Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, memilih Rumah sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat guna menjaga netralitas hasil tes kesehatan para kandidat Pilkada 2018.
"Sengaja dilakukan di RSPAD atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, rekomendasi IDI tersebut didasari atas adanya rencana kandidat petahana dari partai Golkar Rahmat Effendi yang akan kembali ikut bersaing dalam Pilkada Juni 2018.
"Karena harus di rumah sakit pemerintah tipe A. Kita punya Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Chasbullah. Karena ada kandidat petahana, khawatir hasil tidak objektif kalau dilakukan di Kota Bekasi," katanya.
Dikatakan Syafrudin, agenda tes kesehatan di RSPAD akan berlangsung pada 12 Januari 2018 dan dilanjutkan dengan psikotes di rumah sakit yang sama pada 13 Januari 2018.
"Pilkada sebelumnya juga kita lakukan di RSPAD juga," katanya.
Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikotes akan berupa rekomendasi apakah kandidat dinyatakan sehat atau tidak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Tapi kalau nyatanya ketahuan positif narkoba, kepesertaan langsung gagal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
"Sengaja dilakukan di RSPAD atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi," kata Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin di Bekasi, Selasa.
Menurut dia, rekomendasi IDI tersebut didasari atas adanya rencana kandidat petahana dari partai Golkar Rahmat Effendi yang akan kembali ikut bersaing dalam Pilkada Juni 2018.
"Karena harus di rumah sakit pemerintah tipe A. Kita punya Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Chasbullah. Karena ada kandidat petahana, khawatir hasil tidak objektif kalau dilakukan di Kota Bekasi," katanya.
Dikatakan Syafrudin, agenda tes kesehatan di RSPAD akan berlangsung pada 12 Januari 2018 dan dilanjutkan dengan psikotes di rumah sakit yang sama pada 13 Januari 2018.
"Pilkada sebelumnya juga kita lakukan di RSPAD juga," katanya.
Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikotes akan berupa rekomendasi apakah kandidat dinyatakan sehat atau tidak untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama lima tahun ke depan.
"Tapi kalau nyatanya ketahuan positif narkoba, kepesertaan langsung gagal," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018