Pakar telematika Roy Suryo menyebutkan penyidik Polda Metro Jaya mengajukan 26 pertanyaan kepada dirinya terkait kasus tuduhan dugaan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Ada sekitar 26 pertanyaan dan saya juga telah menyampaikan jawaban saya kepada penyidik, saya harap polisi bertugas secara profesional," katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Saat dikonfirmasi soal pertanyaan seputar apa saja yang ditanyakan oleh penyidik, Roy Suryo menyebutkan dirinya ditanyakan seputar riwayat hidupnya.
"Soal bagaimana dulu hidup saya, kisah saya, riwayat pendidikan saya, SD, SMP, SMA, ada ijazah semua. Kemudian, S1 UGM asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli. Saya jelaskan semua," katanya.
Roy Suryo juga menyebutkan penyidik mempertanyakan apa profesinya, bahkan penyidik juga menanyakan perjalanan hidupnya.
Selanjutnya, saat dikonfirmasi kapan pemanggilan kembali dirinya oleh Polda Metro Jaya, Roy Suryo menjawab belum mengetahui.
Belum ada, karena pemeriksaan saya selesai. Saya tidak minta berhenti atau dihentikan, tidak," katanya.
Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi).
"Klarifikasi saya tadi, Alhamdulillah berjalan cukup lancar, dari jam 10.00 WIB sampai dengan 'break' jam 12.00 WIB. Saya apresiasi kepada Polda Metro Jaya karena memberikan kita kesempatan yang sangat baik untuk melakukan Shalat Zuhur," katanya.
Roy Suryo menjelaskan dirinya baru dicecar sebanyak 24 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait klarifikasi Kamis ini.
Namun, dia mempertanyakan dalam undangan klarifikasi tersebut tidak ada nama siapa terlapornya.
"Padahal, sudah disebut dimana-mana, tapi dalam surat itu tak ada. Pasal-pasalnya banyak banget. Tapi, terlapor tak ada," kata Roy Suryo.
Selain agar dapat mengikuti bidding untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah, ia menuturkan bahwa legalitas juga penting bagi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan resmi dengan lebih mudah, sehingga dapat memiliki modal untuk menunjang usaha mereka.
"Modal masih menjadi penghambat utama, tentunya bagi ekspansi pasar (bagi UMKM). Apalagi ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang pasar itu sendiri serta persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku yang usaha yang lebih besar," ujar Maliki.
Ia mengatakan bahwa berdasarkan Mastercard Small Business Barometer Report 2025, total pelaku UMKM di Indonesia yang sudah mengakses pembiayaan kurang dari 30 persen.
Ia menuturkan bahwa para pelaku usaha yang belum mengakses kredit beralasan bahwa mereka tidak butuh, biaya mahal, bunga terlalu tinggi, atau tidak memiliki jaminan.
"Saya kira (permasalahan) ini relatif masih bisa kami intervensi nanti ke depan dengan program-program yang ada," kata Maliki.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2025