Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, dituntut untuk bekerja ekstra keras guna menutupi kekurangan (defisit) APBD Perubahan (P) 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp282 miliar.
"Saat ini kondisi keuangan (APBD-P) kita sangat memprihatinkan. Dana yang ada di kas daerah saat ini hanya Rp118 miliar dari kebutuhan belanja hingga November 2018 Rp400 miliar," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, dengan dana pembangunan yang tersisa saat ini, diperkirakan hanya cukup menutupi kebutuhan belanja daerah hingga November 2018.
Ia mengungkapkan, dari hasil kerja penarikan pajak piutang saat ini dirasa belum optimal menutupi kebutuhan dana yang ada karena masih di bawah 10 persen.
"Semua kegiatan pemeirntah daerah saat ini terancam distop, karena uangnya tidak ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali optimal oleh perangkat kerja terkait," ujarnya.
Bahkan, pembayaran gaji sebanyak 13.000 lebih Tenaga Kerja Kontrak (TKK) serta tunjangan kerja 12.000 lebih Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat terancam tidak dibayarkan.
Rahmat mengatakan, `turbulensi` keuangan daerah saat ini juga akan berimbas pada pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur hingga program berobat gratis yang difasilitasi melalui Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).
"Misalnya, ada dua anak di Kota Bekasi yang kini mengalami kebocoran salah satu organ vital tubuhnya, biayanya jika dikalkulasikan berkisar miliaran rupiah," ujarnya.
Menurut dia, seluruh pemangku kebijakan keuangan daerah di wilayah itu telah diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras menutupi kekurangan dana daerah.
"Kita harus kerja keras semua. Kejar piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kita harus selamatkan Kota Bekasi dalam tiga bulan ini. Potensi daerah harus digali, kalau potensinya tidak dicari, bisa tutup ini pemerintahan karena pengeluaran tidak berhenti," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Saat ini kondisi keuangan (APBD-P) kita sangat memprihatinkan. Dana yang ada di kas daerah saat ini hanya Rp118 miliar dari kebutuhan belanja hingga November 2018 Rp400 miliar," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi di Bekasi, Senin.
Menurut dia, dengan dana pembangunan yang tersisa saat ini, diperkirakan hanya cukup menutupi kebutuhan belanja daerah hingga November 2018.
Ia mengungkapkan, dari hasil kerja penarikan pajak piutang saat ini dirasa belum optimal menutupi kebutuhan dana yang ada karena masih di bawah 10 persen.
"Semua kegiatan pemeirntah daerah saat ini terancam distop, karena uangnya tidak ada. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak digali optimal oleh perangkat kerja terkait," ujarnya.
Bahkan, pembayaran gaji sebanyak 13.000 lebih Tenaga Kerja Kontrak (TKK) serta tunjangan kerja 12.000 lebih Aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat terancam tidak dibayarkan.
Rahmat mengatakan, `turbulensi` keuangan daerah saat ini juga akan berimbas pada pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur hingga program berobat gratis yang difasilitasi melalui Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK).
"Misalnya, ada dua anak di Kota Bekasi yang kini mengalami kebocoran salah satu organ vital tubuhnya, biayanya jika dikalkulasikan berkisar miliaran rupiah," ujarnya.
Menurut dia, seluruh pemangku kebijakan keuangan daerah di wilayah itu telah diinstruksikan untuk bekerja ekstra keras menutupi kekurangan dana daerah.
"Kita harus kerja keras semua. Kejar piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, pajak Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kita harus selamatkan Kota Bekasi dalam tiga bulan ini. Potensi daerah harus digali, kalau potensinya tidak dicari, bisa tutup ini pemerintahan karena pengeluaran tidak berhenti," jelasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018