Bogor (Antaranews Megapolitan) - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menritekdikti), Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D harapkan Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di garda terdepan dalam menjaga perguruan tinggi dari korupsi. Menurutnya, korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, ibarat penyakit sudah masuk studium empat.
Hal ini disampaikan Prof. Nasir saat hadir dalam Bogor Summit Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTN-BH) di Kampus IPB Dramaga, Bogor (20/9). Acara ini mengambil tema Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam dan Sinergi Multipihak untuk Gerakan Indonesia Anti Korupsi.
Dalam global competitiveness index, Indonesia berada di angka yang rendah yaitu 36 dari 137 negara. Penyebabnya ada banyak faktor. Misalnya perguruan tinggi kurang bermutu, kesehatan kurang baik, teknologi kurang baik, pergerakan ekonomi kurang baik.
“Faktor pertamanya adalah korupsi. Untuk itu perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama dalam menjaga Indonesia untuk bebas korupsi. Tuntutannya adalah Good University Governance, tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparansi, awareness, accountability dan responsibility. Jika keempat ini sudah dipenuhi, perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi,” ujarnya.
Prof. Nasir menambahkan di dalam data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sektor pendidikan justru yang paling banyak korupsinya. Anggaran pendidikan tahun 2018 adalah 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya ada dana 440 triliun rupiah. “Dari 440 triliun, sekitar 279.5 triliun atau 63 persen dialokasikan ke daerah, 34 persen di pusat,” ujarnya.
Sementara itu Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa perguruan tinggi punya tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena bangsa yang maju dimanapun, masyarakatnya terbebas dari korupsi. Oleh karena itu gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan ada dua aspek, pertama adalah aspek kultural dan kedua aspek struktural.
“Aspek kultural kita lebih pada membangun pada sikap mental. Orang-orang yang ada di kampus ini sebagai orang yang jujur. Oleh karena itu di IPB, dalam rangka reformasi kurikulum baru 2019, sudah memasukan unsur pendidikan anti korupsi sebagai komitmen kita untuk menghasilkan para lulusan yang punya integritas. Kedua secara struktural, yakni menciptakan sebuah sistem yang menganut prinsip-prinsip good university governance, yang dengan sistem itu menutup peluang untuk adanya korupsi. Dari sisi kultural, sikap mental kita harus bangun, kedua sistemnya juga harus dibangun, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran,” ujar Rektor.
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr. Rina Mardiana mengatakan bahwa acara ini menjadi momentum untuk mendeklarasikan kembali bagaimana mengaktifkan peran pendidikan tinggi dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. “Bagaimana kita mengarusutamakan gerakan anti korupsi dan percepatan pemberantasan anti korupsi. Acara ini diinisiasi dari Dewan Guru Besar (DGB) IPB yang juga membentuk MDGB PTNBH yang baru pertama kali didirikan dan ketuanya dari IPB,” ujarnya. (dh/Zul)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal ini disampaikan Prof. Nasir saat hadir dalam Bogor Summit Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MDGB PTN-BH) di Kampus IPB Dramaga, Bogor (20/9). Acara ini mengambil tema Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Anti Korupsi, Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam dan Sinergi Multipihak untuk Gerakan Indonesia Anti Korupsi.
Dalam global competitiveness index, Indonesia berada di angka yang rendah yaitu 36 dari 137 negara. Penyebabnya ada banyak faktor. Misalnya perguruan tinggi kurang bermutu, kesehatan kurang baik, teknologi kurang baik, pergerakan ekonomi kurang baik.
“Faktor pertamanya adalah korupsi. Untuk itu perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama dalam menjaga Indonesia untuk bebas korupsi. Tuntutannya adalah Good University Governance, tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparansi, awareness, accountability dan responsibility. Jika keempat ini sudah dipenuhi, perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi,” ujarnya.
Prof. Nasir menambahkan di dalam data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sektor pendidikan justru yang paling banyak korupsinya. Anggaran pendidikan tahun 2018 adalah 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya ada dana 440 triliun rupiah. “Dari 440 triliun, sekitar 279.5 triliun atau 63 persen dialokasikan ke daerah, 34 persen di pusat,” ujarnya.
Sementara itu Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa perguruan tinggi punya tanggung jawab moral untuk menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena bangsa yang maju dimanapun, masyarakatnya terbebas dari korupsi. Oleh karena itu gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan ada dua aspek, pertama adalah aspek kultural dan kedua aspek struktural.
“Aspek kultural kita lebih pada membangun pada sikap mental. Orang-orang yang ada di kampus ini sebagai orang yang jujur. Oleh karena itu di IPB, dalam rangka reformasi kurikulum baru 2019, sudah memasukan unsur pendidikan anti korupsi sebagai komitmen kita untuk menghasilkan para lulusan yang punya integritas. Kedua secara struktural, yakni menciptakan sebuah sistem yang menganut prinsip-prinsip good university governance, yang dengan sistem itu menutup peluang untuk adanya korupsi. Dari sisi kultural, sikap mental kita harus bangun, kedua sistemnya juga harus dibangun, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran,” ujar Rektor.
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr. Rina Mardiana mengatakan bahwa acara ini menjadi momentum untuk mendeklarasikan kembali bagaimana mengaktifkan peran pendidikan tinggi dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. “Bagaimana kita mengarusutamakan gerakan anti korupsi dan percepatan pemberantasan anti korupsi. Acara ini diinisiasi dari Dewan Guru Besar (DGB) IPB yang juga membentuk MDGB PTNBH yang baru pertama kali didirikan dan ketuanya dari IPB,” ujarnya. (dh/Zul)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018