Cikarang, Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menyatakan 135 anak penderita gizi buruk telah tertangani dengan baik.
"Gizi buruk yang ada pada daerah setempat biasa menyerang anak usia 0-5 tahun dan itu biasanya dikarenakan faktor ekonomi orang tua maupun kurangnya pengetahuan tentang gizi," kata Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi, Sri Enny di Kabupaten Bekasi, Kamis.
Ia mengatakan data tersebut diambil dari 44 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Tahun 2017.
Menurut dia pada 2018, petugas Puskesmas di 23 kecamatan dan 186 desa masih melakukan pendataan ulang yang dimana agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran.
Dalam penanganan gizi buruk tersebut dengan cara memberikan asupan vitamin, suplemen makanan dan obat-obatan yang bertujuan sebagai pengganti metabolisme tubuh.
Pasalnya, dalam penanganan pada kasus gizi buruk ini lebih menekanan kepada pengembalian fungsi tubuh anak dengan meningkatkan metanolisme.
Kemudian setelah dilakukan tahapan pengembalian antibody (metabolisme tubuh) maka selanjutnya lebih kepada asupan makanan bagi anak-anak sesuai tingkatan umur.
Dengan adanya dua tahapan tersebut maka akan lebih terstruktur guna menangani kasus tersebut. Dan nantinya akan memudahkan petugas kesehatan tingkat Puskesmas dalam penanganan lanjutan.
Ia menambahkan persoalan ini memang cukup krusial, dimana masih banyak anak pada daerah Kabupaten Bekasi yang belum tentu mendapatkan asupan gizi.
Namun dalam upaya tersebut, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan perhatian agar tumbuh kembang anak akan menjadi lebih baik.
Selain itu, upaya tersebut langsung diambilkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tetapi hal itu juga dapat melalui kegiatan `corporate social responsibility` (CSR).
Itu artinya bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. Dan tentunya tudak hanya masalah lingkungan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan semata. Namun lebih komplek dan dapat berguna bagi masyarakat.
Lanjut Sri Enny menjelaskan dalam upaya tersebut adalah salah satu tanggungjawab dari pemerintah dimana untuk menunjang kepentingan masyarakat.
Selain itu, penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang kesehatan memang perlu diperhatikan secara mendetail. Pasalnya masih banyak permasalahan tidak hanya gizi buruk yang harus dapat diperhatikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Gizi buruk yang ada pada daerah setempat biasa menyerang anak usia 0-5 tahun dan itu biasanya dikarenakan faktor ekonomi orang tua maupun kurangnya pengetahuan tentang gizi," kata Kepala Dinkes Kabupaten Bekasi, Sri Enny di Kabupaten Bekasi, Kamis.
Ia mengatakan data tersebut diambil dari 44 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Tahun 2017.
Menurut dia pada 2018, petugas Puskesmas di 23 kecamatan dan 186 desa masih melakukan pendataan ulang yang dimana agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran.
Dalam penanganan gizi buruk tersebut dengan cara memberikan asupan vitamin, suplemen makanan dan obat-obatan yang bertujuan sebagai pengganti metabolisme tubuh.
Pasalnya, dalam penanganan pada kasus gizi buruk ini lebih menekanan kepada pengembalian fungsi tubuh anak dengan meningkatkan metanolisme.
Kemudian setelah dilakukan tahapan pengembalian antibody (metabolisme tubuh) maka selanjutnya lebih kepada asupan makanan bagi anak-anak sesuai tingkatan umur.
Dengan adanya dua tahapan tersebut maka akan lebih terstruktur guna menangani kasus tersebut. Dan nantinya akan memudahkan petugas kesehatan tingkat Puskesmas dalam penanganan lanjutan.
Ia menambahkan persoalan ini memang cukup krusial, dimana masih banyak anak pada daerah Kabupaten Bekasi yang belum tentu mendapatkan asupan gizi.
Namun dalam upaya tersebut, pemerintah daerah terus melakukan pendataan dan perhatian agar tumbuh kembang anak akan menjadi lebih baik.
Selain itu, upaya tersebut langsung diambilkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tetapi hal itu juga dapat melalui kegiatan `corporate social responsibility` (CSR).
Itu artinya bahwa perusahaan memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar. Dan tentunya tudak hanya masalah lingkungan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, kesehatan semata. Namun lebih komplek dan dapat berguna bagi masyarakat.
Lanjut Sri Enny menjelaskan dalam upaya tersebut adalah salah satu tanggungjawab dari pemerintah dimana untuk menunjang kepentingan masyarakat.
Selain itu, penyelenggaraan pemerintah daerah pada bidang kesehatan memang perlu diperhatikan secara mendetail. Pasalnya masih banyak permasalahan tidak hanya gizi buruk yang harus dapat diperhatikan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018