Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Ketua Yayasan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Siswaono Yudo Husodo menilai Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 merupakan salah satu dari tiga tonggak sejarah bangsa Indonesia.
"Memperingati lahirnya putusan yang mensahkan Deklarasi Juanda 1957 yang merupakan salah satu tonggak sejarah besar di Republik ini," kata Siswono disela-sela acara seminar Internasional yang bertajuk The Implementation of UNCLOS 1982" ASEAN Perspective di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis.
Tonggak sejarah besar bangsa Indonesia menurut Siswono yang pertama adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kedua adalah lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan ketiga Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
Menurut dia dengan adanya Deklarasi Juanda lautan Indonesia diantara pulau-pulau menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan. "Luas negara kita bertambah jutaan hektar," katanya.
Peringatan Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat penting. Hari Nusantara mengingatkan pada kita semua mengenai konsep Wawasan Nusantara. Pada peringatan ini kita sekali lagi meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak terpisahkan kendati secara geografis negara kita terdiri atas lebih dari 17.000 pulau.
Itu karena antara lain jasa Ir. H. Djoeanda yang mencetuskan konsep archipelagic states. Ir. H. Djoeanda, Perdana Menteri kita pada waktu itu, dengan berani mengumumkan Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 kepada dunia. Deklarasi ini menegaskan: Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar-pulau.
Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia masih belum ada kata sepakat. Dengan Singapura ada sedikit permasalahan tapi secara umum tidak ada masalah yang membahayakan kita, karena perbatasan sebagain berada di laut.
Dengan China kata Siswono kita belum ada sepakat tentang Zona Ekonomi Eksklusif ZEE di atas Natuna, karena ada beberapa kilo meter persegi yang kita anggap masuk kita.
Siswono menilai China masih berupaya mengklaim perbatasan negaaranya sampai jauh kebawah dari wilayahnya. Di Lat China Selatan berbenturan dengan Filipina, Thailand, Malaysia dan Brunei.
Ia mengakui masalah perbatasan merupakan masalah yang bukan dialamai dengan Indonesia saja tapi juga dengan negara-negara lainnya di dunia. Perbatasan China dan Rusia masih belum tuntas. Inggris dengan Spanyol juga bermasalah perbatasan, Jepang dan China ada pulau yang mereka diperebutkan.
"Jadi tidak selamanya perbatasan itu diselesaikan secepat mungkin," ujarnya.
Siswono mengingatkan kalau penyelesaian perbatasan yang cepat tetapi tidak menguntungkan kita lebih baik kita tidak tandatangani. Karena kita punya pengalaman luar biasa mahalnya di masa yang lalu dengan Malaysia yaitu lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
"Jangan sampai penyelesaian perbatasan dengan cepat tapi merugikan kita. Kalau memang ada yang belum bisa diselesaikan ya kita tunda dulu saja," ujarnya.***2***
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Memperingati lahirnya putusan yang mensahkan Deklarasi Juanda 1957 yang merupakan salah satu tonggak sejarah besar di Republik ini," kata Siswono disela-sela acara seminar Internasional yang bertajuk The Implementation of UNCLOS 1982" ASEAN Perspective di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, Kamis.
Tonggak sejarah besar bangsa Indonesia menurut Siswono yang pertama adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kedua adalah lahirnya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan ketiga Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
Menurut dia dengan adanya Deklarasi Juanda lautan Indonesia diantara pulau-pulau menjadi satu kesatuan wilayah kedaulatan. "Luas negara kita bertambah jutaan hektar," katanya.
Peringatan Hari Nusantara mempunyai makna yang sangat penting. Hari Nusantara mengingatkan pada kita semua mengenai konsep Wawasan Nusantara. Pada peringatan ini kita sekali lagi meneguhkan tekad bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang tidak terpisahkan kendati secara geografis negara kita terdiri atas lebih dari 17.000 pulau.
Itu karena antara lain jasa Ir. H. Djoeanda yang mencetuskan konsep archipelagic states. Ir. H. Djoeanda, Perdana Menteri kita pada waktu itu, dengan berani mengumumkan Deklarasi Djoeanda pada 13 Desember 1957 kepada dunia. Deklarasi ini menegaskan: Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar-pulau.
Permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia masih belum ada kata sepakat. Dengan Singapura ada sedikit permasalahan tapi secara umum tidak ada masalah yang membahayakan kita, karena perbatasan sebagain berada di laut.
Dengan China kata Siswono kita belum ada sepakat tentang Zona Ekonomi Eksklusif ZEE di atas Natuna, karena ada beberapa kilo meter persegi yang kita anggap masuk kita.
Siswono menilai China masih berupaya mengklaim perbatasan negaaranya sampai jauh kebawah dari wilayahnya. Di Lat China Selatan berbenturan dengan Filipina, Thailand, Malaysia dan Brunei.
Ia mengakui masalah perbatasan merupakan masalah yang bukan dialamai dengan Indonesia saja tapi juga dengan negara-negara lainnya di dunia. Perbatasan China dan Rusia masih belum tuntas. Inggris dengan Spanyol juga bermasalah perbatasan, Jepang dan China ada pulau yang mereka diperebutkan.
"Jadi tidak selamanya perbatasan itu diselesaikan secepat mungkin," ujarnya.
Siswono mengingatkan kalau penyelesaian perbatasan yang cepat tetapi tidak menguntungkan kita lebih baik kita tidak tandatangani. Karena kita punya pengalaman luar biasa mahalnya di masa yang lalu dengan Malaysia yaitu lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
"Jangan sampai penyelesaian perbatasan dengan cepat tapi merugikan kita. Kalau memang ada yang belum bisa diselesaikan ya kita tunda dulu saja," ujarnya.***2***
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018