Bogor (Antaranews Megapolitan) - Kementerian Koperasi dan UKM mengajak IPB untuk mengembangkan koperasi di sektor riil dalam upaya meningkatkan jumlah koperasi berkualitas.
"Kalau IPB mau bersama-sama Kemenkop mengembangkan koperasi di sektor riil, kita coba liat bagaimana caranya," kata Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring saat mengisi Seminar Nasional dan Diskusi tentang Koperasi di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Meliadi mengatakan, keberadaan koperasi dan UKM sangat penting karena jumlahnya yang banyak. Keberadaan koperasi dan UKM bisa menunjang ekonomi secara nasional. Menyediakan kesempatan pekerjaan, dan menurunkan kemiskinan, pemerataan ekonomi.
Hanya saja, jumlah yang banyak tidak ditunjang dengan kualitas yang bagus. Jumlah koperasi aktif ada 152, terdapat 80 ribu koperasi aktif sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT), 72 ribu koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT, dan 13 ribu sudah dibubarkan.
Pemerintah, lanjut Meliadi, sesuai instruksi presiden melakukan reformasi total koperasi sejak beberapa waktu lalu. Reformasi total dibagi tiga yakni, reorientasi, revitalisasi dan pengembangan.
"Yang mau kita ubah pola pikirnya bukan jumlahnya yang banyak tapi kualitasnya yang banyak dan bagus, dengan jumlah anggota yang banyak," katanya.
Menurut Meliadi, Kemenkop dan IPB sudah pernah membuat satu rencana induk (master plan) untuk pengembangan koperasi dan UMKM dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
Tetapi, lanjutnya, begitu rencana induk selesai, UU nomor 17 dicabut. Sehingga rencana tinggal rencana, yang tersisa hanya induk.
Saat ini, Kemenkop membahas perbaikan Undang-Undang Nomor 25, telah dibahas DPR RI daftar isian masalah (DIM), dan terus berkesinambungan.
"Jika dulu sudah pernah kerja sama dengan IPB, saran saya kita lanjutkan kerja sama dengan dasar undang-undang yang baru. Tidak harus menunggu undang-undang keluar, sudah ada draftnya, jadi tidak akan kemana-mana larinya," kata Meliadi.
Dengan demikian, lanjut Meliadi, IPB dan Kemenkop bisa menyusun bagaimana rencana induk ke depan bisa lebih bagus.
"Ini tawaran, kalau bisa kita bahas secara pendahuluan, itu cukup bagus," kata Meliadi.
Sementara itu, IPB berencana untuk mendirikan Pusat Studi Koperasi. Wakil Rektor IPB bidang Kerja Sama dan sistem informasi, Prof Doddik Ridho Nurrochmat mengatakan, rencana ini salah satu upaya IPB berkontribusi dalam mengembangkan koperasi melalui dunia pendidikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kalau IPB mau bersama-sama Kemenkop mengembangkan koperasi di sektor riil, kita coba liat bagaimana caranya," kata Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring saat mengisi Seminar Nasional dan Diskusi tentang Koperasi di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Meliadi mengatakan, keberadaan koperasi dan UKM sangat penting karena jumlahnya yang banyak. Keberadaan koperasi dan UKM bisa menunjang ekonomi secara nasional. Menyediakan kesempatan pekerjaan, dan menurunkan kemiskinan, pemerataan ekonomi.
Hanya saja, jumlah yang banyak tidak ditunjang dengan kualitas yang bagus. Jumlah koperasi aktif ada 152, terdapat 80 ribu koperasi aktif sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT), 72 ribu koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT, dan 13 ribu sudah dibubarkan.
Pemerintah, lanjut Meliadi, sesuai instruksi presiden melakukan reformasi total koperasi sejak beberapa waktu lalu. Reformasi total dibagi tiga yakni, reorientasi, revitalisasi dan pengembangan.
"Yang mau kita ubah pola pikirnya bukan jumlahnya yang banyak tapi kualitasnya yang banyak dan bagus, dengan jumlah anggota yang banyak," katanya.
Menurut Meliadi, Kemenkop dan IPB sudah pernah membuat satu rencana induk (master plan) untuk pengembangan koperasi dan UMKM dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012.
Tetapi, lanjutnya, begitu rencana induk selesai, UU nomor 17 dicabut. Sehingga rencana tinggal rencana, yang tersisa hanya induk.
Saat ini, Kemenkop membahas perbaikan Undang-Undang Nomor 25, telah dibahas DPR RI daftar isian masalah (DIM), dan terus berkesinambungan.
"Jika dulu sudah pernah kerja sama dengan IPB, saran saya kita lanjutkan kerja sama dengan dasar undang-undang yang baru. Tidak harus menunggu undang-undang keluar, sudah ada draftnya, jadi tidak akan kemana-mana larinya," kata Meliadi.
Dengan demikian, lanjut Meliadi, IPB dan Kemenkop bisa menyusun bagaimana rencana induk ke depan bisa lebih bagus.
"Ini tawaran, kalau bisa kita bahas secara pendahuluan, itu cukup bagus," kata Meliadi.
Sementara itu, IPB berencana untuk mendirikan Pusat Studi Koperasi. Wakil Rektor IPB bidang Kerja Sama dan sistem informasi, Prof Doddik Ridho Nurrochmat mengatakan, rencana ini salah satu upaya IPB berkontribusi dalam mengembangkan koperasi melalui dunia pendidikan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018