Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bogor, Jawa Barat Nurhayanti melantik dua kepala desa untuk Desa Sukaharja-Kecamatan Ciomas dan Desa Banjarwaru-Kecamatan Ciawi, menggantikan pejabat sebelumnya yang bermasalah hukum.
"Dua orang tersebut adalah Mahmud sebagai Kepala Desa Sukaharja dan Heni Nuryani sebagai Kepala Desa Banjarwaru," katanya di Cibinong, Jumat.
Menurut bupati pergantian dua Kepala Desa tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat setempat karena pendahulunya terkena sangkutan hukuman.
Oleh sebab itu, bupati meminta kepada duanya untuk belajar dari pengalaman tersebut. Pengalaman adalah guru terbaik yang akan membantu kita untuk bermuhasabah.
Dia juga berpesan agar berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok, fungsi maupun kewenangan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Dia juga berharap keduanya menuntaskan program-program yang sudah ada, serta mengembangkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait dana desa, dia mengingatkan penggunaannya harus sesuai dengan program skala prioritas yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat karena setiap tahun dilakukan pengawasan terhadap penetapan, evaluasi maupun pertanggungjawaban.
"Akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran setiap akhir tahun," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Dua orang tersebut adalah Mahmud sebagai Kepala Desa Sukaharja dan Heni Nuryani sebagai Kepala Desa Banjarwaru," katanya di Cibinong, Jumat.
Menurut bupati pergantian dua Kepala Desa tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat setempat karena pendahulunya terkena sangkutan hukuman.
Oleh sebab itu, bupati meminta kepada duanya untuk belajar dari pengalaman tersebut. Pengalaman adalah guru terbaik yang akan membantu kita untuk bermuhasabah.
Dia juga berpesan agar berhati-hati dalam menjalankan tugas pokok, fungsi maupun kewenangan agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Dia juga berharap keduanya menuntaskan program-program yang sudah ada, serta mengembangkan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.
Terkait dana desa, dia mengingatkan penggunaannya harus sesuai dengan program skala prioritas yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat karena setiap tahun dilakukan pengawasan terhadap penetapan, evaluasi maupun pertanggungjawaban.
"Akan ada audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran setiap akhir tahun," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018