Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai menjalin koordinasi dengan sejumlah pengelola apartemen di wilayahnya dalam rangka agenda pemutakhiran data pemilih (Mutarlih) Pilkada serentak 2018.
"Saya sudah meminta seluruh personel Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar berkoordinasi dengan pengelola apartemen dan perumahan ekslusif di wilayah mereka," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, seluruh pernghuni aparatemen diharapkan bisa mempersiapkan diri menghadapi program nasional Pencocokan dan penelitian (Coklit) serentak.
Menurut Syafrudin, koordinasi dengan pihak pengelola kawasan itu sangat penting untuk memudahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam bertugas.
"Kami inginnya seluruhnya warga pemilih yang tinggal di apartemen maupun perumahan ekslusif lebih mudah ditemui guna keperluan pendataan," katanya.
Pelaksanaan Coklit akan dimulai pada Sabtu (20/1) dengan menyasar 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.
Dikatakan Syafrudin, tahapan ini merupakan acuan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019.
"Dari tahapan ini kami bisa menentukan Data pemilih Tetap (DPT) untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya,'' katanya.
Menurut Syafrudin, petugas harus benar-benar bisa memastikan seluruh warga di Kota Bekasi yang memiliki hak pilih di Pilkada serentak 2018 nanti terdata.
"Selama tahapan Coklit harus benar-benar didata sehingga tak ada satupun terlewati masuk dalam DPT," katanya.
Menurut dia, data pemilih merupakan sesuatu hal yang kerap dipermasalahkan dan rawan menimbulkan konflik.
Bahkan, kata dia, tidak jarang masalah ini menjadi bahan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh setiap tim Paslon atau partai politik peserta Pimilu yang berlangsung di daerah.
''Selain masalah data pemilih, isu lain yang rawan gugatan juga kerap terjadi di tahapan pemungutan dan hitung suara. Untuk menghindari hal ini kami juga ingatkan, setiap personel PPDP jangan sampai terlibat dengan kepentingan Parpol peserta,'' katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Saya sudah meminta seluruh personel Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar berkoordinasi dengan pengelola apartemen dan perumahan ekslusif di wilayah mereka," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, seluruh pernghuni aparatemen diharapkan bisa mempersiapkan diri menghadapi program nasional Pencocokan dan penelitian (Coklit) serentak.
Menurut Syafrudin, koordinasi dengan pihak pengelola kawasan itu sangat penting untuk memudahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam bertugas.
"Kami inginnya seluruhnya warga pemilih yang tinggal di apartemen maupun perumahan ekslusif lebih mudah ditemui guna keperluan pendataan," katanya.
Pelaksanaan Coklit akan dimulai pada Sabtu (20/1) dengan menyasar 12 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Bekasi.
Dikatakan Syafrudin, tahapan ini merupakan acuan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu Presiden 2019.
"Dari tahapan ini kami bisa menentukan Data pemilih Tetap (DPT) untuk masyarakat menggunakan hak pilihnya,'' katanya.
Menurut Syafrudin, petugas harus benar-benar bisa memastikan seluruh warga di Kota Bekasi yang memiliki hak pilih di Pilkada serentak 2018 nanti terdata.
"Selama tahapan Coklit harus benar-benar didata sehingga tak ada satupun terlewati masuk dalam DPT," katanya.
Menurut dia, data pemilih merupakan sesuatu hal yang kerap dipermasalahkan dan rawan menimbulkan konflik.
Bahkan, kata dia, tidak jarang masalah ini menjadi bahan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh setiap tim Paslon atau partai politik peserta Pimilu yang berlangsung di daerah.
''Selain masalah data pemilih, isu lain yang rawan gugatan juga kerap terjadi di tahapan pemungutan dan hitung suara. Untuk menghindari hal ini kami juga ingatkan, setiap personel PPDP jangan sampai terlibat dengan kepentingan Parpol peserta,'' katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018