Cikarang (Antaranews Megapolitan) - Dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terhadap program tujuan pembangunan berkelanjutan atau "Sustainable Development Goals (SDGs)" dengan mengejar target pencapaian program pada tahun 2027.
"Mudah-mudahan di 2027 sudah tercapai semua di sini, karena program kami pun selaras dengan program global itu," kata Kabid Sosbud dan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bekasi Mohamad Irsan Frimansah di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan dari total 17 tujuan SDGs sejumlah program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi seperti program kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta industri inovasi dan infrastruktur.
"Ini program global. Jadi semuanya harus mendukung itu semua," katanya.
Irsan mengatakan Indonesia ditargetkan memenuhi seluruh tujuan SDGs tersebut pada tahun 2030 mendatang, untuk itu setiap daerah Kota/Kabupaten harus mampu mendukung program tersebut.
"Perpresnya sudah ada. Jadi kita harus mendukung semuanya. Kegiatan-kegiatan itu juga harus masuk di RPJMD nya," katanya.
Dia menambahkan seperti program penanggulangan kemiskinan Pemkab Bekasi yang selaras dengan SDGs dimana pihaknya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yakni Dinas Sosial.
"Salah satu goals dari SDGs itu ada di Dinas Sosial. Kita juga sedang mensinergiskan basis data terpadu. Jadi dengan itu kita akan sisir orang-orang miskin by name by address. Yang lainnya juga ada dan sama dengan program kerja di OPD lainnya," katanya.
Namun tidak seluruh tujuan SDGs dilaksanakan tiap daerah sebab dari masing-masing tujuan itu disesuaikan dengan potensi di masing-masing Kota/Kabupaten.
"Di kita atau tiap Kota/Kabupaten diminta membuat rencana aksi daerah (RAD). Kemudian dari RAD itu kita buat dalam bentuk matrik. Selanjutnya diserahkan ke Provinsi. Karena secara aturan yang menyiapkan RAD itu pemerintah provinsi. Jadi Kota/Kabupaten hanya menyusun dan menyerahkannya ke Provinsi," katanya.
SDGs ditetapkan oleh PBB pada 2015 lalu sebagai bentuk kesepakatan pembangunan global. Ada 193 negara yang hadir dalam pembentukan ini, termasuk Indonesia.
Di SDGs ada 17 tujuan atau goals di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri inovasi dan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan.
Selanjutnya keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Mudah-mudahan di 2027 sudah tercapai semua di sini, karena program kami pun selaras dengan program global itu," kata Kabid Sosbud dan Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bekasi Mohamad Irsan Frimansah di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan dari total 17 tujuan SDGs sejumlah program selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi seperti program kemiskinan, kesejahteraan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, serta industri inovasi dan infrastruktur.
"Ini program global. Jadi semuanya harus mendukung itu semua," katanya.
Irsan mengatakan Indonesia ditargetkan memenuhi seluruh tujuan SDGs tersebut pada tahun 2030 mendatang, untuk itu setiap daerah Kota/Kabupaten harus mampu mendukung program tersebut.
"Perpresnya sudah ada. Jadi kita harus mendukung semuanya. Kegiatan-kegiatan itu juga harus masuk di RPJMD nya," katanya.
Dia menambahkan seperti program penanggulangan kemiskinan Pemkab Bekasi yang selaras dengan SDGs dimana pihaknya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat yakni Dinas Sosial.
"Salah satu goals dari SDGs itu ada di Dinas Sosial. Kita juga sedang mensinergiskan basis data terpadu. Jadi dengan itu kita akan sisir orang-orang miskin by name by address. Yang lainnya juga ada dan sama dengan program kerja di OPD lainnya," katanya.
Namun tidak seluruh tujuan SDGs dilaksanakan tiap daerah sebab dari masing-masing tujuan itu disesuaikan dengan potensi di masing-masing Kota/Kabupaten.
"Di kita atau tiap Kota/Kabupaten diminta membuat rencana aksi daerah (RAD). Kemudian dari RAD itu kita buat dalam bentuk matrik. Selanjutnya diserahkan ke Provinsi. Karena secara aturan yang menyiapkan RAD itu pemerintah provinsi. Jadi Kota/Kabupaten hanya menyusun dan menyerahkannya ke Provinsi," katanya.
SDGs ditetapkan oleh PBB pada 2015 lalu sebagai bentuk kesepakatan pembangunan global. Ada 193 negara yang hadir dalam pembentukan ini, termasuk Indonesia.
Di SDGs ada 17 tujuan atau goals di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, industri inovasi dan infrastruktur, serta mengurangi kesenjangan.
Selanjutnya keberlanjutan kota dan komunitas, konsumsi dan produksi bertanggungjawab, aksi terhadap iklim, kehidupan bawah laut, kehidupan di darat, institusi peradilan yang kuat dan kedamaian, serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018