Cibinong (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bogor, Jawa Barat, Nurhayanti melakukan koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan PTPN VIII untuk membangun 500 kios untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Puncak, Kecamatan Gunung Mas.
"Ini nantinya ada pembagian tugas dalam pembangunan dan dibagi menjadi dua tahapan pembangunan," kata Bupati Nurhayati di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Menurut dia pembangunan ini ada tiga pembagian yang menjadi skala meter bagian, antaranya pemerintah daerah akan mendirikan kurang lebih 500 kios.
Sedangkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI akan melakukan penataan area berikut dengan fasilitas keagamaan maupun jalan. Untuk PTPN VIII hanya sebagai pemilik tanah yang menyewakan lahan tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut maka pembangunan dapat berjalan yang dimulai dari September 2018 dpada tahap pertama.
Kemudian Januari 2019 masuk tahap kedua dimana pengerjaan penataan dan pembangunan pelebaran jalan dapat berlangsung.
"Ini adalah salah satu bentuk sinergisitas untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan pendapatan daerah," katanya.
Ia menambahkan secara regulasinya akan melakukan sistem bagi hasil yang didapat dari uang sewa pedagang kaki lima (PKL) tersebut.
Selain itu juga berasal dari kantong parkir pada beberapa tempat yang dikelola oleh pihak ketiga (swasta). Dengan adanya cara ini maka dapat dipastikan kawasan puncak dari segi pariwisata akan berkembang.
Namun untuk mensukseskan hal tersebut harus ada siatem pembaharuan dan pengelolaan yang baik. Itu tidak hanya dari elemen pemerintah daerahnya semata, tetapi juga masyarakat maupun PKL.
Sementara itu, Direktur Manajemen Aset PTPN VIII, Gunara, pertemuan tiga pihak yakni PUPR, Pemkab Bogor dan PTPN Gunung Mas, telah menyepakati pembangunan rest area sebagai relokasi PKL Gunung Mas akan menggunakan lahan seluas tujuh hektare.
Dan direncanakan, proyek tersebut akan mulai pada September 2018 dengan target selesai tahun 2019.
"Tujuh hektar keseluruhan, jumlahnya satu hektare untuk area parkiran dan sekitar 5,5 hektar itu untuk kawasan PKL," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ini nantinya ada pembagian tugas dalam pembangunan dan dibagi menjadi dua tahapan pembangunan," kata Bupati Nurhayati di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Menurut dia pembangunan ini ada tiga pembagian yang menjadi skala meter bagian, antaranya pemerintah daerah akan mendirikan kurang lebih 500 kios.
Sedangkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RI akan melakukan penataan area berikut dengan fasilitas keagamaan maupun jalan. Untuk PTPN VIII hanya sebagai pemilik tanah yang menyewakan lahan tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut maka pembangunan dapat berjalan yang dimulai dari September 2018 dpada tahap pertama.
Kemudian Januari 2019 masuk tahap kedua dimana pengerjaan penataan dan pembangunan pelebaran jalan dapat berlangsung.
"Ini adalah salah satu bentuk sinergisitas untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan pendapatan daerah," katanya.
Ia menambahkan secara regulasinya akan melakukan sistem bagi hasil yang didapat dari uang sewa pedagang kaki lima (PKL) tersebut.
Selain itu juga berasal dari kantong parkir pada beberapa tempat yang dikelola oleh pihak ketiga (swasta). Dengan adanya cara ini maka dapat dipastikan kawasan puncak dari segi pariwisata akan berkembang.
Namun untuk mensukseskan hal tersebut harus ada siatem pembaharuan dan pengelolaan yang baik. Itu tidak hanya dari elemen pemerintah daerahnya semata, tetapi juga masyarakat maupun PKL.
Sementara itu, Direktur Manajemen Aset PTPN VIII, Gunara, pertemuan tiga pihak yakni PUPR, Pemkab Bogor dan PTPN Gunung Mas, telah menyepakati pembangunan rest area sebagai relokasi PKL Gunung Mas akan menggunakan lahan seluas tujuh hektare.
Dan direncanakan, proyek tersebut akan mulai pada September 2018 dengan target selesai tahun 2019.
"Tujuh hektar keseluruhan, jumlahnya satu hektare untuk area parkiran dan sekitar 5,5 hektar itu untuk kawasan PKL," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018