Cibinong, Bogor (Antaranews Megapolitan) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyatakan dari bulan Januari hingga April 2018 terdapat 371 bencana alam yang terjadi pada 40 kecamatan daerah setempat.
"Kejadian tersebut murni disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim yang ada pada daerah setempat," kata Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bogor Asep Usman, Rabu.
Menurut dia kejadian tersebut memang telah terjadi setiap tahun, tetapi pada saat ini terbilang cukup banyak dan bervariasi penyebabnya. Itu dapat terlihat pada kejadian di Kecamatan Jasinga beberapa minggu yang lalu, dimana telah terjadi bencana banjir dengan ketinggian 10 meter dari dasar sungai.
Dan banjir tersebut cuma dikarenakan adanya hujan selama dua jam, tetapi dapat merendam rumah, tiang listrik, hingga memutus jalan penghubung. Namun pada hari berikutnya aliran sungai sudah turun bahkan banyak anak-anak terlihat bermain air.
Selain itu pada sabtu sore (7/4) banjir bandang karena meluapnya kali Cipamingkis di Kampung Catang Malang Rawa Eyod Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada kejadian itu menghanyutkan delapan rumah warga delapan motor dan empat mobil yang hanyut terbawa arus.
Dalam bencana alam yang ada pada daerah setempat diduga karenanya banyaknya pembukaan lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan pariwisata modern, perumahan, dan industri, penambangan liar.
Namun secara pembangunan tersebut tidak melihat pada ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Pasalnya dari keterangan masyarakat 40 kecamatan menyebutkan banyaknya pembukaan lahan yang penggunaannya tidak mencerminkan adanya pemulihan untuk keseimbangan alam.
Sehingga dengan adanya kejadian antaranya tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya tersebut tidak hanya faktor alam tetapi manusianya. Namun dalam hal ini BPBD hanya bersifat penanganan bencana dan untuk hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.
Ia menambahkan dalam hal ini Institute Pertanian Bogor (IPB) juga melakukan analisa dan menemukan adanya 55 retakan tanah pada 40 kecamatan yang dapat menimbulkan terjadinya bencana alam.
Dan retakan tersebut memiliki diameter atau dimensi yang berbeda beda dimana banyak terdapat pada daerah pegunungan. Dengan adanya data tersebut tentunya pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat melakukan antisipasi dini.
Ini dilakukan agar masyarakat pada daerah setempat tidak menjadi korban. Selain itu BPBD Kabupaten Bogor tidak dapat berbuat banyak karenanya terbatasnya anggota, anggaran logistik, dan transportasi guna melakukan evakuasi.
"Ini dapat terlihat pada anggaran untuk logistik hanya Rp60 Juta untuk satu tahun, dan beberapa transportasi maupun peralatan pendukung yang sudah tidak layak pakai," katanya.
Lanjut Usman menjelaskan dalam hal ini memang ada bahasan dimana Kabupaten Bogor dianggap mampu dan layak dalam melakukan penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak, oleh sebab itu tidak ada solusi apapun dimana peran aktif dan kinerja sudah dimaksimalkan. Namun bila sumber daya manusia (SDM) diperbaharui dan adanya penambahan sebanyak 400 anggota maka akan lebih maksimal.
"Itu juga harus adanya pembaharuan sarana dan prasarana dimana sebagai pendukung vital dalam menangani bencana alam," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kejadian tersebut murni disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim yang ada pada daerah setempat," kata Kepala Seksi Logistik BPBD Kabupaten Bogor Asep Usman, Rabu.
Menurut dia kejadian tersebut memang telah terjadi setiap tahun, tetapi pada saat ini terbilang cukup banyak dan bervariasi penyebabnya. Itu dapat terlihat pada kejadian di Kecamatan Jasinga beberapa minggu yang lalu, dimana telah terjadi bencana banjir dengan ketinggian 10 meter dari dasar sungai.
Dan banjir tersebut cuma dikarenakan adanya hujan selama dua jam, tetapi dapat merendam rumah, tiang listrik, hingga memutus jalan penghubung. Namun pada hari berikutnya aliran sungai sudah turun bahkan banyak anak-anak terlihat bermain air.
Selain itu pada sabtu sore (7/4) banjir bandang karena meluapnya kali Cipamingkis di Kampung Catang Malang Rawa Eyod Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Pada kejadian itu menghanyutkan delapan rumah warga delapan motor dan empat mobil yang hanyut terbawa arus.
Dalam bencana alam yang ada pada daerah setempat diduga karenanya banyaknya pembukaan lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan pariwisata modern, perumahan, dan industri, penambangan liar.
Namun secara pembangunan tersebut tidak melihat pada ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku. Pasalnya dari keterangan masyarakat 40 kecamatan menyebutkan banyaknya pembukaan lahan yang penggunaannya tidak mencerminkan adanya pemulihan untuk keseimbangan alam.
Sehingga dengan adanya kejadian antaranya tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya tersebut tidak hanya faktor alam tetapi manusianya. Namun dalam hal ini BPBD hanya bersifat penanganan bencana dan untuk hal tersebut bukan menjadi kewenangannya.
Ia menambahkan dalam hal ini Institute Pertanian Bogor (IPB) juga melakukan analisa dan menemukan adanya 55 retakan tanah pada 40 kecamatan yang dapat menimbulkan terjadinya bencana alam.
Dan retakan tersebut memiliki diameter atau dimensi yang berbeda beda dimana banyak terdapat pada daerah pegunungan. Dengan adanya data tersebut tentunya pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat dapat melakukan antisipasi dini.
Ini dilakukan agar masyarakat pada daerah setempat tidak menjadi korban. Selain itu BPBD Kabupaten Bogor tidak dapat berbuat banyak karenanya terbatasnya anggota, anggaran logistik, dan transportasi guna melakukan evakuasi.
"Ini dapat terlihat pada anggaran untuk logistik hanya Rp60 Juta untuk satu tahun, dan beberapa transportasi maupun peralatan pendukung yang sudah tidak layak pakai," katanya.
Lanjut Usman menjelaskan dalam hal ini memang ada bahasan dimana Kabupaten Bogor dianggap mampu dan layak dalam melakukan penanganan bencana oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Tetapi pada kenyataannya sebenarnya tidak, oleh sebab itu tidak ada solusi apapun dimana peran aktif dan kinerja sudah dimaksimalkan. Namun bila sumber daya manusia (SDM) diperbaharui dan adanya penambahan sebanyak 400 anggota maka akan lebih maksimal.
"Itu juga harus adanya pembaharuan sarana dan prasarana dimana sebagai pendukung vital dalam menangani bencana alam," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018