Depok (Antaranews Megapolitan) - Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat, memastikan distribusi logistik untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang digelar pada 27 Juni 2018 aman sehingga memenuhi semua kebutuhan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
"Karena logistik menjadi bagian penting, maka perlu dipersiapkan dan dilakukan perencanaan yang baik dan optimal mulai dari perencanaan, pengadaan, pengesetan, pengepakan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan pengembalian ke gudang harus dilakukan secara maksimal," kata Komisioner KPU Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Nana Sobarna di Depok, Senin.
Oleh karena itu, kata Nana, pihaknya mengadakan kegiatan Rapat Kerja ini tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen logistik agar terkelola dengan baik.
Ia mengatakan saat ini Pilgub Jabar sudah memasuki tahapan yang penting yaitu tahapan logistik. Tahapan logistik adalah menjadi bagian tahapan yang penting dan krusial karena memiliki makna dan peran yang luar biasa.
"Pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sejatinya adalah konversi suara menjadi kursi, dan mekanisme itu melalui logistik," kata Nana.
Dikatakannya yang perlu diperhatikan bahwa semangat kita dalam pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya harus tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- "Logistik pemilihan dibagi kepada 2 bagian yaitu perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya," jelasnya.
Logistik perlengkapan pemungutan suara terdiri dari ; kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat coblos dan TPS. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul, tanda pengenal, ballpoint, karet, lem perekat dan lain-lain.
"Anggota PPK/PPS harus betul-betul memastikan bahwa kebutuhan logistik di semua tingkatan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kota, dan menularkan pengetahuan terkait logistik ini kepada anggota yang lain," katanya.
Selain itu juga Anggota PPK/PPS yang membidangi logistik ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memastikan jangan sampai pada hari H nanti masih ada logistik yang kurang.
Sedangkan Komisioner KPU Kota Depok Nurhadi mengatakan suksesnya kegiatan tahapan Pilgub Jabar ini harus didukung oleh SDM penyelenggara ad hoc yang mumpuni, karenanya PPK/PPS harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing dirinya, agar semua dapat berjalan dengan baik.
"Disamping SDM yang mumpuni, kebersamaan dan persatuan diantara sesama penyelenggara ad hoc harus terus dipupuk dan dibina, karena semua penyelenggara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari semua tahapan yang ada," katanya.
Komisioner KPU Kota Depok Ahmad Arif mengatakan terkait logistik perlu ketelitian dan kecermatan dalam bekerja, agar semua tahapan termasuk tahapan logistik ini dapat terkelola dengan baik.
"Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan ini terjadi, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Harus diantisipasi sedini mungkin semua berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang ada," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Karena logistik menjadi bagian penting, maka perlu dipersiapkan dan dilakukan perencanaan yang baik dan optimal mulai dari perencanaan, pengadaan, pengesetan, pengepakan, pengelolaan, pendistribusian sampai dengan pengembalian ke gudang harus dilakukan secara maksimal," kata Komisioner KPU Divisi Umum, Keuangan, dan Logistik, Nana Sobarna di Depok, Senin.
Oleh karena itu, kata Nana, pihaknya mengadakan kegiatan Rapat Kerja ini tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan manajemen logistik agar terkelola dengan baik.
Ia mengatakan saat ini Pilgub Jabar sudah memasuki tahapan yang penting yaitu tahapan logistik. Tahapan logistik adalah menjadi bagian tahapan yang penting dan krusial karena memiliki makna dan peran yang luar biasa.
"Pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, sejatinya adalah konversi suara menjadi kursi, dan mekanisme itu melalui logistik," kata Nana.
Dikatakannya yang perlu diperhatikan bahwa semangat kita dalam pengelolaan logistik perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya harus tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
- "Logistik pemilihan dibagi kepada 2 bagian yaitu perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya," jelasnya.
Logistik perlengkapan pemungutan suara terdiri dari ; kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat coblos dan TPS. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya meliputi sampul, tanda pengenal, ballpoint, karet, lem perekat dan lain-lain.
"Anggota PPK/PPS harus betul-betul memastikan bahwa kebutuhan logistik di semua tingkatan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU Kota, dan menularkan pengetahuan terkait logistik ini kepada anggota yang lain," katanya.
Selain itu juga Anggota PPK/PPS yang membidangi logistik ini adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam memastikan jangan sampai pada hari H nanti masih ada logistik yang kurang.
Sedangkan Komisioner KPU Kota Depok Nurhadi mengatakan suksesnya kegiatan tahapan Pilgub Jabar ini harus didukung oleh SDM penyelenggara ad hoc yang mumpuni, karenanya PPK/PPS harus terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas masing-masing dirinya, agar semua dapat berjalan dengan baik.
"Disamping SDM yang mumpuni, kebersamaan dan persatuan diantara sesama penyelenggara ad hoc harus terus dipupuk dan dibina, karena semua penyelenggara adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari semua tahapan yang ada," katanya.
Komisioner KPU Kota Depok Ahmad Arif mengatakan terkait logistik perlu ketelitian dan kecermatan dalam bekerja, agar semua tahapan termasuk tahapan logistik ini dapat terkelola dengan baik.
"Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diharapkan dalam penyelenggaraan ini terjadi, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Harus diantisipasi sedini mungkin semua berjalan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum yang ada," jelasnya.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018