Bekasi (Antara Megapolitan) - Sejumlah pengurus partai politik di Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai mengusung jargon Kampanye Sehat sebagai startegi guna menangkal kampanye hitam jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
"Kami ingin mencegah sedini mungkin kampanye yang memanfaatkan isu suku, agama, ras, antar golongan yang biasanya dipermainkan saat Pilkada," kata Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Achmad Ustuchri di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, pihaknya telah menginstrusikan para kader sampai ke tingkatan bawah untuk berkampanye menawarakan program dan solusi kepada masyarakat saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"PKB akan melakukan kampanye-kampanye sehat,'' ujarnya.
Isu SARA, kata dia, cenderung dimanfaatkan oknum tim sukses saat kampanye bila kandidat yang diusung tidak memiliki kapasitas setara dengan lawan politiknya.
Ustuchri memastikan, partainya tidak akan memainkan isu tersebut saat kampanye untuk memenagkan calon yang diusungnya.
"Karakter politik PKB selalu mengutamakan jalan tengah, keseimbangan, dan toleransi," katanya.
Namun demikian, Ustuchri menyakini isu SARA sangat kecil terjadi saat Pilkada berlangsung di Kota Bekasi, sebab bakal calon yang muncul ke publik memiliki integritas tinggi serta saling mengenal satu sama lain.
''Yang akan berlaga itu orang-orang pengalaman, track recordnya juga sudah saling sama tahu. Jadi isu itu jauh,'' katanya.
Hal serupa juga dikatakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi Solihin.
"Kami akan mengusung kampanye mendidik dengan cara adu gagasan dan program. Upaya ini sejalan dengan tanggun jawab partai politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.
Seecara terpisah, akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Diah Ayu Permatasari, mengatakan dalam komunikasi politik ada beberapa metode dalam penyampaian pesan seperti agitasi dan propanda.
"Teknik keduanya dapat menggunakan beberapa isu. Dalam konteks politik Pilkada, semua isu sara dan politik uang ini menjadikan masyarakat kita semakin anti politik dan menganggap bahwa politik semakin pragmatis," katanya.
Saat ini, kata dia, isu yang masih menonjol adalah isu mengenai SARA karena sangat mudah memprovokasi masyarakat terutama melalui media sosial.
''Isu SARA sangat menjadi sensitif karena ini berkenaan dengan identitas diri, juga etnosentrisme. Sementara politik uang yang saat ini kecenderungannya lebih menurun dibanding beberapa tahun lalu karena lebih terlokalisasi dan pengawasan dari masyarakat juga tinggi, sehingga bisa menjadi bumerang bagi calon itu sendiri," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017
"Kami ingin mencegah sedini mungkin kampanye yang memanfaatkan isu suku, agama, ras, antar golongan yang biasanya dipermainkan saat Pilkada," kata Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Achmad Ustuchri di Bekasi, Kamis.
Menurut dia, pihaknya telah menginstrusikan para kader sampai ke tingkatan bawah untuk berkampanye menawarakan program dan solusi kepada masyarakat saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"PKB akan melakukan kampanye-kampanye sehat,'' ujarnya.
Isu SARA, kata dia, cenderung dimanfaatkan oknum tim sukses saat kampanye bila kandidat yang diusung tidak memiliki kapasitas setara dengan lawan politiknya.
Ustuchri memastikan, partainya tidak akan memainkan isu tersebut saat kampanye untuk memenagkan calon yang diusungnya.
"Karakter politik PKB selalu mengutamakan jalan tengah, keseimbangan, dan toleransi," katanya.
Namun demikian, Ustuchri menyakini isu SARA sangat kecil terjadi saat Pilkada berlangsung di Kota Bekasi, sebab bakal calon yang muncul ke publik memiliki integritas tinggi serta saling mengenal satu sama lain.
''Yang akan berlaga itu orang-orang pengalaman, track recordnya juga sudah saling sama tahu. Jadi isu itu jauh,'' katanya.
Hal serupa juga dikatakan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi Solihin.
"Kami akan mengusung kampanye mendidik dengan cara adu gagasan dan program. Upaya ini sejalan dengan tanggun jawab partai politik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat," katanya.
Seecara terpisah, akademisi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Diah Ayu Permatasari, mengatakan dalam komunikasi politik ada beberapa metode dalam penyampaian pesan seperti agitasi dan propanda.
"Teknik keduanya dapat menggunakan beberapa isu. Dalam konteks politik Pilkada, semua isu sara dan politik uang ini menjadikan masyarakat kita semakin anti politik dan menganggap bahwa politik semakin pragmatis," katanya.
Saat ini, kata dia, isu yang masih menonjol adalah isu mengenai SARA karena sangat mudah memprovokasi masyarakat terutama melalui media sosial.
''Isu SARA sangat menjadi sensitif karena ini berkenaan dengan identitas diri, juga etnosentrisme. Sementara politik uang yang saat ini kecenderungannya lebih menurun dibanding beberapa tahun lalu karena lebih terlokalisasi dan pengawasan dari masyarakat juga tinggi, sehingga bisa menjadi bumerang bagi calon itu sendiri," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2017