Jakarta (Antaranews Megapolitan) - PP Muhammadiyah menyampaikan enam masukan tentang agenda strategis yang dapat menjadi bahan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan kepada pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno.
"Agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi pondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta moral-spiritual bangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai menerima kunjungan Prabowo-Sandiaga di Gedung Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Senin malam.
Enam poin itu merupakan hal yang sama disampaikan Muhammadiyah kepada Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Haedar menilai jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut.
Selain itu menurut dia harus menghindari primordialisme Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Baca: Jusuf Kalla masuk Tim Kampanye Jokowi-Maruf
"Kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa," ujarnya.
Hal itu menurut dia, termasuk di dalamnya dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
Ketiga menurut dia, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia.
"Hal itu agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.
Haedar mengatakan, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju.
Hal itu menurut dia termasuk dalam memanfaatkan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Baca: Prabowo: Sandiaga Uno pilihan terbaik sebagai cawapres
Poin kelima dia menjelaskan, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip tata pemerintahan yang baik serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi.
"Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut," ujarnya.
Keenam menurut dia, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam negeri, sebagai kekuatan strategis di dunia Islam dalam melindungi kepentingan serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar.
Haedar mengatakan kunjungan Prabowo-Sandiaga ke Muhammadiyah merupakan silaturahmi kebangsaan yang berguna bagi demokrasi di Indonesia.
Namun dia menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan keagamaan tidak berpolitik praktis karena menjadi tugas parpol yang berperan dalam proses kebangsaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Agama, Pancasila, dan Kebudayaan luhur bangsa Indonesia hendaknya menjadi pondasi nilai dan sumber inspirasi yang mendasar dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan strategis negara serta moral-spiritual bangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai menerima kunjungan Prabowo-Sandiaga di Gedung Dakwah Muhammadiyah, di Jakarta, Senin malam.
Enam poin itu merupakan hal yang sama disampaikan Muhammadiyah kepada Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Haedar menilai jangan sampai terdapat kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan luhur yang hidup dalam jati diri bangsa Indonesia tersebut.
Selain itu menurut dia harus menghindari primordialisme Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dapat meruntuhkan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Baca: Jusuf Kalla masuk Tim Kampanye Jokowi-Maruf
"Kedua, menegakkan kedaulatan negara di bidang politik, ekonomi, dan budaya termasuk dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui kebijakan-kebijakan strategis yang pro-rakyat dan mengutamakan hajat hidup bangsa," ujarnya.
Hal itu menurut dia, termasuk di dalamnya dalam menjaga kedaulatan negara dari penetrasi asing, menegakkan kedaulatan pangan, dan memutus mata-rantai ketergantungan impor yang merugikan kehidupan rakyat dan masa depan bangsa.
Ketiga menurut dia, mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi secara progresif dengan kebijakan-kebijakan yang berani khususnya dalam menghadapi sekelompok kecil yang menguasai ekonomi dan kekayaan Indonesia.
"Hal itu agar tidak merugikan hajat hidup mayoritas rakyat sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dan sila kelima Pancasila tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.
Haedar mengatakan, rekonstruksi pendidikan dan pembangunan sumberdaya manusia sebagai prioritas penting dalam kebijakan pemerintah ke depan untuk menjadikan Indonesia unggul dan berdaya-saing tinggi dengan negara-negara lain yang telah maju.
Hal itu menurut dia termasuk dalam memanfaatkan 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana amanat konstitusi.
Baca: Prabowo: Sandiaga Uno pilihan terbaik sebagai cawapres
Poin kelima dia menjelaskan, melakukan kebijakan reformasi birokrasi yang progresif dan sistemik dengan prinsip tata pemerintahan yang baik serta birokrasi pemerintahan untuk semua rakyat yang menjunjung tinggi meritokrasi.
"Dalam reformasi birokrasi tersebut penting menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda kebijakan utama sehingga pemerintahan bebas dari penyakit yang menghancurkan tatanan bangsa dan negara tersebut," ujarnya.
Keenam menurut dia, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dan berdaulat dalam negeri, sebagai kekuatan strategis di dunia Islam dalam melindungi kepentingan serta menjadikan Indonesia selaku negara dengan penduduk muslim terbesar.
Haedar mengatakan kunjungan Prabowo-Sandiaga ke Muhammadiyah merupakan silaturahmi kebangsaan yang berguna bagi demokrasi di Indonesia.
Namun dia menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan keagamaan tidak berpolitik praktis karena menjadi tugas parpol yang berperan dalam proses kebangsaan.
Editor : M.Ali Khumaini
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018