Bogor (Antaranews Megapolitan) - Sekolah Bisnis IPB menyelenggarakan dialog transformatif dengan mengangkat tema "Mengatasi Ketimpangan dengan Pembangunan Inklusif" di Kampus SB IPB, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Direktur SB IPB Prof Noer Azam Achsani mengatakan dialog ini dilakukan karena melihat masih ada ketimpangan ekonomi baik di perkotaan dan perdesaan.
Data Badan Pusat Statistis (BPS) mencatat gini ratio penduduk Indonesia hanya turun sebesar 0,001 dari 0,394 persen pada September 2016, menjadi 0,3993 persen pada Maret 2017.
Penurunan gini ratio pada 2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada September 2016, menjadi 0,407 pada Maret 2017.
Sementara, gini ratio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,316 pesen pada Septembe 2016 menjadi 0,320 pesen pada Maret 2017.
Azam mengatakan, ada banyak dimensi kesenjangan yang terjadi, kesenjangan?antar kota dan desa, kesenjangan antar sektor pertanian, dan sektor lainnya,?serta kesenjangan antar wilayah.
"Ada sedemikian banyak dimensi kesenjangan, kalau itu kita biarkan tanpa?ada alternatif aksi, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin?miskin," kata Azam.
"Kegiatan ini menjadi wahana saling diskusi, dan memberikan manfaat bagi semua," kata Azam.
Nila Wardhana dari Lembaga Penelitian The SMERU Research Institute menemukan bahwa desa-desa di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang.
Selain itu juga ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana salah satu yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.
"Transisi tersebut mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan," kata Nila.
Sementara itu, studi yang dilakukan oleh INFID menunjukan bahwa kesempatan kerja adalah salah satu penyebab ketimpangan dan anak muda dan perempuan merupakan kelompok paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan saat ini.
"Angkatan kerja terbesar yang berusia muda dan berpendidikan rendah tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi," kata Nikmah dari INFID.
Nikmah mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Yayasan Tifa menjalankan program bersama INFID untuk mendorong kebijakan kerja layak untuk anak muda dan perempuan.
Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif juga dilakukan dengan demokratisasi tata kelola ekonomi lokal di wilayah perdesaan.
Ia mengatakan, sejumlah lembaga dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, penyadaran kritis warga, dan penguatan internal kelembagaan.
"Proses perumusan kebijakan, alokasi sumberdaya, dan anggaran di tingkat desa dan supra desa juga diupayakan berada di bawah kuasa warga," kata Nikmah.
Pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan dan program juga mengupayakan penghapusan ketimpangan.
Direktur Eksekutif Kepala Bank Indonesia Institute Solikin M Juhro mengatakan, sejumlah program di bidang ketenagakerjaan (vokasi), penyaluran dana desa, dan penguatan lembaga ekonomi lokal diklaim berhasil, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Ada harapan besar agar program-program pembangunan tersebut lebih humanis sehingga tidak sampai meminggirkan pelaku dominan perekonomian di Indonesia, kata Solikin
Dialog yang diselenggarakan bersama Yayasan TIFA, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komda Bogor dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bogor Raya itu diikuti peserta dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi, anggota asosiasi ISEI, PERHEPI, pemerintah dan mitra.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Direktur SB IPB Prof Noer Azam Achsani mengatakan dialog ini dilakukan karena melihat masih ada ketimpangan ekonomi baik di perkotaan dan perdesaan.
Data Badan Pusat Statistis (BPS) mencatat gini ratio penduduk Indonesia hanya turun sebesar 0,001 dari 0,394 persen pada September 2016, menjadi 0,3993 persen pada Maret 2017.
Penurunan gini ratio pada 2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada September 2016, menjadi 0,407 pada Maret 2017.
Sementara, gini ratio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,316 pesen pada Septembe 2016 menjadi 0,320 pesen pada Maret 2017.
Azam mengatakan, ada banyak dimensi kesenjangan yang terjadi, kesenjangan?antar kota dan desa, kesenjangan antar sektor pertanian, dan sektor lainnya,?serta kesenjangan antar wilayah.
"Ada sedemikian banyak dimensi kesenjangan, kalau itu kita biarkan tanpa?ada alternatif aksi, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin?miskin," kata Azam.
"Kegiatan ini menjadi wahana saling diskusi, dan memberikan manfaat bagi semua," kata Azam.
Nila Wardhana dari Lembaga Penelitian The SMERU Research Institute menemukan bahwa desa-desa di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang.
Selain itu juga ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana salah satu yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.
"Transisi tersebut mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan," kata Nila.
Sementara itu, studi yang dilakukan oleh INFID menunjukan bahwa kesempatan kerja adalah salah satu penyebab ketimpangan dan anak muda dan perempuan merupakan kelompok paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan saat ini.
"Angkatan kerja terbesar yang berusia muda dan berpendidikan rendah tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi," kata Nikmah dari INFID.
Nikmah mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Yayasan Tifa menjalankan program bersama INFID untuk mendorong kebijakan kerja layak untuk anak muda dan perempuan.
Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif juga dilakukan dengan demokratisasi tata kelola ekonomi lokal di wilayah perdesaan.
Ia mengatakan, sejumlah lembaga dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, penyadaran kritis warga, dan penguatan internal kelembagaan.
"Proses perumusan kebijakan, alokasi sumberdaya, dan anggaran di tingkat desa dan supra desa juga diupayakan berada di bawah kuasa warga," kata Nikmah.
Pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan dan program juga mengupayakan penghapusan ketimpangan.
Direktur Eksekutif Kepala Bank Indonesia Institute Solikin M Juhro mengatakan, sejumlah program di bidang ketenagakerjaan (vokasi), penyaluran dana desa, dan penguatan lembaga ekonomi lokal diklaim berhasil, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Ada harapan besar agar program-program pembangunan tersebut lebih humanis sehingga tidak sampai meminggirkan pelaku dominan perekonomian di Indonesia, kata Solikin
Dialog yang diselenggarakan bersama Yayasan TIFA, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komda Bogor dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bogor Raya itu diikuti peserta dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi, anggota asosiasi ISEI, PERHEPI, pemerintah dan mitra.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018