Karawang (Antaranews Megapolitan) - Ketua DPC Gerindra Kabupaten Karawang Ajang Sopandi menyatakan pindahnya puluhan kader Gerindra ke Partai Hanura tidak akan mengganggu suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

"Sampai saat ini kami masih solid. Jadi perolehan suara pada Pilkada nanti tidak akan terganggu," katanya saat dihubungi di Karawang, Senin.

Ia menyatakan, orang-orang yang baru masuk ke Partai Hanura itu tidak seluruhnya tercatat sebagai kader atau pengurus tingkat kecamatan Partai Gerindra.

Ajang mengatakan sekelompok orang itu hanya mengklaim sebagai kader dan pengurus tingkat kecamatan Gerindra. Padahal mereka sebenarnya bukan kader militan dan pengurus Partai Gerindra.

"Kalau memang ada kader yang mau pindah partai, silakan saja. Tapi saya pastikan kalau mereka tidak tercatat sebagai pengurus partai tingkat kecamatan," kata dia.

Baca Juga: Kader Gerindra Karawang pindah ke Hanura

Puluhan kader dan pengurus tingkat kecamatan Partai Gerindra Karawang sebelumnya dikabarkan menyatakan keluar dan bergabung ke Partai Hanura.

Mantan Ketua Pengurus Anak Cabang Partai Gerindra Kecamatan Banyusari, Pendi mengatakan, keputusan pindah ke Hanura dinilai sebagai pilihan yang tepat.

"Karena kami ingin benar-benar berjuang atas nama hati nurani rakyat. Bukan atas diri sendiri atau kelompok," katanya.

Ditanya lebih lanjut mengenai alasan kepindahannya ke Partai Hanura, sejumlah kader eks Partai Gerindra itu tidak menyampaikan alasan secara jelas.

Mereka hanya menyebutkan kalau kepindahan ke Partai Gerindra merupakan sikap yang tepat.

Informasi yang dihimpun, puluhan kader dan pengurus tingkat kecamatan Partai Gerindra Karawang yang pindah ke Partai Hanura berasal dari 17 perwakilan Pengurus Anak Cabang Gerindra se-Karawang.

Mereka memutuskan pindah ke Hanura secara resmi, ditandai dengan deklarasi yang digelar pada Sabtu (24/3) di rumah salah seorang kader Gerindra Karawang, di Kecamatan Klari, Karawang.

Deklarasi digelar sebagai langkah dalam memantapkan diri untuk gabung bersama Partai Hanura. Langkah tersebut, merupakan hak politik pribadi sebagai warga negara dalam menentukan pilihannya.

Pewarta: M.Ali Khumaini

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018