![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/46658/kpk-intensifkan-whistleblower-system-ungkap-kasus-korupsi&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2018/12/muspida.jpg&description=KPK intensifkan "whistleblower system" ungkap kasus korupsi){kind=link}
Bekasi (ANTARA News Megapolitan) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan peran dari "whistleblower system" dalam menguak sejumlah kasus korupsi yang melibatkan kalangan pejabat di Indonesia.
"Whistleblower system ini memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat dari luar untuk memberikan laporan kepada kami. Ini kontrol yang baik sekali," kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu.
Menurut dia, mekanisme "whistleblowing system` secara resmi mulai diopersionalkan pihaknya yang sekaligus menandai peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Bekasi.
Agus mengatakan bahwa sistem itu dapat memanfaatkan sejumlah instrumen penegakan hukum yang kini disediakan oleh negara, seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Ombudsman, sesuai dengan tingkatan kasus yang ingin diselesaikan.
"Tinggal `whistleblowing system` ini mau buat laporan ke mana, ada yang selesai di tingkat daerah, kalau maju lebih besar lagi bisa diselesaikan ke daerah, Polri, KPK, Kejagung, Ombudsman, dan lainnya. Silakan pilih mekanisme itu," katanya.
Agus mengungkapkan peristiwa penangkapan tangan terhadap oknum pejabat di daerah pada tahun 2018 tercatat lebih banyak daripada data tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi akibat adanya sejumlah peluang yang dimanfaatkan oknum pejabat dalam melakukan tindakan korupsi.
Kalau pendidikan antikorupsi, menurut dia, sudah tidak kurang dari Kementerian Dalam Negeri. Usai dilantik, kepala daerah ini menjalani pendidikan dan mengundang KPK. Bahkan, partai politik pun memiliki kode etik yang wajib dipatuhi seluruh kadernya.
Agus mengatakan bahwa sejumlah sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik harus terus-menerus diperbaiki guna mempersempit peluang tindakan korupsi para pelakunya.
Saat agenda pemilu, misalnya. Sejumlah calon kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menang.
"Namun, apakah dana pinjaman itu harus dihibahkan saja atau perlu dikembalikan, saya kira situasi yang demikian sangat rawan," katanya.
Agus mengimbau masyarakat di Bekasi dan Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama melawan korupsi dalam bentuk apa pun.
Berkaitan dengan Hari Antikorupsi, 9 Desember ini, kata dia, semua pihak selalu ingat akan pencegahan terhadap tindak korupsi di Indonesia.
"Supaya masyarakat dan pejabatnya selalu mawas diri [wawas diri, red.]. Pejabat publik ini pertanggungjawabannya kepada rakyat, ke depan harus terus dilakukan pencegahan (korupsi)," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Whistleblower system ini memanfaatkan orang dari internal maupun masyarakat dari luar untuk memberikan laporan kepada kami. Ini kontrol yang baik sekali," kata Ketua KPK Agus Raharjo pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi, Minggu.
Menurut dia, mekanisme "whistleblowing system` secara resmi mulai diopersionalkan pihaknya yang sekaligus menandai peringatan Hari Antikorupsi Internasional di Bekasi.
Agus mengatakan bahwa sistem itu dapat memanfaatkan sejumlah instrumen penegakan hukum yang kini disediakan oleh negara, seperti Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Ombudsman, sesuai dengan tingkatan kasus yang ingin diselesaikan.
"Tinggal `whistleblowing system` ini mau buat laporan ke mana, ada yang selesai di tingkat daerah, kalau maju lebih besar lagi bisa diselesaikan ke daerah, Polri, KPK, Kejagung, Ombudsman, dan lainnya. Silakan pilih mekanisme itu," katanya.
Agus mengungkapkan peristiwa penangkapan tangan terhadap oknum pejabat di daerah pada tahun 2018 tercatat lebih banyak daripada data tahun sebelumnya.
Hal itu terjadi akibat adanya sejumlah peluang yang dimanfaatkan oknum pejabat dalam melakukan tindakan korupsi.
Kalau pendidikan antikorupsi, menurut dia, sudah tidak kurang dari Kementerian Dalam Negeri. Usai dilantik, kepala daerah ini menjalani pendidikan dan mengundang KPK. Bahkan, partai politik pun memiliki kode etik yang wajib dipatuhi seluruh kadernya.
Agus mengatakan bahwa sejumlah sistem dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik harus terus-menerus diperbaiki guna mempersempit peluang tindakan korupsi para pelakunya.
Saat agenda pemilu, misalnya. Sejumlah calon kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk menang.
"Namun, apakah dana pinjaman itu harus dihibahkan saja atau perlu dikembalikan, saya kira situasi yang demikian sangat rawan," katanya.
Agus mengimbau masyarakat di Bekasi dan Indonesia pada umumnya untuk bersama-sama melawan korupsi dalam bentuk apa pun.
Berkaitan dengan Hari Antikorupsi, 9 Desember ini, kata dia, semua pihak selalu ingat akan pencegahan terhadap tindak korupsi di Indonesia.
"Supaya masyarakat dan pejabatnya selalu mawas diri [wawas diri, red.]. Pejabat publik ini pertanggungjawabannya kepada rakyat, ke depan harus terus dilakukan pencegahan (korupsi)," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018