Bogor (Antaranews Megapolitan) - Mahasiswa IPB mengharapkan adanya transparansi anggaran baik biaya perkuliahan maupun dana lainnya, harapan ini disampaikan dalam dialog dengan Rektor Dr Arif Satria, di Kampus Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam.
"UKT kita kayak mana sih, kita bayar uangnya kemana saja," kata Ketua BEM Kampus IPB Qudsy Ainul Fawaid.
Qudsy mewakili mahasiswa dari seluruh fakultas, termasuk diploma dan sekolah bisnis IPB untuk membacakan seluruh aspirasi yang telah dirangkum per fakultas.
Dari semua aspirasi yang masuk, persoalan UKT (uang kuliah tunggal) atau SPP muncul di setiap fakultas.
"UKT di Fakultas Kedokteran Hewan cukup tinggi dibebankan kepada mahasiswa," katanya.
Fakultas Kehutanan lanjut Qudsy menginginkan agar UKT lebih merakyat, serta mempertanyakan pemotongan dana sponsor. Begitu juga dengan mahasiswa diploma menginginkan adanya transparansi dalam SPP.
"Apakah IPB mempertimbangkan beban orangtua dalam menentukan UKT," kata Qudsy membacakan aspirasi dari mahasiswa.
UKT atau SPP mahasiswa IPB dihitung berdasarkan kemampuan orangtua, besaran gaji, dan beban tanggungan keluarga.
Selain transparansi anggaran, mahasiswa juga mengharapkan adanya perbaikan "green campus" seperti manajemen peminjaman sepeda yang diperbaiki, penyediaan stasiun pengisian air.
"Beli air mineral mahal sekarang, kalau ada stasiun pengisian air, mahasiswa bisa berhemat," kata Qudsy.
Dialog dengan Rektor IPB menandai 100 hari kerja rektor setelah dilantik 15 Desember 2017 lalu. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya sekaligus mendengarkan program dan perkembangan kerja yang telah dan akan dilakukan oleh rektor.
Rektor IPB DR Arif Satria tidak datang sendiri, tetapi membawa serta seluruh jajarannya mulai dari wakil rektor, hingga kepala biro dan departemen untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa.
Rektor memaparkan rencana kerja serta capaian awal yang telah dihasilkan selama Kepemimpinan seperti program bus kampus dan mobil listrik Rp1,- mulai hari ini. Dan mulai 1 April seluruh gedung perkuliahan di dramaga bebas biaya.
"Syarat dan ketentuan berlaku," kata Arif.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"UKT kita kayak mana sih, kita bayar uangnya kemana saja," kata Ketua BEM Kampus IPB Qudsy Ainul Fawaid.
Qudsy mewakili mahasiswa dari seluruh fakultas, termasuk diploma dan sekolah bisnis IPB untuk membacakan seluruh aspirasi yang telah dirangkum per fakultas.
Dari semua aspirasi yang masuk, persoalan UKT (uang kuliah tunggal) atau SPP muncul di setiap fakultas.
"UKT di Fakultas Kedokteran Hewan cukup tinggi dibebankan kepada mahasiswa," katanya.
Fakultas Kehutanan lanjut Qudsy menginginkan agar UKT lebih merakyat, serta mempertanyakan pemotongan dana sponsor. Begitu juga dengan mahasiswa diploma menginginkan adanya transparansi dalam SPP.
"Apakah IPB mempertimbangkan beban orangtua dalam menentukan UKT," kata Qudsy membacakan aspirasi dari mahasiswa.
UKT atau SPP mahasiswa IPB dihitung berdasarkan kemampuan orangtua, besaran gaji, dan beban tanggungan keluarga.
Selain transparansi anggaran, mahasiswa juga mengharapkan adanya perbaikan "green campus" seperti manajemen peminjaman sepeda yang diperbaiki, penyediaan stasiun pengisian air.
"Beli air mineral mahal sekarang, kalau ada stasiun pengisian air, mahasiswa bisa berhemat," kata Qudsy.
Dialog dengan Rektor IPB menandai 100 hari kerja rektor setelah dilantik 15 Desember 2017 lalu. Mahasiswa menyampaikan aspirasinya sekaligus mendengarkan program dan perkembangan kerja yang telah dan akan dilakukan oleh rektor.
Rektor IPB DR Arif Satria tidak datang sendiri, tetapi membawa serta seluruh jajarannya mulai dari wakil rektor, hingga kepala biro dan departemen untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi dari mahasiswa.
Rektor memaparkan rencana kerja serta capaian awal yang telah dihasilkan selama Kepemimpinan seperti program bus kampus dan mobil listrik Rp1,- mulai hari ini. Dan mulai 1 April seluruh gedung perkuliahan di dramaga bebas biaya.
"Syarat dan ketentuan berlaku," kata Arif.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018