Mahasiswa dan alumni Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam keterangan tertulis diterima di Mataram, Kamis, sidang pendahuluan perkara Nomor 104/PUU-XXIII/2025 Tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Permohonan di lakukan oleh dua orang alumni dan mahasiswa FHISIP Universitas Mataram dari unit kegiatan Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi (Formasi). Para pemohon atas nama Yusron Ashalirrohman (Pemohon I), Roby Nurdiansyah (Pemohon II), Yudi Pratama Putra (Pemohon III), Muhammad Khairi Muslimin (Pemohon IV).
Sidang pendahuluan dihadiri secara luring oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV secara daring melalui zoom (daring). Sidang di laksanakan di Lantai 4 Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, dengan Majelis Panel Hakim Konstitusi 3 orang yakni, Ketua Majelis Panel Saldi Isra, Ridwan Mansyur, (Anggota Majelis Panel), dan Arsul Sani (Anggota Majelis Panel).
Sidang pendahuluan ini dilaksanakan dengan berjalan lancar, di akhir Hakim Panel MK memberi masukan dan saran dalam rangka penyempurnaan permohonan.
Baca juga: DECONSTITUTE sampaikan Amicus Curiae ke MK, Minta jeda 2 tahun pemilu pusat dan daerah
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025