![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/4874/pemkot-bogor-bertekad-bebas-babs-2014&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2013/05/antara_120.jpg&description=Pemkot Bogor Bertekad Bebas "BABS" 2014){kind=link}
Bogor, 4/5 (Antara) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat,
bertekad mengubah prilaku masyarakat dalam buang air besar sembarangan (BABS) pada 2014 dengan mempercepat pembenahan sanitasi dengan meningkatkan jumlah dan mutu sarana.
"Tahun 2014, kami menargetkan Kota Bogor bebas BABS," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana, seperti yang disiarkan dalam siaran pers Humas Pemkot, Sabtu.
Aim menyebutkan tidak hanya bebas BABS, tapi juga pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan serta pengurangan genangan menjadi target pada tahun mendatang untuk dibenahi oleh Pemerintah Kota Bogor.
Dijelaskannya, pencapaian target tersebut telah dibahas detail dalam workshop penguatan kelembagaan Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah atau instansi Pengolahan Lumpur Tinja (UPTD PAL /IPLT) Kamis (2/4).
Menurut Aim, dengan ketersedian akses fasilitas sanitasi dasar, dapat mengurangi pencemaran lingkungan.
Berkurangnya pencemaran lingkungan di suatu daerah akan memiliki lingkungan fisik yang lebih bersih, sehingga membuat masyarakat lebih sehat dan terhindar dari penyakit akibat buruknya sanitasi.
Persoalan sanitasi, lanjut Aim, bukan lagi menjadi urusan masing-masing individu. Perlu dukungan semua pihak baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masyarakat dan swasta untuk menciptakan Kota Bogor sejahtera melalui peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lingkungan bersih.
"Pembangunan sanitasi permukiman di Kota Bogor bertujuan meningkatkan kondisi dan kualitas pelayanan air limbah, pengelolaan sampah, drainase, dan kesehatan," ujarnya.
Diungkapkannya, mengenai pengelolaan air limbah di Kota Bogor, kondisi eksisting pengelolaan air limbah untuk layanan air limbah (off-site atau sewerage system) baru menjangkau 0,2 persen dari rumah tangga.
Sebagian besar lainnya, lanjut dia, masih menggunakan sistem setempat (on site), baik itu tangki septik tank, cubluk, maupun lainnya.
Sedangkan layanan air limbah melalui sistem off site yang di kelola IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dengan jumlah sambungan rumah baru terlayani sekitar 355 sambungan, dari kapasitas disain sebesar 600 sambungan.
"Saat ini, Kota Bogor sudah memiliki satu Instansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) berkapasitas 26 m3/hari. IPLT yang dibangun pada tahun 2011 terletak satu area dengan IPAL Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara," katanya.
Ditambahkannya, Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditempat terbuka yang dilakukan saat ini yaitu melalui sistem komunal atau intermediate.
Insitusi pengelolaan air limbah (off site system) dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Daerah ( UPTD) Pengelola Air Limbah (PAL) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kota, Bappeda Kota Bogor, Marse Hendra mengatakan, perlu penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan air limbah, serta menggali sumber perdanaan terkait pengelolaan air limbah.
"Penguatan ini baik itu dari Pemerintah pusat melaui pinjaman atau hibah maupun dari pihak swasta melalui Corporate Social Responbility (CSR)," ujar Marse.
Laily R
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013
bertekad mengubah prilaku masyarakat dalam buang air besar sembarangan (BABS) pada 2014 dengan mempercepat pembenahan sanitasi dengan meningkatkan jumlah dan mutu sarana.
"Tahun 2014, kami menargetkan Kota Bogor bebas BABS," kata Sekretaris Daerah Kota Bogor Aim Halim Hermana, seperti yang disiarkan dalam siaran pers Humas Pemkot, Sabtu.
Aim menyebutkan tidak hanya bebas BABS, tapi juga pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang berwawasan lingkungan serta pengurangan genangan menjadi target pada tahun mendatang untuk dibenahi oleh Pemerintah Kota Bogor.
Dijelaskannya, pencapaian target tersebut telah dibahas detail dalam workshop penguatan kelembagaan Unit Pengelola Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah atau instansi Pengolahan Lumpur Tinja (UPTD PAL /IPLT) Kamis (2/4).
Menurut Aim, dengan ketersedian akses fasilitas sanitasi dasar, dapat mengurangi pencemaran lingkungan.
Berkurangnya pencemaran lingkungan di suatu daerah akan memiliki lingkungan fisik yang lebih bersih, sehingga membuat masyarakat lebih sehat dan terhindar dari penyakit akibat buruknya sanitasi.
Persoalan sanitasi, lanjut Aim, bukan lagi menjadi urusan masing-masing individu. Perlu dukungan semua pihak baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, masyarakat dan swasta untuk menciptakan Kota Bogor sejahtera melalui peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan lingkungan bersih.
"Pembangunan sanitasi permukiman di Kota Bogor bertujuan meningkatkan kondisi dan kualitas pelayanan air limbah, pengelolaan sampah, drainase, dan kesehatan," ujarnya.
Diungkapkannya, mengenai pengelolaan air limbah di Kota Bogor, kondisi eksisting pengelolaan air limbah untuk layanan air limbah (off-site atau sewerage system) baru menjangkau 0,2 persen dari rumah tangga.
Sebagian besar lainnya, lanjut dia, masih menggunakan sistem setempat (on site), baik itu tangki septik tank, cubluk, maupun lainnya.
Sedangkan layanan air limbah melalui sistem off site yang di kelola IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) dengan jumlah sambungan rumah baru terlayani sekitar 355 sambungan, dari kapasitas disain sebesar 600 sambungan.
"Saat ini, Kota Bogor sudah memiliki satu Instansi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) berkapasitas 26 m3/hari. IPLT yang dibangun pada tahun 2011 terletak satu area dengan IPAL Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara," katanya.
Ditambahkannya, Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk menghilangkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) ditempat terbuka yang dilakukan saat ini yaitu melalui sistem komunal atau intermediate.
Insitusi pengelolaan air limbah (off site system) dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Daerah ( UPTD) Pengelola Air Limbah (PAL) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor.
Sementara itu, Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kota, Bappeda Kota Bogor, Marse Hendra mengatakan, perlu penguatan kelembagaan dan regulasi pengelolaan air limbah, serta menggali sumber perdanaan terkait pengelolaan air limbah.
"Penguatan ini baik itu dari Pemerintah pusat melaui pinjaman atau hibah maupun dari pihak swasta melalui Corporate Social Responbility (CSR)," ujar Marse.
Laily R
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2013