Bogor (Antaranews Megapolitan) - Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, pemanfaatan Biomassa untuk energi masih rendah sekitar empat persen dari total potensi sekitar 32 ribu megawatt (MW).
"Potensi biomassa Indonesia untuk energi lebih dari 32 ribu megawatt, sampai saat ini yang dimanfaatkan baru 1.700 megawatt atau sekitar empat persen," kata Dodik dalam Konferensi Ilmu Biomassa Asia keenam di IPB Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Dodik mengatakan, Indonesia dikenal dunia memiliki potensi biomassa yang melimpah, seperti kayu, serasah, bahan organik, limbah pertani, sekam dan sebagainya. Dan biomassa tidak hanya untuk energi tetapi juga untuk biomaterial.
Dengan potensi yang melimpah, tetapi pemanfaatannya untuk energi dari biomassa sebagai energi terbarukan masih rendah dibanding negara-negara di Asia.
Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kenapa energi biomassa belum dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama, karena teknologinya.
"Teknologi ini harus betul-betul dikuasai, jangan saampai nanti kita mengganti PLTA dengan pembakit biomassa listriknya 'byar pet' (padam-red) karena ketersediaan biomassa yang tidak tersedia terus menerus," katanya.
Permasalahan kedua, lanjutnya, adalah penguasan teknologi, termasuk sumber bahan baku, agar memungkinkan potensi energi biomassa dikelola secara efisien, dan kompetitif dengan bahan bakar minyak (BBM).
Agar energi terbarukan dari biomassa ini bisa dioptimalkan, Dodik menyarakan ke depan ada beberapa prasyarat kebijakan yang dipelukan, salah satunya menggeser kebijakan satu harga BBM menjadi satu harga energi.
Ia mengatakan, kebijakan saat ini satu harga BBM kurang tepat. Karena daerah seperti Papua yang tidak memiliki sumber BBM, harus dikirim dari pulau lain, dan pemerintah akan mengeluarkan biaya biasa hanya untuk mendistribusikannya.
"Kebijakan satu harganya tetap, tapi jangan BBM, digeser menjadi satu harga energi. Ini akan mendorong energi biomassa berkembang di wilayah-wilayah tersebut," katanya.
Ia mengatakan, kebijakan satu harga energi ini mendorong berkembangnya potensi-potensi lokal seperti biomassa di daerah seperti Papua, dan wilayah Timur lainnya.
"Subsidi dialihkan untuk pengembangan regional energi terbarukan, termasuk biomassa," katanya.
Dodik menambahkan lewat biomassa ini bisa dikembangkan potensi biomassa daerah seperti Kaliandra, Nyampung, dan macam-macam tanaman lainnya. Sehingga di wilayah tersebut, dikembangkan energinya, dan setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan energi dari energi-energi biomassa yang disediakan di daerah setempat.
Jadi, lanjutnya, pemerintah tidak perlu mengirim BBM dari satu pulau ke pulau lainnya. Mengingat Indonesia memiliki 17 ribu pulau, dan hanya pulau-pulau tertentu seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera yang menghasilkan minyak. Masih ada pulau terpencil, terluar yang juga membutuhkan energi listrik sebagai penerangan.
"Salah satu solusi memenuhi kebutuhan energi itu adalah biomassa, karena biomassa relatif bisa tersedia di mana saja, mudah untuk dikumpulkan, efisien dan efektif," kata Dodik.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Potensi biomassa Indonesia untuk energi lebih dari 32 ribu megawatt, sampai saat ini yang dimanfaatkan baru 1.700 megawatt atau sekitar empat persen," kata Dodik dalam Konferensi Ilmu Biomassa Asia keenam di IPB Convention Center, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Dodik mengatakan, Indonesia dikenal dunia memiliki potensi biomassa yang melimpah, seperti kayu, serasah, bahan organik, limbah pertani, sekam dan sebagainya. Dan biomassa tidak hanya untuk energi tetapi juga untuk biomaterial.
Dengan potensi yang melimpah, tetapi pemanfaatannya untuk energi dari biomassa sebagai energi terbarukan masih rendah dibanding negara-negara di Asia.
Menurutnya, ada beberapa permasalahan yang menyebabkan kenapa energi biomassa belum dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama, karena teknologinya.
"Teknologi ini harus betul-betul dikuasai, jangan saampai nanti kita mengganti PLTA dengan pembakit biomassa listriknya 'byar pet' (padam-red) karena ketersediaan biomassa yang tidak tersedia terus menerus," katanya.
Permasalahan kedua, lanjutnya, adalah penguasan teknologi, termasuk sumber bahan baku, agar memungkinkan potensi energi biomassa dikelola secara efisien, dan kompetitif dengan bahan bakar minyak (BBM).
Agar energi terbarukan dari biomassa ini bisa dioptimalkan, Dodik menyarakan ke depan ada beberapa prasyarat kebijakan yang dipelukan, salah satunya menggeser kebijakan satu harga BBM menjadi satu harga energi.
Ia mengatakan, kebijakan saat ini satu harga BBM kurang tepat. Karena daerah seperti Papua yang tidak memiliki sumber BBM, harus dikirim dari pulau lain, dan pemerintah akan mengeluarkan biaya biasa hanya untuk mendistribusikannya.
"Kebijakan satu harganya tetap, tapi jangan BBM, digeser menjadi satu harga energi. Ini akan mendorong energi biomassa berkembang di wilayah-wilayah tersebut," katanya.
Ia mengatakan, kebijakan satu harga energi ini mendorong berkembangnya potensi-potensi lokal seperti biomassa di daerah seperti Papua, dan wilayah Timur lainnya.
"Subsidi dialihkan untuk pengembangan regional energi terbarukan, termasuk biomassa," katanya.
Dodik menambahkan lewat biomassa ini bisa dikembangkan potensi biomassa daerah seperti Kaliandra, Nyampung, dan macam-macam tanaman lainnya. Sehingga di wilayah tersebut, dikembangkan energinya, dan setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan energi dari energi-energi biomassa yang disediakan di daerah setempat.
Jadi, lanjutnya, pemerintah tidak perlu mengirim BBM dari satu pulau ke pulau lainnya. Mengingat Indonesia memiliki 17 ribu pulau, dan hanya pulau-pulau tertentu seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Sumatera yang menghasilkan minyak. Masih ada pulau terpencil, terluar yang juga membutuhkan energi listrik sebagai penerangan.
"Salah satu solusi memenuhi kebutuhan energi itu adalah biomassa, karena biomassa relatif bisa tersedia di mana saja, mudah untuk dikumpulkan, efisien dan efektif," kata Dodik.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018