Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, fokus perbaikan jalan tambang di tiga kecamatan, yakni Parungpanjang, Rumpin, dan Gunung Sindur dengan anggaran Rp18 hingga Rp22 miliar.
"Itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Dan kerusakan tersebut dikarenakan adanya truk pengangkut yang kelebihan muatan," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hassan di Cibinong, Kamis.
Dia menjelaskan permasalahan itu akan dibahas melalui rapat bersama Bupati Bogor Nurhayanti. Pasalnya, setiap tahun selalu terjadi kerusakan jalan tersebut.
Pada pembahasan itu, katanya, juga mengulas terkait dengan waktu operasional truk-truk perusahaan tambang.
Ia menyebut banyak kendaraan melebihi kapasitas muatan melalui jalan tersebut.
"Oleh sebab itu kerusakan pada badan jalan terus terjadi dan hingga saat ini semakin parah," katanya.
Terkait dengan persoalan tersebut, ada dua kubu warga yang berbeda pendapat.
Sebagian warga, terutama yang bekerja sebagai kuli tambang, menyebutkan bahwa muatan truk harus melebihi kapasitas agar upah yang mereka terima juga makin besar.
Warga yang tidak bekerja di tambang berpendapat bahwa aktivitas penambangan mengakibatkan kerusakan jalan.
Oleh karena perbedaan tersebut, Dinas PUPR bersama Pemerintah Kabupaten Bogor harus mengambil langkah tegas sebagai penyelesaian masalah.
"Itu masih kita rapatkan guna mengambil keputusan di mana truk-truk perusahaan tambang harus ada batasan waktu operasionalnya. Dan itu nantinya akan ada Peraturan Bupati Bogor sebagai dasar penguatan aturan," katanya.
Ia menambahkan permasalahan jalan tambang itu harus segera diselesaikan karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
Namun, katanya, pembangunan jalan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain, yaitu mengambil atau meminta sumber anggaran dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
Akan tetapi, katanya, hal itu belum terlaksana dengan baik karena adanya alasan mendasar.
"Tapi pada ketiga kecamatan itu juga ada jalan tambang milik provinsi, nah perlu adanya pemetaan awal guna menyikapinya. Itu akan ada pengecekan agar tidak salah bangun jalan," katanya.
Bupati Bogor Nurhayanti membenarkan rencana pembahasan waktu operasional truk-truk perusahaan tambang.
Kerusakan jalan itu, antara lain terlihat di sepanjang Jalan Raya Bunar, Kecamatan Parungpanjang.
Warga setempat juga mengeluhkan kerusakan jalan yang bahkan sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Itu diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Dan kerusakan tersebut dikarenakan adanya truk pengangkut yang kelebihan muatan," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hassan di Cibinong, Kamis.
Dia menjelaskan permasalahan itu akan dibahas melalui rapat bersama Bupati Bogor Nurhayanti. Pasalnya, setiap tahun selalu terjadi kerusakan jalan tersebut.
Pada pembahasan itu, katanya, juga mengulas terkait dengan waktu operasional truk-truk perusahaan tambang.
Ia menyebut banyak kendaraan melebihi kapasitas muatan melalui jalan tersebut.
"Oleh sebab itu kerusakan pada badan jalan terus terjadi dan hingga saat ini semakin parah," katanya.
Terkait dengan persoalan tersebut, ada dua kubu warga yang berbeda pendapat.
Sebagian warga, terutama yang bekerja sebagai kuli tambang, menyebutkan bahwa muatan truk harus melebihi kapasitas agar upah yang mereka terima juga makin besar.
Warga yang tidak bekerja di tambang berpendapat bahwa aktivitas penambangan mengakibatkan kerusakan jalan.
Oleh karena perbedaan tersebut, Dinas PUPR bersama Pemerintah Kabupaten Bogor harus mengambil langkah tegas sebagai penyelesaian masalah.
"Itu masih kita rapatkan guna mengambil keputusan di mana truk-truk perusahaan tambang harus ada batasan waktu operasionalnya. Dan itu nantinya akan ada Peraturan Bupati Bogor sebagai dasar penguatan aturan," katanya.
Ia menambahkan permasalahan jalan tambang itu harus segera diselesaikan karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
Namun, katanya, pembangunan jalan tersebut juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain, yaitu mengambil atau meminta sumber anggaran dari program tanggung jawab sosial perusahaan.
Akan tetapi, katanya, hal itu belum terlaksana dengan baik karena adanya alasan mendasar.
"Tapi pada ketiga kecamatan itu juga ada jalan tambang milik provinsi, nah perlu adanya pemetaan awal guna menyikapinya. Itu akan ada pengecekan agar tidak salah bangun jalan," katanya.
Bupati Bogor Nurhayanti membenarkan rencana pembahasan waktu operasional truk-truk perusahaan tambang.
Kerusakan jalan itu, antara lain terlihat di sepanjang Jalan Raya Bunar, Kecamatan Parungpanjang.
Warga setempat juga mengeluhkan kerusakan jalan yang bahkan sering mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, khususnya pada malam hari.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018