Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arianto Hendrata menilai sejumlah penyelenggara kebijakan rekayasa lalu lintas ganjil-genap di wilayahnya per 12 Maret 2018 belum sepenuhnya siap secara sarana dan prasarana penunjang.
"Kebijakan ini (ganjil-genap) seperti dipaksakan, sementara infrastruktur seperti jalan alternatif, ketersediaan bus umum yang ideal belum sepenuhnya siap," katanya di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penyelenggara ganjil-genap dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), PT Jasa Marga dan sejumlah instansi terkait di daerah akan sulit meminta masyarakat untuk pindah ke angkutan umum massal bila kondisi angkutan umumnya masih belum ideal.
Data yang dihimpun pihaknya diketahui jumlah bus Transjabodetabek yang ada di Kota Bekasi menuju Jakarta belum sebanding dengan jumlah pengendara yang terdampak kebijakan ganjil-genap.
"Saat ini ada sekitar 8.000 unit kendaraan yang rutin melintasi GT (gerbang tol) Bekasi Barat dan GT Bekasi Timur yang mengarah ke Jakarta, mereka yang akan terdampak ganjil genap, sementara angkutan umum yang tersedia di sekitar gerbang tol hanya berkisar 40 unit," katanya.
Sementara itu, opsi lain pengendara yang tidak tertampung bus umum massal diprediksi akan beralih ke sejumlah gerbang tol lain seperti GT Pondokgede, GT Jatibening, GT Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan lainnya.
"Namun sejumlah jalan arteri di Kota Bekaasi masih belum sanggup menampung sekitar 25 persen kendaraan yang terdampak ganjil-genap, sebab masih ada titik kemacetan eksisting yang belum terbenahi selama ini, seperti di Jalan KH Noer Alie Kalimalang, Jalan Raya Jatiwaringin, Jalan Raya Jatiasih-Pekayon dan lainnya," katanya.
Dikatakan Ariyanto, alternatif lain dengan mengulur waktu pemberangkatan menuju Jakarta di luar waktu ganjil-genap pada siang hari akan berdampak pada produktivitas kinerja pegawai.
"Mengulur waktu pemberangkatan ke tempat kerja sepertinya bukan hal yang diprioritaskan pengendara," katanya.
Ariyanto menilai, kebijakan ganjil-genap terkensan dipaksakan di tengah situasi kemacetan parah di dalam Kota Bekasi saat ini sebagai imbas dari sejumlah proyek infrastruktur publik di lintasan tol.
"Kalau ada infrastruktur baru setelah selesainya proyek Light Rail Transit dan Jakarta Elevated II selesai, baru masyarakat bisa diarahkan ke sana," katanya.
"Jangan kami (warga Bekasi) dikorbankan untuk kegiatan uji coba ini, sebab kepentingan BPTJ sebenarnya adalah mendongkrak jumlah penumpang Transjakarta," katanya.
Pihaknya juga meminta Dishub Kota Bekasi untuk bersikap tegas terhadap otonomi daerah dalam mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang terjadi sebelum uji coba ganjil-genap dilaksanakan.
"Saya dengar dari Dishub, BPTJ siap berikan bus berapapun jumlahnya ke Bekasi. Dishub Kota Bekasi sebagai penguasa wilayah (dalam hal manajemen lalu lintas) seolah-olah harus nurut pada instruksi BPTJ, seharusnya Dishub kita dilibatkan dalam memutuskan kebijakan untuk diukur untung rugi kebijakan pusat di daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Kebijakan ini (ganjil-genap) seperti dipaksakan, sementara infrastruktur seperti jalan alternatif, ketersediaan bus umum yang ideal belum sepenuhnya siap," katanya di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, penyelenggara ganjil-genap dalam hal ini Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), PT Jasa Marga dan sejumlah instansi terkait di daerah akan sulit meminta masyarakat untuk pindah ke angkutan umum massal bila kondisi angkutan umumnya masih belum ideal.
Data yang dihimpun pihaknya diketahui jumlah bus Transjabodetabek yang ada di Kota Bekasi menuju Jakarta belum sebanding dengan jumlah pengendara yang terdampak kebijakan ganjil-genap.
"Saat ini ada sekitar 8.000 unit kendaraan yang rutin melintasi GT (gerbang tol) Bekasi Barat dan GT Bekasi Timur yang mengarah ke Jakarta, mereka yang akan terdampak ganjil genap, sementara angkutan umum yang tersedia di sekitar gerbang tol hanya berkisar 40 unit," katanya.
Sementara itu, opsi lain pengendara yang tidak tertampung bus umum massal diprediksi akan beralih ke sejumlah gerbang tol lain seperti GT Pondokgede, GT Jatibening, GT Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan lainnya.
"Namun sejumlah jalan arteri di Kota Bekaasi masih belum sanggup menampung sekitar 25 persen kendaraan yang terdampak ganjil-genap, sebab masih ada titik kemacetan eksisting yang belum terbenahi selama ini, seperti di Jalan KH Noer Alie Kalimalang, Jalan Raya Jatiwaringin, Jalan Raya Jatiasih-Pekayon dan lainnya," katanya.
Dikatakan Ariyanto, alternatif lain dengan mengulur waktu pemberangkatan menuju Jakarta di luar waktu ganjil-genap pada siang hari akan berdampak pada produktivitas kinerja pegawai.
"Mengulur waktu pemberangkatan ke tempat kerja sepertinya bukan hal yang diprioritaskan pengendara," katanya.
Ariyanto menilai, kebijakan ganjil-genap terkensan dipaksakan di tengah situasi kemacetan parah di dalam Kota Bekasi saat ini sebagai imbas dari sejumlah proyek infrastruktur publik di lintasan tol.
"Kalau ada infrastruktur baru setelah selesainya proyek Light Rail Transit dan Jakarta Elevated II selesai, baru masyarakat bisa diarahkan ke sana," katanya.
"Jangan kami (warga Bekasi) dikorbankan untuk kegiatan uji coba ini, sebab kepentingan BPTJ sebenarnya adalah mendongkrak jumlah penumpang Transjakarta," katanya.
Pihaknya juga meminta Dishub Kota Bekasi untuk bersikap tegas terhadap otonomi daerah dalam mengantisipasi segala kemungkinan negatif yang terjadi sebelum uji coba ganjil-genap dilaksanakan.
"Saya dengar dari Dishub, BPTJ siap berikan bus berapapun jumlahnya ke Bekasi. Dishub Kota Bekasi sebagai penguasa wilayah (dalam hal manajemen lalu lintas) seolah-olah harus nurut pada instruksi BPTJ, seharusnya Dishub kita dilibatkan dalam memutuskan kebijakan untuk diukur untung rugi kebijakan pusat di daerah," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018