Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten Dan Sekretariat DPRD Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke DPRD Kota Bekasi.
Kunjungan Kerja kedua daerah yang diterima oleh Ketua Baperda DPRD Kota Bekasi, sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi–Fraksi PAN Abdul Muin Hafidz yang membidangi Anggaran dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima, serta Pasar Tradisional dan didampingi Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP, Eni Widhiasuti.
"Kota Bekasi adalah sebagai Kota penyangga Ibu Kota, dan cara kami selalu menjadi pengontrol anggaran dan Pajak Asli Daerah dengan baik, seperti pajak Restoran, Parkir, dan BPHTB," kata Abdul Muin Hafidz.
Kunjungan Kedua Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kota Kupang itu karena tertarik dengan perkembangan Kota Bekasi. Kota Bekasi pada pertengahan Mei 2018 telah menjadi perhatian kembali dari kedua daerah tersebut.
Namun kata Abdul yang menjadi prioritas yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Prioritas belanja langsung contohnya untuk mengantisipasi kemacetan, kedua permukiman, ketiga adalah untuk Kartu Bekasi Sehat (KBS).
"Anggran Untuk kesehatan tahun ini sebesar Rp300 miliar, dimana tiap tahun ada peningkatan dan keempat adalah pendidikan serta pembangunan ” kata Abdul Muin paparnya.
Sementara itu Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon mengatakan tujuan kedatangan kami dari DPRD Kota Kupang ke Kota Bekasi ingin belajar bertukar pikiran terkait program penggunaan APBD 2018.
“Kota Kupang adalah ibu Kota Provinsi NTT, dan kami sangat tertarik dengan perkembangan Kota Bekasi. Oleh karena itu, kunjungan kami ingin mengetahui lebih rinci terkait pengelolaaan anggaran dalam Industri dan perdagangannya,” kata Jemari Yoseph
Diakuinya, Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang masih mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran untuk mempercantik dan menata sebuah pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional.
"Saat ini kami memasuki pengelolaan anggaran di Kupang adalah penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kami ingin, supaya Kota Kupang itu bisa lebih rapih. Kami selama ini belum bisa menata hal tersebut dengan baik tentang penataan dan pelaku usaha," katanya.
Dikatakannya para pelaku pedagang itu juga harus ditata, dan tentunya akan menghasilkan Pajak Asli Daerah (PAD) untuk Kota Kupang, kedua terkait pasar tradisonal, kami akui perbedaan penataan pasar tradisonal di Kota Bekasi sudah baik menghasilkan PAD , dengan Kota Kupang perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten H.E Sutisna menambahkan, " bahwa dari sekeretariat DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten sifatnya hanya pendampingan karena yang lebih berkompeten adalah anggota Badan Anggaran " katanya
“Dalam kunjungan ini, kami ingin berbagi mengetahui terkait anggaran juga yang dikelola Kota Bekasi melalibadan eksekutif DPRD Kota Bekasi untuk membahas badan anggaran. Karena kami dari DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten akan membentuk perubahan anggaran pada Juni 2018 mendatang,” Papar Sutisna
Oleh karena itu untuk memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mendampingi anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka menimba pengalaman, saling komunikasi terkait anggaran. Sebanyak 21 orang dan pendamping dari sekretariat delapan orang.
“Harapannya dengan kunjungan kerja ini, dari sisi perencanaan anggaran Kabupaten Pandeglang, Banten dapat lebih baik lagi. Meskipun dari aspek Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang dan Kota Bekasi tidak sama, namun kami melihat perencanaan di Kota Bekasi ini sangat bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut Sutisna, mengungkapkan saat ini ada 34 Kecamatan dan rencananya akan ada pemekaran Kecamatan baru. Sementara anggaran di Pandeglang, Banten lebih banyak ke pembangunan Infrastruktur yang paling diutamakan.
"Namun anggarannya saat ini masih relatif kecil, kami juga membagi APBD dengan kebutuhan belanja pegawai, kesejahteraan sosial," pungkasnya.
“Kami berharap dengan adanya Kunjungan Kerja (Kungker) DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten dengan DPRD Kota Bekasi Dan Pemerintah Kota Bekasi ini terus bersinergi terjalin komunikasi yang baik. Dan kami yakin, suatu saat dari Pihak Pemerintah Kota Bekasi akan berkunjung ke Pandeglang, Banten,” tutupnya. (ADV).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Kunjungan Kerja kedua daerah yang diterima oleh Ketua Baperda DPRD Kota Bekasi, sekaligus Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi–Fraksi PAN Abdul Muin Hafidz yang membidangi Anggaran dan pengelolaan Pedagang Kaki Lima, serta Pasar Tradisional dan didampingi Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi PDIP, Eni Widhiasuti.
"Kota Bekasi adalah sebagai Kota penyangga Ibu Kota, dan cara kami selalu menjadi pengontrol anggaran dan Pajak Asli Daerah dengan baik, seperti pajak Restoran, Parkir, dan BPHTB," kata Abdul Muin Hafidz.
Kunjungan Kedua Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kota Kupang itu karena tertarik dengan perkembangan Kota Bekasi. Kota Bekasi pada pertengahan Mei 2018 telah menjadi perhatian kembali dari kedua daerah tersebut.
Namun kata Abdul yang menjadi prioritas yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung. Prioritas belanja langsung contohnya untuk mengantisipasi kemacetan, kedua permukiman, ketiga adalah untuk Kartu Bekasi Sehat (KBS).
"Anggran Untuk kesehatan tahun ini sebesar Rp300 miliar, dimana tiap tahun ada peningkatan dan keempat adalah pendidikan serta pembangunan ” kata Abdul Muin paparnya.
Sementara itu Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar DPRD Kota Kupang, Jemari Yoseph Dogon mengatakan tujuan kedatangan kami dari DPRD Kota Kupang ke Kota Bekasi ingin belajar bertukar pikiran terkait program penggunaan APBD 2018.
“Kota Kupang adalah ibu Kota Provinsi NTT, dan kami sangat tertarik dengan perkembangan Kota Bekasi. Oleh karena itu, kunjungan kami ingin mengetahui lebih rinci terkait pengelolaaan anggaran dalam Industri dan perdagangannya,” kata Jemari Yoseph
Diakuinya, Pemerintah Kota Kupang dan DPRD Kota Kupang masih mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran untuk mempercantik dan menata sebuah pusat perbelanjaan, seperti pasar tradisional.
"Saat ini kami memasuki pengelolaan anggaran di Kupang adalah penanganan dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kami ingin, supaya Kota Kupang itu bisa lebih rapih. Kami selama ini belum bisa menata hal tersebut dengan baik tentang penataan dan pelaku usaha," katanya.
Dikatakannya para pelaku pedagang itu juga harus ditata, dan tentunya akan menghasilkan Pajak Asli Daerah (PAD) untuk Kota Kupang, kedua terkait pasar tradisonal, kami akui perbedaan penataan pasar tradisonal di Kota Bekasi sudah baik menghasilkan PAD , dengan Kota Kupang perbedaannya sangat jauh bagaikan langit dan bumi.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten H.E Sutisna menambahkan, " bahwa dari sekeretariat DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten sifatnya hanya pendampingan karena yang lebih berkompeten adalah anggota Badan Anggaran " katanya
“Dalam kunjungan ini, kami ingin berbagi mengetahui terkait anggaran juga yang dikelola Kota Bekasi melalibadan eksekutif DPRD Kota Bekasi untuk membahas badan anggaran. Karena kami dari DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten akan membentuk perubahan anggaran pada Juni 2018 mendatang,” Papar Sutisna
Oleh karena itu untuk memfasilitasi kegiatan DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang mendampingi anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka menimba pengalaman, saling komunikasi terkait anggaran. Sebanyak 21 orang dan pendamping dari sekretariat delapan orang.
“Harapannya dengan kunjungan kerja ini, dari sisi perencanaan anggaran Kabupaten Pandeglang, Banten dapat lebih baik lagi. Meskipun dari aspek Anggaran APBD Kabupaten Pandeglang dan Kota Bekasi tidak sama, namun kami melihat perencanaan di Kota Bekasi ini sangat bagus,” jelasnya.
Lebih lanjut Sutisna, mengungkapkan saat ini ada 34 Kecamatan dan rencananya akan ada pemekaran Kecamatan baru. Sementara anggaran di Pandeglang, Banten lebih banyak ke pembangunan Infrastruktur yang paling diutamakan.
"Namun anggarannya saat ini masih relatif kecil, kami juga membagi APBD dengan kebutuhan belanja pegawai, kesejahteraan sosial," pungkasnya.
“Kami berharap dengan adanya Kunjungan Kerja (Kungker) DPRD Kabupaten Pandeglang, Banten dengan DPRD Kota Bekasi Dan Pemerintah Kota Bekasi ini terus bersinergi terjalin komunikasi yang baik. Dan kami yakin, suatu saat dari Pihak Pemerintah Kota Bekasi akan berkunjung ke Pandeglang, Banten,” tutupnya. (ADV).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018