Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Pertanian meningkatkan pengawasan varietas tanaman dan perizinan pertanian dengan memberi pembekalan Penyidik Pengawai Negeri Sipil atau PPNS se-Indonesia dalam workshop di Kota Bogor, Jawa Barat.
Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perlindungan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Prof Erizal Jamal di Bogor, Rabu malam mengatakan workshop tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan perizinan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Aman Sulaiman terkait perizinan.
"Selasa kemarin Menteri Pertanian bertemu dengan pelaku usaha, dan menyatakan akan merombak perizinan khusus ekspor dari 13 hari menjadi tiga jam," kata Prof Erizal.
Ia mengatakan, pengelolaan dan perlindungan varietas tanaman dan pelayanan perizinan, serta rekomendasi teknis pertanian tidak akan berjalan optimal yang adanya pengawasan dalam rangka penegakan hukum.
"Oleh karena itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut," katanya.
Melalui kegiatan ini lanjut Erizal, diharapkan dapat meningkatkan eksistensi PPNS penegakan hukum khususnya di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
"Diharapkan terbangun koordinasi dalam sistem pengawasan yang terpadu dan terintegrasi dari izin-izin rekomendasi serta sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pertanian," kata Erizal.
Ketua Panitia Indirawati Sintya mengwakili Kepala Bagian Umum PVTP mengatakan, kegiatan workshop ini sebagai pembekalan bagi PPNS dalam meningkatkan koordinasi penegakan hukum, perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
Peserta workshop adalah PPNS dari seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 75 orang.
"PPNS memegang peranan sangat penting untuk pengawasan di daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Indirawati.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perlindungan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Prof Erizal Jamal di Bogor, Rabu malam mengatakan workshop tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari perubahan kebijakan perizinan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Aman Sulaiman terkait perizinan.
"Selasa kemarin Menteri Pertanian bertemu dengan pelaku usaha, dan menyatakan akan merombak perizinan khusus ekspor dari 13 hari menjadi tiga jam," kata Prof Erizal.
Ia mengatakan, pengelolaan dan perlindungan varietas tanaman dan pelayanan perizinan, serta rekomendasi teknis pertanian tidak akan berjalan optimal yang adanya pengawasan dalam rangka penegakan hukum.
"Oleh karena itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam rangka mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut," katanya.
Melalui kegiatan ini lanjut Erizal, diharapkan dapat meningkatkan eksistensi PPNS penegakan hukum khususnya di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
"Diharapkan terbangun koordinasi dalam sistem pengawasan yang terpadu dan terintegrasi dari izin-izin rekomendasi serta sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Pertanian," kata Erizal.
Ketua Panitia Indirawati Sintya mengwakili Kepala Bagian Umum PVTP mengatakan, kegiatan workshop ini sebagai pembekalan bagi PPNS dalam meningkatkan koordinasi penegakan hukum, perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
Peserta workshop adalah PPNS dari seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 75 orang.
"PPNS memegang peranan sangat penting untuk pengawasan di daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," kata Indirawati.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018