Bandarlampung (Antaranews Megapolitan) - Gubernur Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo menerima audiensi Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan (KPPRB) Pesisir Timur Provinsi Lampung, di ruang kerja gubernur, di Bandarlampung, Senin, 27 Agustus 2018.
Dalam audiensi itu, hadir Noah Greenberg, Direktur Starling Resources, Emilia Litsinger pimpinan Eniviromental Defense Fund (EDP) Indonesia/Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL), dan Perwakilan YBUL M. Kahazali Harahap.
Menurut Gubernur Ridho Ficardo, Pemprov Lampung terus mengupayakan program pengembangan rajungan agar memiliki multiplier effect bagi masyarakat.
Program pengelolaan dan pengembangan yang terintegritas melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningfkatkan taraf hidup rakyat terutama nelayan.
"Dengan mengutamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan, jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat terutama nelayan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya," ujar gubernur dalam audiensi tersebut.
Gubernur Ridho juga berharap Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung (IPPRB) yang dibentuk pada tahun 2017, dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant, dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat berjalan baik.
Gubernur juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
"Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung," ujar Gubernur Ridho lagi.
Lebih dari 4.000 nelayan rajungan
Sementara itu, Kahazali Harahap memaparkan potensi rajungan yang cukup besar di Provinsi Lampung.
"Saat ini lebih dari 4.000 nelayan rajungan, 40 Miniplat (UMKM), 5 unit pengelolan ikan (UPI), dengan tenaga kerja masing-masing lebih dari 1.000 orang," papar M. Khazali.
Dijelaskannya juga, Lampung sebagai provinsi yang menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nilai ekspor rajungan Lampung senilai 500 miliar pada 2017. Dengan nilai tersebut Lampung berkontribusi pada sekitar 12 persen dari Produksi perikanan rajungan nasional.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Toni L Tobing mengungkapkan, ke depan Pemerintah Provinsi Lampung akan berupaya menjadikan rajungan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMD, sehingga dukungan terhadap sektor perikanan rajungan dapat ditingkatkan baik dari segi pengelolaan maupun anggaran. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Dalam audiensi itu, hadir Noah Greenberg, Direktur Starling Resources, Emilia Litsinger pimpinan Eniviromental Defense Fund (EDP) Indonesia/Yayasan Bina Usaha Lingkungan (YBUL), dan Perwakilan YBUL M. Kahazali Harahap.
Menurut Gubernur Ridho Ficardo, Pemprov Lampung terus mengupayakan program pengembangan rajungan agar memiliki multiplier effect bagi masyarakat.
Program pengelolaan dan pengembangan yang terintegritas melibatkan masyarakat diharapkan mampu meningfkatkan taraf hidup rakyat terutama nelayan.
"Dengan mengutamakan program padat karya, sebanyak mungkin melibatkan nelayan, jangan sampai penggunaan teknologi malah menghilangkan kesempatan bagi masyarakat terutama nelayan untuk bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya," ujar gubernur dalam audiensi tersebut.
Gubernur Ridho juga berharap Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Provinsi Lampung (IPPRB) yang dibentuk pada tahun 2017, dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan di antaranya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perwakilan nelayan, pembina, miniplant, dan UPI, akademisi, dan organisasi masyarakat dapat berjalan baik.
Gubernur juga mendorong implementasi dari rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan pesisir timur Lampung. Termasuk pula mempersiapkan kerangka kelembagaan pengelola perikanan rajungan Lampung.
"Kita menjaga sustainability (keberlanjutan) pengelolaan perikanan rajungan. Ini harus segera diimplementasikan. Kita harus membuat proses pengolahan perikanan rajungan dari hulu hingga ke hilir diolah di Lampung pada sentra industri pengolahan rajungan Provinsi Lampung," ujar Gubernur Ridho lagi.
Lebih dari 4.000 nelayan rajungan
Sementara itu, Kahazali Harahap memaparkan potensi rajungan yang cukup besar di Provinsi Lampung.
"Saat ini lebih dari 4.000 nelayan rajungan, 40 Miniplat (UMKM), 5 unit pengelolan ikan (UPI), dengan tenaga kerja masing-masing lebih dari 1.000 orang," papar M. Khazali.
Dijelaskannya juga, Lampung sebagai provinsi yang menjadi proyek percontohan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan yang pertama di Indonesia dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Nilai ekspor rajungan Lampung senilai 500 miliar pada 2017. Dengan nilai tersebut Lampung berkontribusi pada sekitar 12 persen dari Produksi perikanan rajungan nasional.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung Toni L Tobing mengungkapkan, ke depan Pemerintah Provinsi Lampung akan berupaya menjadikan rajungan sebagai komoditas prioritas dalam RPJMD, sehingga dukungan terhadap sektor perikanan rajungan dapat ditingkatkan baik dari segi pengelolaan maupun anggaran. (RLs/Humas Prov Lampung/ANT/BPJ).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018