Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, terus mensosialisasikan program keluarga berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan pada daerah setempat.
"Hal tersebut dapat diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan peningkatan tahun 2017 sudah mencapai 2,8 persen," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Burhanudin di Cibinong, Rabu.
Menurut dia peningkatan tersebut dimulai dari 2010 jumlah penduduk sebesar 4,8 juta, dan mengalami peningkatan pada 2011 menjadi 4,9 juta jiwa. Sedangkan 2012 sebesar lima juta jiwa.
Namun pada Tahun 2013 sebesar 5,2 juta, dan 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,3 juta jiwa. Peningkatan juga terjadi pada 2015 sebesar 5,4 juta, dan 2016 menjadi 5,5 juta jiwa.
Dan pada data sementara dari Januari 2018 hingga saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah mengalami peningkatan mencapai 5,7 juta jiwa. Namun jumlah lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 1,39 persen.
Dalam peningkatan jumlah penduduk ini tidak mem?berdayakan masyarakat dengan baik. Sebaliknya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan seperti peningkatan kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Pasalnya dengan ketidakadaan hal tersebut maka kualitas kesehatan hingga pendidikan akan menjadi permasalahan utamanya. Selain itu dalam penekanan angka laju penduduk harus ada pengertian atau perhatian khusus.
Ia menambahkan dalam menyikapi masalah penekanan laju pertumbuhan juga harus memikirkan pengentasan masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Dikarenakan dengan adanya kawasan industri saat ini hanya mampu menangani 75 persen penduduk sebagai tenaga kerjanya.
Selain itu akan melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan sebagai akses utamanya, pemerataan sekolah, dan puskesmas. Ketiga unsur tersebut sudah selayaknya dilakukan agar pemerataan dapat terjadi.
Dan harus dilakukan bersinergi pada semua lini hingga tingkat desa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat desa menjadi peserta KB.
Lanjut Burhanudin menjelaskan dalam upaya ini harus segera terlaksa agar peningkatan laju pertumbuhan dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu minimnya pengertian tentang pernikahan dini.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Hal tersebut dapat diketahui dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan peningkatan tahun 2017 sudah mencapai 2,8 persen," kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bogor, Burhanudin di Cibinong, Rabu.
Menurut dia peningkatan tersebut dimulai dari 2010 jumlah penduduk sebesar 4,8 juta, dan mengalami peningkatan pada 2011 menjadi 4,9 juta jiwa. Sedangkan 2012 sebesar lima juta jiwa.
Namun pada Tahun 2013 sebesar 5,2 juta, dan 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 5,3 juta jiwa. Peningkatan juga terjadi pada 2015 sebesar 5,4 juta, dan 2016 menjadi 5,5 juta jiwa.
Dan pada data sementara dari Januari 2018 hingga saat ini, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sudah mengalami peningkatan mencapai 5,7 juta jiwa. Namun jumlah lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 1,39 persen.
Dalam peningkatan jumlah penduduk ini tidak mem?berdayakan masyarakat dengan baik. Sebaliknya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan seperti peningkatan kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, serta keterbatasan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
Pasalnya dengan ketidakadaan hal tersebut maka kualitas kesehatan hingga pendidikan akan menjadi permasalahan utamanya. Selain itu dalam penekanan angka laju penduduk harus ada pengertian atau perhatian khusus.
Ia menambahkan dalam menyikapi masalah penekanan laju pertumbuhan juga harus memikirkan pengentasan masyarakat dari keterpurukan ekonomi. Dikarenakan dengan adanya kawasan industri saat ini hanya mampu menangani 75 persen penduduk sebagai tenaga kerjanya.
Selain itu akan melakukan pembangunan infrastruktur berupa jalan sebagai akses utamanya, pemerataan sekolah, dan puskesmas. Ketiga unsur tersebut sudah selayaknya dilakukan agar pemerataan dapat terjadi.
Dan harus dilakukan bersinergi pada semua lini hingga tingkat desa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan motivasi masyarakat desa menjadi peserta KB.
Lanjut Burhanudin menjelaskan dalam upaya ini harus segera terlaksa agar peningkatan laju pertumbuhan dapat terselesaikan dengan baik. Selain itu minimnya pengertian tentang pernikahan dini.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018