaan sampah Banyumas yang telah mencapai sekitar 77 persen.

"Kami yakin ini bisa menjadi percontohan pengelolaan sampah di Indonesia," katanya.

Terkait pengelolaan sampah, Diaz mengatakan pola yang diterapkan di Banyumas pada prinsipnya dapat direplikasi di daerah lain dengan catatan pengelolaan dilakukan secara disiplin dan sesuai standar lingkungan.

Ia mengingatkan kegagalan pengelolaan sampah khususnya yang dijadikan RDF di sejumlah daerah lain yang menimbulkan pencemaran dan keluhan masyarakat akibat bau tidak sedap.

"Karena jarak pengiriman RDF ke pabrik semen sekitar 40 kilometer, sistem pengangkutan harus tertutup dengan baik dan pengelolaan tidak boleh lambat agar tidak menimbulkan bau," katanya.

Selain itu, kata dia, keberadaan pihak pembeli dari pabrik semen menuntut pengelola RDF memastikan suplai bahan baku yang stabil dan berkelanjutan agar kerja sama berjalan optimal.

"Kalau suplai tidak stabil, sistem tidak akan berjalan dengan baik. Dari pengalaman RDF yang gagal, kita bisa belajar, dan saya rasa di Banyumas ini tidak akan bernasib sama," kata Wamen LH.

Baca juga: Menteri LH Hanif Faisol cek langsung pengelolaan sampah di Ciamis

Baca juga: DKI Jakarta tingkatkan teknologi pengendalian lingkungan di RDF Plant Rorotan


 

Pewarta: Sumarwoto

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2026