Bandarlampung (Antaranews Megapolitan-Bogor) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang terus dilakukan Gubernur Muhammad Ridho Ficardo telah berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai itu.
Hal itu terungkap dalam 'Press Release' Badan Pusat Statistik Pusat bersama Provinsi Seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Lantai 3, Kantor BPS Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (2/1/2018).
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat bahwa angka kemiskinan Lampung pada September 2017 turun 13,04 persen.
Angka ini lebih tinggi dari nasional yang tercatat 10,12 persen. Penurunan kemiskinan di Lampung juga mengungguli sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Aceh.
Selama periode Maret-September 2017, Jumlah Penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 16,35 ribu orang (dari 228,32 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 211,97 ribu orang pada September 2017).
Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 31,64 ribu orang (dari 903,41 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 871,77 ribu orang pada September 2017). Dengan kata lain, telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 47,99 ribu jiwa.
Persentase kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami tren menurun. Ini menjadi hal yang baik bagi kinerja pemerintah daerah.
Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung ini juga sejalan dengan yang terjadi pada tingkat Nasional, namun penurunan angka Kemiskinan Provinsi Lampung lebih cepat. Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung semakin sempit.
Bukan hanya itu, selama Periode Maret 2017-September 2017, garis kemiskinan naik Rp5.301 (1,38 persen) yaitu dari Rp384.882 per kapita per bulan pada maret 2017 menjadi Rp390.183 perkapita perbulan pada September 2017.
Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin, khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mampu megimbangi kenaikan harga meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan.
Inflasi Kota Bandarlampung
Sementara itu untuk inflasi, Kota Bandarlampung mengalami inflasi sebesar 0,47 persen karena adanya kenaikan Indeks Harga konsumen (IHK) dari 130,70 pada November 2017 menjadi 131,31 pada Desember 2017.
Di mana Kota Bandarlampung menempati peringkat ke-66 dari 82 Kota yang diamati perkembangan harganya dan seluruh kota mengalami Inflasi.
Kelompok Bahan Makanan mengalami Inflasi Tertinggi sebesar 1,41 persen pada Desember 2017, dengan Komoditas Cabai Merah 0,16 persen, Telur Ayam Ras 0,08 persen, dan Beras 0,14 persen yang dominan memberikan andil Inflansi.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum menyampaikan bahwa beras memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kemiskinan.
"Dengan adanya pembagian rastra mempengaruhi jumlah penduduk miskin, artinya beras yang begitu banyak pengaruhnya, ada pendistribusian rastra sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan juga bisa menurunkan tingkat harga beras," katanya.
"Kalau inflasi kan setiap bulan kita hitung, jika dibandingkan dengan bulan November 2017 memang terjadi peningkatan, karena Desember terdapat perayaan Natal dan Tahun Baru. Tapi karena TPID kita juga berperan, sehingga bisa mengendalikan harga jadi kita mendapatkan inflasi yang cukup rendah," ujar Yeane pula.
BPS baru merilis angka kemiskinan untuk Provinsi. "Nanti akan ada kabupaten/kota. Kita akan melakukan pendataannya bulan Maret sampai September," jelasnya. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018
Hal itu terungkap dalam 'Press Release' Badan Pusat Statistik Pusat bersama Provinsi Seluruh Indonesia, yang dilaksanakan di Lantai 3, Kantor BPS Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa (2/1/2018).
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung mencatat bahwa angka kemiskinan Lampung pada September 2017 turun 13,04 persen.
Angka ini lebih tinggi dari nasional yang tercatat 10,12 persen. Penurunan kemiskinan di Lampung juga mengungguli sejumlah Provinsi di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Aceh.
Selama periode Maret-September 2017, Jumlah Penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 16,35 ribu orang (dari 228,32 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 211,97 ribu orang pada September 2017).
Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 31,64 ribu orang (dari 903,41 ribu orang pada Maret 2017 menjadi 871,77 ribu orang pada September 2017). Dengan kata lain, telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sekitar 47,99 ribu jiwa.
Persentase kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami tren menurun. Ini menjadi hal yang baik bagi kinerja pemerintah daerah.
Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung ini juga sejalan dengan yang terjadi pada tingkat Nasional, namun penurunan angka Kemiskinan Provinsi Lampung lebih cepat. Dengan demikian, gap antara angka kemiskinan nasional dengan Lampung semakin sempit.
Bukan hanya itu, selama Periode Maret 2017-September 2017, garis kemiskinan naik Rp5.301 (1,38 persen) yaitu dari Rp384.882 per kapita per bulan pada maret 2017 menjadi Rp390.183 perkapita perbulan pada September 2017.
Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin, khususnya mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan mampu megimbangi kenaikan harga meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan.
Inflasi Kota Bandarlampung
Sementara itu untuk inflasi, Kota Bandarlampung mengalami inflasi sebesar 0,47 persen karena adanya kenaikan Indeks Harga konsumen (IHK) dari 130,70 pada November 2017 menjadi 131,31 pada Desember 2017.
Di mana Kota Bandarlampung menempati peringkat ke-66 dari 82 Kota yang diamati perkembangan harganya dan seluruh kota mengalami Inflasi.
Kelompok Bahan Makanan mengalami Inflasi Tertinggi sebesar 1,41 persen pada Desember 2017, dengan Komoditas Cabai Merah 0,16 persen, Telur Ayam Ras 0,08 persen, dan Beras 0,14 persen yang dominan memberikan andil Inflansi.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Yeane Irmaningrum menyampaikan bahwa beras memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat Kemiskinan.
"Dengan adanya pembagian rastra mempengaruhi jumlah penduduk miskin, artinya beras yang begitu banyak pengaruhnya, ada pendistribusian rastra sehingga bisa menurunkan tingkat kemiskinan juga bisa menurunkan tingkat harga beras," katanya.
"Kalau inflasi kan setiap bulan kita hitung, jika dibandingkan dengan bulan November 2017 memang terjadi peningkatan, karena Desember terdapat perayaan Natal dan Tahun Baru. Tapi karena TPID kita juga berperan, sehingga bisa mengendalikan harga jadi kita mendapatkan inflasi yang cukup rendah," ujar Yeane pula.
BPS baru merilis angka kemiskinan untuk Provinsi. "Nanti akan ada kabupaten/kota. Kita akan melakukan pendataannya bulan Maret sampai September," jelasnya. (RLs/Humas Prov/ANT/BPJ/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2018