Bogor (Antaranews Megapolitan) - Bupati Bogor Nurhayati memantau pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Bogor.
"Ini dilakukan pada 40 kecamatan dan berharap agar dalam pilkada ini dapat berjalan sesuai rencana, tanpa adanya kegaduhan yang tidak berarti," katanya di Cibinong, Bogor, Sabtu.
Menurut dia, aparat keamanan diwajibkan untuk melakukan pengawalan agar penyelenggaraan dapat berjalan aman dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan dari segi logistik maupun mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun dalam hal ini, katanya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga harus melakukan pemantauan di tingkat kecamatan.
"Oleh sebab itu dalam pendistribusian harus jelas dan tepat sasaran, jangan lagi ada permainan agar pemimpin yang nantinya menggantikannya akan memiliki kekuatan dari masyarakat untuk memajukan daerahnya," katanya.
Ia menambahkan dalam mekanisme ini juga terdapat aturan dimana yang tidak masuk daftar pemilih tetap bisa mengunakan KTP elektronik ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing sesuai dengan surat undangan yang diterima.
"Jangan sampai golput karena suara yang ada untuk kepemimpinan lima tahun ke depan, dan itu akan berpengaruh bila mana ada yang golput," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengatakan pendistribusian logistik?Pilkada 2018?tersebut dilakukan secara bertahap yang akan selesai sebelum H-2.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Ini dilakukan pada 40 kecamatan dan berharap agar dalam pilkada ini dapat berjalan sesuai rencana, tanpa adanya kegaduhan yang tidak berarti," katanya di Cibinong, Bogor, Sabtu.
Menurut dia, aparat keamanan diwajibkan untuk melakukan pengawalan agar penyelenggaraan dapat berjalan aman dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan dari segi logistik maupun mekanisme yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun dalam hal ini, katanya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) juga harus melakukan pemantauan di tingkat kecamatan.
"Oleh sebab itu dalam pendistribusian harus jelas dan tepat sasaran, jangan lagi ada permainan agar pemimpin yang nantinya menggantikannya akan memiliki kekuatan dari masyarakat untuk memajukan daerahnya," katanya.
Ia menambahkan dalam mekanisme ini juga terdapat aturan dimana yang tidak masuk daftar pemilih tetap bisa mengunakan KTP elektronik ataupun surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing sesuai dengan surat undangan yang diterima.
"Jangan sampai golput karena suara yang ada untuk kepemimpinan lima tahun ke depan, dan itu akan berpengaruh bila mana ada yang golput," katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengatakan pendistribusian logistik?Pilkada 2018?tersebut dilakukan secara bertahap yang akan selesai sebelum H-2.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018